Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Items filtered by date: November 2017

tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Selatan, Penerimaan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan ditutup pada pukul 00.00 WIB. 

Published in Teknis dan Hupmas
Friday, 24 November 2017 10:54

Lauching Pilkada KPU Kota Prabumulih

Prabumulih, sumsel.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih secara resmi melaunching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Taman Kota Prabu Jaya, Ayo memilih untuk Bumi Seinggok Sepemunyian, Kamis (23/11/17) dengan Maskot Bung Nanas “Buang Politik Uang, Nyatakan suarA daN Aspirasi dengan sejujurnya.

Hadir dalam Launching tersebut Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Teknis Liza Lizuarni, SE, M.Si, Walikota Kota Prabumulih Ridho Yahya, Unsur Muspida, Kapolres, Kajati, Kodam, Pengadilan Negeri, Panwaslu dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya Liza Lizuarni mengatakan semoga dengan dimulainya tahapan Pilkada serentak ini masyarakat dapat memberikan hak suaranya dan dapat memilih secara demokrasi kerena suara dari masyarakat adalah suara segala-galanya untuk memilih pemimpin yang berintegritas, amanah, jujur dan adil. Harapan kita semua, agar nantinya Pilkada di Kota Prabumulih dan di Kabupaten/Kota lainnya dapat berjalan dengan aman, lancar dan demokrasi.

Published in Teknis dan Hupmas
Thursday, 23 November 2017 15:38

Sosialisasi Peraturan DKPP

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - DKPP RI mensosialisasikan peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu, bertempat di hotel the excelton palembang, kamis (23/11/2017). 

dihadiri Ketua KPU Sumsel, Komisioner KPU Sumsel Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan. Bawaslu Sumsel, Panwaslu Kab/Kota Se-Sumatera Selatan. (rel)

Published in Hukum
Thursday, 23 November 2017 15:15

Launching Pilkada Kota Palembang

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang melakukan sosialisasi peresmian pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

Kegiatan yang dipusatkan di Kambang Iwak Family (KIF) Park hari ini, Kamis (23/11/17), menjadi kegiatan peresmian yang dilakukan KPU Kota Palembang, dengan menghadirkan Pempek Palembang, sebagai maskot baru KPU Kota Palembang, yang akan mengajak para pemilih untuk memberikan suaranya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

Launching maskot KPU Kota Palembang sendiri, dilakukan langsung oleh Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, didampingi Komisioner KPU Provinsi Sumsel, Ketua KPU Kota Palembang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kota Palembang.

Dalam launching ini KPU Kota Palembang mengusung konsep kesederhanaan, kerakyatan, dan budaya lokal Palembang, tidak menampilkan glamour atau megahnya acara” ungkap Ketua Pelaksana Abdul Karim

"Akan ditampilkan hiburan Rejung Pasirah dan tampilan grup semacam Dul Muluk. Dan dalam dekorasi ditampilkan warna manggis dan emas," jelasnya.

"Kita ingin menegaskan konsep kerakyatan sekaligus mengangkat dan menonjolkan pedagang kecil, selain itu ditonjolkan kuliner khas Kota Palembang seperti laksan, burgo pempek dan lain-lain yang berada di belakang panggung untuk dicicipi diakhir peresmian nanti. Jelasnya

selain itu, komisioner Divisi SDM dan Parmas Ahmad naafi mewakili Ketua KPU Sumsel menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya persemian pemilihan walikota dan wakil walikota pada hari ini, perhelatan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2018 telah dimulai, penyelenggaran Pilkada Serentak guna mengefektifkan dan mengefesienkan  jalannya proses pemilihan oleh penyelenggara pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan pilkada nasional 2027 mendatang,

Selanjutanya Kita juga akan melaksanakan pemilu serentak 2019 berupa pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Prov/Kota, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, seiring berjalannya tahapan sudah banyak para calon kepala daerah bermunculan hal ini cukup dimaklumi dengan makna kontestasi yang kita serap menjadi para kontestan merupakan sitem kontestasi dalam pemilihan kepala daerah.   

Kegiatan sosialisasi peresmian pemilihan walikota dan wakil wali kota, dihadiri Wakil Walikota Fitrianti Agustinda, Kapolresta Palembang, Ketua DPRD Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, PPK, PPS, Perwakilan Partai, Siswa Siswi SMA di Palembang dan tamu undangan lainnya. (rel)

 

 

 

Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Desk Penerimaan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Published in Teknis dan Hupmas
Wednesday, 22 November 2017 09:54

Penyusunan Penataan Dapil Alokasi Kursi

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - bertempat di hotel Horison Ultima Palembang, Rapat penyusunan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) alokasi kursi pemilu anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu 2019, selasa (21/11/2017).

rapat tersebut dibuka komisioner divisi teknis KPU Sumsel liza lizuarni, dihadiri oleh alexander abdullah (komisioner KPU Sumsel) dan heny susantih (komisioner KPU Sumsel), peserta terdiri dari Komisioner dan Kasubbag Divisi Teknis se-Sumatera Selatan.

Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - KPU Sumsel mengadakan Bimbingan Teknis Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Hotel Horizon Ultima, Palembang pada hari Senin tanggal 20 November 2017.
Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Sumsel dan dihadiri oleh Komisioner KPU Sumsel; Plt. Sekretaris; Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Sumsel; para Kasubag dan para staf di Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Sumsel, Komisioner Divisi Teknis KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan beserta Kasubag Teknis dan operatornya masing-masing.

Acara ini direncanakan akan dibuka pada pukul 10.15 wib, dalam pembukaan acara, bapak Aspahani mengajak seluruh peserta yang hadir untuk membedah lagi Peraturan KPU tentang Pencalonan. Jangan sampai ada pasangan calon yang bertanya pada KPU Provinsi ataupun KPU Kab/Kota tentang syarat calon, syarat pencalonan maupun jadwal dan tahapan tetapi KPU Provinsi ataupun KPU Kab/Kota tidak mengerti.

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota juga harus mempersiapkan diri jika muncul potensi paslon perseorangan. Mulai dari tanggal 25 November hingga 28 November 2017 KPU Kab/Kota harus mulai melakukan rapat-rapat resmi yang mengundang paslon perseorangan. Dalam rapat-rapat tersebut KPU Kab/Kota harus terus mengingatkan paslon perseorangan bahwa batas waktu pendaftaran itu hingga pukul 16.00 wib dan pada tanggal 29 November 2017 berakhir pukul 00.00 wib dan juga mengingatkan paslon peseorangan utk menyusun format dukungan sesuai dengan ketentuan yg ada.

KPU Kab/Kota sebaiknya segera menyiapkan staf-staf yang akan bertugas sebagai operator SILON dan segera dibuatkan surat tugasnya, dibuat jadwal-jadwal tugasnya, dibuat tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada siapa. Pak Aspahani juga meminta KPU Kab/Kota untuk melibatkan Bawaslu Kab/Kota sejal awal. Bentuk keterlibatan Bawaslu Kab/Kota dengan KPU Kab/Kota pada masa pencalonan ini bisa berupa konsultasi, rapat koordinasi maupun bentuk-bentuk lainnya. Pembukaan acara berakhir pada pukul 09.50 wib dan bimtek akan dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 wib (Anggie Uli)

Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - KPU Sumsel menerima penyampaian berkas hasil penelitan keanggotaan partai politik dari  KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2017 hingga hari Rabu tanggal 15 November 2017. Penerimaan berkas dilakukan di Ruang Sub Bagian Hukum KPU Sumsel. Pada hari pertama (tanggal 14 November 2017) KPU Sumsel menerima 2 kab/kota yang menyerahkan berkas, yaitu dari KPU Kota Prabumulih yang datang pada pukul 19.00 wib dan KPU Kota Palembang yang datang pada pukul 22.30 wib. Pada hari kedua ini (tanggal 15 November 2017) KPU Sumsel menerima 15 Kab/Kota lainnya yang menyerahkan berkas. 

Berkas-berkas hasil penelitan keanggotaan partai politik dari  KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan akan di bawa Komisioner Divisi Hukum KPU Sumsel, Bapak Alexander Abdullah beserta Kasubag Hukum KPU Sumsel, Bapak Akhmad Ferdian ke Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 untuk diserahkan kepada KPU RI. (Anggie Uli)

Published in Hukum
Wednesday, 15 November 2017 08:21

Pembukaan Dapil di Sumsel

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Pemilihan Umum seperti halnya permainan. Ada arena kontestasi yang disediakan untuk memperebutkan suara dan kursi. Arena ‘bermain’ itu disebut daerah pemilihan. Inilah yang harus ditata agar memenuhi prinsip proporsionalitas dan keadilan sekaligus mencegah praktik gerry mandering (manipulasi daerah pemilihan) yang akan berdampak pada mallapportionment (ketidakadilan). 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi ruang kepada KPU untuk menata dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dapil dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD Provinsi sudah ditetapkan alokasinya oleh pembuat undang-undang. “Tugas kita tidak terlalu berat. Objek yang mau kita tata hanya dapil DPRD Kabupaten/Kota,” kata Komisioner KPU RI yang membidangi Teknis Kepemiluan Ilham Saputra pada pembukaan acara bimbingan teknis penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang, Selasa (14/11).
 
Meski objek penataan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu 2019 lebih simpel dibanding Pemilu 2014 tetapi KPU Kabupaten/Kota tidak boleh menggampangkan pekerjaan tersebut. KPU Provinsi juga wajib melakukan supervisi, koordinasi dan asistensi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota berjalan baik.
 
Ilham Saputra mengatakan untuk menjamin tercapainya prinsip proporsionalitas dan keadilan maka penyusunan dapil dan alokasi kursi harus mengacu pada data kependudukan yang akurat. "Kita akan gunakan satu sumber data. Acuannya data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU,” ujarnya. Dengan adanya satu rujukan data, kata Ilham, tidak boleh lagi ada perdebatan tentang adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dan pusat.
 
Ilham juga mengingatkan meski UU Pemilu memberi ruang kepada KPU untuk menata dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, bukan berarti semua dapil yang digunakan pada pemilu 2014 harus di utak atik. Menurutnya dapil yang masih relevan harus tetap dipertahankan. "Jika dapilnya masih relevan dan sesuai prinsip pendapilan ya jangan diubah," ujarnya.
 
Komisioner KPU RI yang membidangi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asyari pada kesempatan yang sama juga meminta KPU Kabupaten/Kota tidak terburu-buru mengubah dapil yang sudah ada. Dapil kata Hasyim erat kaitannya dengan relasi dan pertanggungjawaban politik dari anggota legislatif dengan konstituennya. “Kalau tidak ada hal yang prinsipil jangan diubah. Itu berkaitan dengan desain kerja 5 tahunan para anggota DPRD kabupaten/kota dengan konstituennya,” kata Hasyim.
 
UU Pemilu dan peraturan KPU sudah mengatur sejumlah kondisi yang mengharuskan KPU melakukan penataan dapil dan alokasi kursi.  Sejumlah kondisi tersebut antara lain dapil yang ada tidak sesuai lagi dengan prinsip penataan dapil dan alokasi kursi, kabupaten/kota yang dibentuk setelah penetapan dapil 2014, kabupaten/kota induk yang sebagian daerahnya diambil oleh daerah pemekaran, pengurangan atau pertambahan jumlah penduduk. Di luar alasan-alasan tersebut, KPU Kabupaten/Kota diperbolehkan melakukan penataan dapil dan alokasi kursi asalkan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya terjadi konflik atau bencana alam.
 
Dalam penataan dapil dan alokasi kursi, Ilham menekankan pentingnya melibatkan partisipasi publik. Karena itu, KPU Kabupaten/Kota yang ditugaskan oleh KPU RI untuk menyusun dapil dan alokasi kursi wajib menggelar uji publik.  Para pihak yang mesti diundang dalam uji publik tersebut adalah pemerintah daerah, partai politik, bawaslu kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. 
 
Ketua KPU Arief Budiman menegaskan penyusunan rancangan dapil dan alokasi kursi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi menjadi penting untuk menyakinkan para pemangku kepentingan bahwa rancangan dapil dan alokasi kursi yang disusun KPU tersebut sudah sesuai dengan prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang termuat dalam undang-undang. 
 
Arief juga meminta KPU Kabupaten/Kota menjaga integritasnya dalam menyusun dapil dan alokasi kursi. “Jangan sampai desain dapil yang teman-teman buat itu titipan dari kelompok tertentu. Jangan sampai ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Pastikan penyusunan dapil dan alokasi kursi sesuai prinsip yang ada sehingga tidak memicu konflik,” ujarnya.
 
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pembangunan demokrasi harus berbasis pada data kependudukan yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Zudan Arif mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KPU untuk bersama-sama mendorong terwujudnya kontestasi dan partisipasi politik yang sehat melalui basis data yang akurat.
 
Zudan Arif mengakui masih adanya potensi perbedaan data kependudukan antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab terdapat 2 (dua) jenis data kependudukan, yaitu data kependudukan bersih yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri dan data layanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. "Data layanan itu bisa double. Satu orang datanya muncul beberapa kali. Di pusat, data yang double itu sudah diblock dan yang diaktifkan hanya satu," jelasnya.
 
Tetapi Zudan Arif memastikan adanya 2 jenis data tersebut tidak akan mempengaruhi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota karena sumber data penyusunan dapil dan alokasi kursi sudah diatur dalam UU Pemilu, yaitu DAK2 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI. Karena itu, potensi munculnya kursi ‘haram’ akibat adanya penggelembungan jumlah penduduk di suatu daerah tidak akan terjadi. (*)
Published in Teknis dan Hupmas
Tuesday, 14 November 2017 10:39

Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Published in SDM
Page 1 of 2

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech