Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Evaluasi LAKIP KPU Provinsi Sumatera Selatan

31 Jul 2017
79 times

PALEMBANG, sumsel.kpu.id - Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 549/Kpts/Sekjen/Tahun 2016 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan KPU. KPU Provinsi Sumatera Selatan mengadakan acara Rapat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Rapat dibuka Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Aspahani dan dihadiri Komisioner Liza Lizuarni, Alexander Abdullah, Plt. Sekretaris Hj. Haslinda, Kabag dan Kasubbag serta Sekretaris serta Operator LAKIP KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beliau mengatakan bahwa : “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam membuat Laporan Keuangan setiap bulan sudah ada perencanaan sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pilkada serentak di KPU Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 dimana ada 9 kabupaten/kota yang pelaksanaanya serentak dan ada 8 kabupaten yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. ”

Plt. Sekretaris Hj. Haslinda selaku Ketua Pelaksana, mengatakan “ bahwa kegiatan Evaluasi LAKIP dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota  ini akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 31 Juli s.d 01 Agustus 2017 , di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan menggunakan dana APBN 076. Beliau juga mengatakan Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Evaluasi LAKIP ini untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kenerja unit kerja KPU. Sasarannya untuk memantapkan penyusunan laporan-laporan yang telah dibuat KPU kabupaten/kota se Sumatera Selatan dan mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kinerja KPU dalam pencapaian kinerja dimasa yang akan datang. (emy)

Rate this item
(0 votes)
Super User

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Website: sumsel.kpu.go.id/

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech