Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita Powered By GSpeech
Items filtered by date: February 2017
Tuesday, 28 February 2017 16:13

Sosialisasi Bagi Pemilih Disabilitas

sumsel.kpu.go.id, Palembang, senin (27/2) KPU Provinsi Sumsel Melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih disabilitas, dengan peserta yang ada Provinsi Sumatera Selatan. 

Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan akses kepada penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu. “Kita akan fasilitasi mereka dalam memilih, saat mereka sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menerangkan bahwa kondisi pemilih berkebutuhan khusus maka akan difasilitasi. Seperti contoh tuna daksa, tuna rungu, tuna netra dan tuna grahita,” terang Aspahani. 

“Setelah data DPT dari TPS terisi dengan baik, kemudian TPS akan menyediakan template braile sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas ini. Yang terpenting sebelum Pilkada 2018 sosialisasi harus sudah selesai,” ujarnya. Dikatakan Aspahani, data dari DPT akan dijadikan acuan dalam menyiapkan fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS yang memiliki pemilih berkebutuhan khusus akan dilengkapi alat bantu.

Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi, menjelaskan sebelumnya memang sudah ada petunjuk teknis untuk simulasi pemilih kaum disabilitas dengan kurikulum pendidikan tersendiri. “Untuk pemilih berkebutuhan khusus, kurikulum pendidikannya dilengkapi bahasa-bahasa lebih teknis dalam pemilu,” katanya. Menurut Naafi, dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum sudah diamanatkan untuk melibatkan kaum disabilitas dalam pemilihan dengan ketentuan pemilih mampu secara rohani dan jasmani. “Apabila syarat itu mampu dipenuhi untuk melakukan tahapan pemilihan maka tidak ada yang bisa menghalanginya,” tandasnya

"Tujuan ini memfasilitasi pendidikan pemilih khususnya kaum disabikitas di Sumsel," kata Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi SH MKn. Naafi menerangkan kaum disabilitas ini memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum. Asalkan mampu secara jasmanai dan rohani maka punya hak memilih dan dilipilih. "Termasuk pejabat publik, bahkan sebagai penyelenggara pemilu semua tingkatan," ujarnya.

Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pendidikan bagaimana cara memilih yang benar, dan juga untuk mengoptimalkan peningkatan partisipasi pemilih di Sumatera Selatan, para peserta ini diikut serta kan dalam simulasi pemilihan calon kepala daerah, yang langsung diarahkan oleh Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi teknis Liza Lizuarni. (ana.Rel-KPU.SS)


 

Published in Video
Friday, 24 February 2017 14:19

Rekapitulasi Hasil Muba

sumsel.kpu.go.id, Sekayu -  KPU Kab Musi Banyuasin rapat Pleno terbuka penetapan rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, kamis (23/2) bertempat di ruang media cetre Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Musi Banyuasin H. Firdaus Marvel.

Pelaksanaan rekap penghitungan perolehan suara dihadiri oleh KPU Prov Sumsel, Bawaslu Prov Sumsel, Panwas Muba, Kapolres Muba, Dandim 0401/muba, PJ Bupati yang diwakili Sekda, tamu undangan yang terkait lainnya serta saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dalam hal ini dimandatkan kepada astawilah.

sebelum pleno dibuka oleh ketua KPU Kab Muba, saksi pasangan calon meminta untuk menghadirkan camat babat supat dan Kepala Kesbangpol Provinsi yang menurut saksi pasangan nomor urut 2 telah terjadi kecurangan atau ketidak netralan dalam pilkada di Muba yang dilakukan oleh ASN, namun ketua sidang dalam hal ini Ketua KPU Kab Muba tidak dapat menerima permintaan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 karena permintaan saksi pasangan calon nomor urut 2 tersebut dianggap tidak relevan menurut ketua KPU Muba.

dalam rapat pleno rekapitulasi Kab Muba sempat terjadi ketegangan yang kemudian saksi paslon no urut 2 meninggalkan ruang rapat. Rapat kemudian tetap berlanjut dimulai pukul 10.00 WIB dengan membacakan hasil perolehan suara paslon dari kecamatan tungkal jaya yang dibacakan oleh PPK masing-masing dikecamatan Musi Banyuasin. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Buapati Muba 2017 menetapkan perolehan suara pasangan calon no urut 1 Dodi Reza Alex Noerdin & Benei Hernedi 212.800 dan pasangan calon no Urut 2 Amiri Arifin & Mohammad Toha 58.244. 

Total jumlah suara sah 271.044 dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk Pilkada Kab Muba tahun 2017 lebih kurang 59%. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai pada pukul 16.44 Wib, yang ditutup pembacaan DB1-KWK dan penandatanganan DB1-KWK oleh KPU Kab Muba, saksi pasangan calon serta panwas Kab Muba dan pembacaan Keputusan KPU Muba No. 57/Kpts/KPU-Kab/006.435410/II/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muba tahun 2017.

anggota KPU Prov Sumsel, Liza Lizuarni mengucapkan terima kasih kepada jajaranpenyelenggara Pilkada di Muba ini dan semoga semangat para penyelenggara bisa semakin tinggi untuk menghadapi pesta rakyat yang akan segera datang yaitu pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

selain itu, pasnwaslih muba mengatakan agar perbaikan-perbaikan dari masing-masing PPK dituangkan dalam form regulasi yang sudah ada, sedangkan anggota Panwaslih menyampaikain, bahwa agar kedepan KPUD dapat memberikan Bimtek lebih kepada jajarannya dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat PPK agar kesalahan seperti hari ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan. (eva)

 

Published in Teknis dan Hupmas

sumsel.kpu.go.id,- KPU Kabupaten Musi Banyuasin masih menunggu apakah Paslon Bupati dan wakil bupati muba 2017 mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi sehingga menunda penetapan Paslon terpilih yang akan ditetapkan 8-10 Maret mendatang. Permohonan diajukan ke MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Muba kemaren.

Komisioner KPU Prov Sumsel Ahmad Naafi kepada wartawan, jumat (24/2) menjelaskan bahwa sebelum menetapkan calon terpilih dan mengajukan pengusulan penetapan pengangkatan paslon terpilih KPU Kab muba akan mematuhi ketentuan lain yang masih berlaku termasuk memperhatikan surat Mendagri yang salah satu syarat mengusulkan pelantikan kepala daerah adalah surat keterangan dr MK." Jadi KPU Kab muba sedang mengupayakan supaya ada kepastian waktu terkait kapan terbitnya surat keterangan sebagai dasar tidak adanya gugatan di MK atau adanya gugatan karena MK menghormati gugatan dan tidak bisa menolak perkara walaupun secara materiil telah menerbitkan syarat2nya," katanya.

Dijelaskannya, KPU menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan Paslon dan akan mempertanggungjawabkan kewenanganya sedangkan KPU Prov Sumsel terus memonitor dan melakukan supervisi terhadap proses tahapan Pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin agar berjalan dengan sebaik2nya. Dijelaskanya bahwa penetapan paslon terpilih tanpa PHP akan dilaksanakan 8-10 maret 2017 sedangkan bila dilakukan gugatan ke MK dilakukan paling lama tiga hari pasca putusan dismissal atau putusan MK yang dibacakan.

sementara itu ketua KPU kab muba Ahmad Firdaus Marvels mengatakan terus monitor perkembangan pengajuan gugatan di Mahkamah konstitusi didampingi kuasa hukumnya.(Rel/naf)

Published in Teknis dan Hupmas
Thursday, 16 February 2017 16:35

Sembari merekap, KPU Muba Tunggu Audit Hasil

Published in Teknis dan Hupmas
Serasan Jaya, infosekayu.com - Kunjungan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Sigit Priyono dan rombongan memantau Sistem Penghitungan (Situng) KPU RI diruang rapat KPU kab. Muba, (16/02).
 
Brigjen TNI Sigit Priyono yang menjabat sebagai asisten deputi VII Kominfo Menkopulhukam RI, bertanya langsung kepada salah satu operator situng di KPU Kab. Muba, Romadhon, beliau menanyakan apa yang dilakukan KPU Kab. Muba, melalui situng KPU, bahwa data C, C1 dan lampiran C1 sudah diimput oleh KPU Kab. Muba sebanyak 1.246 TPS atau sudah 83,6 %. Bahwa scan dan pengiriman C1-Final tidak akan bisa dirubah oleh siapapun oknum yang mau merubahnya karena bisa masuk ranah pidana pilkada Ujar Sigit yang juga masih aktif di TNI angkatan udara RI.
 
Selanjutnya rombongan yang diterima oleh Ketua KPU Kab. Muba, H. Ahmad Firdaus Marvel mengajak rombongan keruang kerjanya. Kunjungan Menkopolhukam RI, selain Brigjen TNI Sigit Priyono, didampingi oleh Ibu Sakti Yulianti, SE dan Bapak Enggar Sudrajat, SE dari Kabid deputi VI Kemenkopulhukam. Selain itu rombongan didampingi juga oleh Kadiskesbangpol Kab. Muba, H. Soleh Naim.
 
H. Ahmad Firdaus Marvel memaparkan kepada Pihak Kemenkopulhukam RI,  Pilkada Muba sudah berjalan dengan baik sampai saat ini, soal partisipasi pemilih, pihak penyelenggara sudah semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, kendala yang dihadapi KPU Kab. Muba saat ini, masih ada pengiriman formulir C1 dan kotak suara dibeberapa tps yang mengalami kesulitan dalam transportasinya.
 
Pleno tingkat kecamatan akan dilakukan mulai tgl 16 s.d 22 Februari 2017 sedangkan KPU Kab. Muba akan melakukan pleno tanggal 22 - 24 Februari 2017, ujar H. Firdaus. Kunjungan yang dimulai pukul 10.30 Wib berakhir pada pukul 11.30 Wib. Kemengkopulhukam RI menerjunkan seluruh tim di 101 daerah yang melakukan Pilkada. (ril/hum). infosekayu.com
Published in Program dan Data
Thursday, 16 February 2017 10:29

MUBA MEMILIH

Sekayu, Rabu 15 Februari 2015. Rabu 15.02.2017 merupakan hari pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2017 yang keduakalinya dilaksanakan di negeri tercinta Republik Indonesia. Pada Pemilukada serentak hari ini Rabu 2017 di laksanakan di 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut ada di Sumsel yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).  Masyarakat Muba akan memilih 2 pasangan calon (PASLON) yang bertarung dalam Pemilukada serentak 2017 yaitu : Paslon nomor Urut 1 Dodi Reza Alex-Beni Hernedi diusung Partai Politik dan Paslon no Urut 2 Amiri Aripin-Ahmad Toha Pasangan jalur Independent. Kedua Paslon akan memperebutkan 264.094 suara,  merupakan suara Masyarakat Muba yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 1.165 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan jajaran institusi Penyelenggara Pemilu/Pemilukada melakukan monitoring dalam rangka memantau secara langsung penyelenggaraan Pilkada serentak di MUBA dengan Maskot Pilkada “Ayam Bruge” tersebut. Lima Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Aspahani, Ahmad Naafi, Liza Lizuarni, Henny Susantih dan Alexander Abdullah terjun langsung ke TPS-TPS untuk memastikan berjalannya Pemilukada MUBA yang baik dan bekualitas sesuai dengan harapan masyarakat MUBA dan yang diamanatkan undang-Undang.  Kelima Komisioner Provinsi tersebut dan Sekretraiat KPU Provinsi yang dibagi dalam tim-tim monitoring tersebut disamping memantau secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilukada MUBA juga tetap memantau aspek-aspek spesifik sesuai dengan divisi masing-masing. Seperti Liza Lizuarni memantau dan memonitoring teknis proses pemungutan suara hingga proses rekapitulasi perolehan suara pasangan calon.  Adapun Henny Susantih yang membidangi data pemilih selain sibuk memantau di TPS-TPS juga memantau proses persiapan dan kesiapan tim IT KPU MUBA  untuk kesiapan scaning dan  input data C1. Begitu juga dengan Komisioner lainnya terus memonitoring kesiapan-kesiapan di KPU MUBA selaku institusi penyelenggara Pilkada serta memonitoring di TPS-TPS dimana warga merealisasikan hak politiknya.

Antusiasme Masyarakat pada hari Rabu 15 Februari tersebut setidaknya merupakan indikator Masyarakat MUBA setidaknya sudah memahami betapa pentingnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemiluka serta pentingnya berpartisipasi dengan menggunakan hak suaranya dalam Pilkada. Kabupaten MUBA pada hari Rabu tersebut diguyur hujan. Hujan turun secara pasti namun frekuensi curah hujannya yang berbeda-beda dan sesekali disertai angin yang cukup kencang. Dengan Kondisi alam hari “H” hari Pencoblosan tersebut tampak masyarakat tetap datang ke TPS-TPS untuk menunaikan” hajat politiknya” untuk menentukan Pemimpin MUBA lima Tahun kedepan. Ada yang unik pada penyelenggaraan Pilkada Muba yaitu ada 4 TPS dengan kategori VVIP sesuai dengan namanya tentu TPS tersebut tentulah unik dimana kursi-kursinya tersusun rapih dan diberi pembuskus kursi, tendanya dibungkus dengan kain menarik serupa dengan tenda resepsi pernikahan dan tak lupa jambangan bunga-bunga hidup dan mati mempercantik area TPS VVIP. Semuanya ini tak lain merupakan upaya untuk memberikan kesan nyaman kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dan mengajak masyarakat secara luas untuk bertartisipasi dalam Pilkada. Keempat TPS VVIP tersebut TPS di Kelurahan Agung Lokasi PJ Bupati MUBA Yusnin, S.Sos melakukan pencoblosan, TPS di Kelurahan Kayuara tempat Dodi Reza mengunakan hak pilihnya, TPS di Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko tempat Cawabup Beni Hernedi mencoblos dan menurut informasi TPS di Kecamatan Sungai Lilin, dimana Cawabup Ahmad Toha melakukan pencoblosan.

Semangat Masyarakat dalam pesta Dmokrasi tersebut tetap semarak dimana TPS-TPS yang tersebar di kampung-kampung masyarakat, di desa-desa, dimana TPSnya seadanya yang pembatas area lokasi TPSnya bertalikan tali plastik disertai hujan namun masyarakat MUBA tetap hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya

Selanjutnya terdapat juga hal-hal yang menarik untuk dicermati dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak di kabupaten MUBA tersebut dari catatan tim monitoring di TPS 01, Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan Surat suara yang dkembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru coblos berjumlah 1 surat suara yang rusak dengan total jumlah surat suara yang digunakan 193 sedangkan di TPS 10, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu jumlah Surat Suara yang digunakan 228 dan surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos NIHIL. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah dapat menggunakan hak suaranya secara baik. Masyarakat tidak lagi asal datang ke TPS, ASAL COBLOS, yang akhinya suara tersebut terbuang sia-sia karena tidak dapat dihitung atau suara TIDAH SAH. Dengan semakin mengertinya masyarakat menggunakan hak pilihnya baik itu secara teknis dalam menggunakan hak suaranya di TPS dan kehidupan berdemokrasi yang terus meningkat dan membaik dalam Pemilu/Pemilukada merupakan harapan semua masyarakat dan khususnya KPU selaku Penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam upaya terciptanya Pemiukada yang baik dan berkualitas. (yusufparis-humaskpu Sumsel)

 

Foto : Komisioner KPU Provinsi Sumsel memantau proses Pemungutan Suara Pilkada MUBA 2017

Published in Teknis dan Hupmas

Jakarta, kpu.go.id,- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus berupaya dalam meingkatkan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, salah satu cara strategi yang dijalankan ialah menciptakan beragam sistem informasi, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Selasa (14/2).

Salah satu sistem informasi yang digunakan ialah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sistem ini telah digunakan dalam pemilu 2014 baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Melalui sistem ini diharapkan dapat mengelola data pemilih secara akurat, mutakhir dan lengkap.

“Untuk pertama kali, pemilu 2014 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kami berhasil kumpulan data pemilih seluruh Indonesia. Dan ini data pemilih yang cukup besar yang ada dalam sitem kami,” Papar Hadar.

Kelebihan dari sistem ini, lanjut Hadar, para pemilih bisa mengecek langsung apakah mereka terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian apakah data mereka lengkap dan benar. Serta, mereka juga bisa cek apakah mereka terdaftar di TPS nomor berapa.

“Itu semua bisa didapatkan melalui sistem sidalih yang kami buat,” jelas Hadar.

Pernyataan tersebut terungkap di hadapan para delegasi dan peserta diskusi seminar Election Visit Program (EVP) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 yang digelar di Jakarta.

Selain itu, ada juga sistem informasi mengenai tahapan Pilkada (Sitap). Seluruh tahapan pilkada dapat dilihat dari sistem ini mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan laporan keuangan masing-masing pasangan calon (paslon).

“Laporan keuangan ini setelah diaudit akan kami publikasikan, sehingga masyarkat bisa mengetahui setiap paslon menerima dan mengelola keuangannya,” ujarnya.

KPU RI juga memiliki Sistem informasi yang mengelola hasil perolehan suara dalam pemilu atau pilkada yang disebut Situng. Melalui sistem ini, publik mendapatkan gambaran tentang hasil sementara secara akurat dan cepat. Sistem ini juga meningkatkan partisipasi dan membuka ruang masyarakat dalam memonitor dan mengontrol hasil perolehan suara dari masing-masing TPS.

Seluruh hasil di TPS bisa terlihat di sistem melalui hasil scan  formulir C1 yang akan dibawa secepat mungkin dari TPS ke KPU kab/kota. Disitu, form tersebut akan di scan oleh petugas dan sesegara mungkin dipublikasikan.

“Melalui form publikasi ini masyarakat bisa melihat satu gambar yang otentik dari hasil proses pemungutan suara di TPS,” ungkap Hadar.

KPU juga melakukan rekapitulasi hasil suara secara manual pada tiap tingkatan. Hasil resmi yang sudah diputuskan dan ditandatangi di scan dan publikasikan. Sehingga, masyarakat juga bisa membandingkan secara langsung data yang final dan sementara.

“ini upaya kami dalam mempublikasikan data pemiu secara akurat dan tepat. Kalau terjadi kekeliruan, tentu kami bisa memeriksanya dan dalam prosedur koreksi perbaikan bisa dilakukan di level atasnya,” pungkasnya. (Ook/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

Published in Program dan Data

KPU mengingatkan ditunjukan kepada KPPS untuk review menegakaan Aturan hearts Proses Pemungutan Suara Dan menempuh prosedur pengajian apabila ragu DENGAN Pemilih Yang Hadir di TPS. Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Ahmad NAAFI ditunjukan kepada Media massa, Selasa (14/2) mengatakan Apabila Petugas KPPS meragukan bahwa Seseorang Adalah Pemilih Yang Terdaftar hearts PT Pemilih Tetap (DPT) namun TIDAK membawa Formulir Model C6-KWK, Maka Pemilih wajib menunjukkan KTP ATAU Pasport ATAU Identitas lainnya Yang Memuat ANTARA berbaring nama di, Alamat Dan Memuat pas poto.

"Apabila fotonya Jelas Dialah orangnya Dan dia Sudah Terdaftar hearts DPT tentu TIDAK can diragukan Lagi Dan mempersilahkan Yang bersangkutan untuk review memberikan hak pilihnya," Katanya seraya Terus memonitor progres pengembalian Formulir Model C6-KWK Yang TIDAK Sampai ketangan Pemilih KARENA Alasan Yang dibenarkan Penghasilan kena pajak memastikan bahwa Pemilih tersebut Meninggal Dunia, Pindah Alamat, TIDAK dikenal, TIDAK can be ditemui ATAU sebab-sebab berbaring PENGOPERASIAN Yang has disebutkan. Pengembalian Formulir C6 tersebut lanjut NAAFI pagar Lambat hari Penyanyi ATAU Satu Hari SEBELUM Pemungutan Suara. selain ITU lanjut NAAFI Yang Harus dipahami KPPS Adalah apabila Petugas KPPS menemukan surat Suara coblos tembus Beroperasi Garis lurus sehingga Terdapat doa hasil temuan pencoblosan Yang SIMETRIS Dari Lipatan surat Suara, Sepanjang TIDAK Mengenai Kolom Pasangan Calon berbaring, Maka surat Suara tersebut dinyatakan sah. "Kalau dulu can dikategorikan surat Suara Rusak namun Sekarang can diakomodir asal TIDAK MASUK Ke Kolom paslon berbaring," kata NAAFI.

SEMENTARA ITU Ketua KPU Provinsi Sumsel H Aspahani mengatakan Komisioner KPU Provinsi Sumsel monitoring melakukan akan Dan supervisi Langsung Ke Kabupaten Musi Banyuasin Menjelang maupun Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara. Dia mengatakan Tiga komisioner KPU Sumsel has berada Banyuasin di musi h-1 dan Harus dipastikan Distribusi Logistik Dan Kelengkapan TPS has berada di PPS / KPPS Dan Tersimpan DENGAN Aman, pembentukan TPS Yang aksesible Dan Bebas Dari atribut Kampanye. (Rel KPUSS)

Published in Teknis dan Hupmas
Sunday, 12 February 2017 16:03

Final Debat Kandidat Musi Banyuasin

sumsel, kpu.do.id, Sekayu - PADA debat akhir public Paslon Bupati-Wakil Bupati Yang diselenggarakan KPU Musi Banyuasin (Muba) diselenggarakan di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Sabtu (02/11) Malam, Tampak kedua Paslon sama perkuat komitmen Membangun Bumi Serasan Sekate.

Ketua KPU Muba, hearts sambutannya mengungkapkan debat Terbuka kedua ATAU debat terakhir di tersebut merupakan activities terakhir di Dari Seluruh Rangkaian Kampanye, Dan akan memasuki masa Tenang Dari Tanggal 12 - 14 Februari 2017.

"Kami menghimbau ditunjukan kepada Seluruh tim pemenangan ATAU tim sukses Dari kedua paslon untuk review Mulai menertibkan alat peraga Kampanye Mulai dari Pukul 00.00 Wib Nanti. Mari Kita Bersama menertibkan Diri Dan Menjaga Kondisi Yang kondusif di Muba Sampai terpilihnya Pemimpin kitd," kata Ahmad Firdaus.

KPU Ketua Muba also mengajak 'masyarakat Muba untuk review using hak pilihnya PADA Tanggal 15 februari 2017 Mendatang, untuk review menentukan Pemimpin Muba lima Tahun kedepan.

Selanjutnya, sebagaimana Yang dipaparkan Paslon nomor ururt 1 H Dodi Reza Alex-Beni Hernedi, Infrastruktur merupakan HAL Yang Menjadi prioritasnya, seperti masalah jalan, beraih udara tanah Land rights Yang Banyak dikeluhkan 'masyarakat Muba, akan diselesaikan hearts doa Tahun masa kerja ketika Dirinya Terpilih Menjadi Bupati Dan Wabup.

"Ke Depan, TIDAK ADA Lagi jalan Rusak. Begitu also DENGAN Persoalan Bersih udara Dan Listrik. * Semua Penyanyi akan kitd tuntaskan hearts doa Tahun, "ujarnya sebagai kalimat Pembuka hearts akhir debat public Yang dimoderatori Oleh Hj Weny Ramdiastuti.

Lanjut Dodi, hearts Visi dan misinya Program ADA Tujuh Yang akan dijalankan Dan optimis akan terealisasi yakni creates tata kelola Pemerintahan Yang baik, memacu pembangun Infrastruktur Beroperasi masif Dan merata, Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Serta pengentasan Kemiskinan, Dan peningkatan Pelayanan Berkualitas Pendidikan dan kesehatan Yang .

Adapun Paslon nomor urut 2 Amiri Aripin-Ahmad Toha also memaparkan Visi dan misinya. Bahwa mereka menghendaki pemekaran Kabupaten Muba Timur. Selanjutnya, meningkatkan KUALITAS Hidup society Yang religi, meningkatkan kemampuan daerah adalah hearts Pembangunan, membentuk Pemerintahan Yang bijak, Motor, Dan jujur.

Dalam debat Terbuka Yang dipandu Oleh Weni Ramdiastuti DENGAN Tiga panelis Prof Abdullah Gofar, Prof Syamsurizal, Dan Prof Kgs M Sobri. Dimana masing-masing panelis Hanya diberi kesempatan untuk review Tiga Pertanyaan PADA SESI terakhir di. (Rel.KPUSS)

Published in Teknis dan Hupmas
Saturday, 11 February 2017 17:39

Optimalkan Pelayanan Pemilih di TPS

Jakarta, kpu, go, id – Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta penyelenggara pemilu di daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 memastikan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) telah menerima surat pemberitahuan memilih di TPS atau formulir C6. Formulir tersebut sudah harus diterima dengan baik oleh pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Distribusi formulir C6 yang baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
 
“Kami minta KPU Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan monitoring ke lapangan. Pastikan bahwa tidak ada problem terkait daftar pemilih. Warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih sudah harus menerima formulir C6 paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat memberi pengarahan kepada jajaran KPU Cilacap pada Jumat (11/2) dan pengarahan pada jajaran KPU Brebes pada Sabtu (12/2).
 
Ferry juga meminta penyelenggara menginformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa tidak terdaftar dalam DPT bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilih. Warga yang tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, yaitu satu jam sebelum TPS ditutup dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
 
Untuk menghindari penyalahgunaan formulir C6 yang tidak terdistribusi, KPPS berkewajiban mengadministrasikan dan mengembalikan formulir tersebut kepada PPS paling lambat pukul 00.00 pada H-1. Pengembalian formulir tersebut harus disertai dengan keterangan yang menyebabkan formulir tersebut tidak dapat dibagikan seperti pemilih meninggal dunia, pindah alamat/domisili, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain sebagainya. “KPU Kabupaten/Kota pada H-1 hingga pukul 00.00 sudah harus tahu berapa formulir C6 yang dikembalikan beserta alasan-alasannya,” terang Ferry.
 
Ferry mengingatkan petugas TPS untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih. Jika pemilih datang ke TPS tanpa membawa formulir C6, petugas diminta tidak serta merta menolak keberadaan pemilih tersebut. Petugas dapat meminta pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain yang memuat nama, alamat dan pas photo untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dalam daftar pemilih. Jika namanya tercatat dalam DPT, maka petugas berkewajiban melayani pemilih tersebut. Dalam hal pemilih membawa formulir C6, tetapi anggota KPPS tidak menyakini orang tersebut adalah pemilih yang tercatat dalam DPT, anggota KPPS berhak meminta pemilih menunjukkan KTP. “Ini bukan untuk mempersulit pemilih tetapi memastikan bahwa yang membawa formulir C6 tersebut benar-benar pemilih yang tercatat dalam DPT,” ujarnya.
 
Pelayanan terhadap pemilih yang akan mencoblos di luar TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga perlu diperhatikan. Perlakuan terhadap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) sama dengan pemilih dalam DPT. “Pemilih dalam DPPh dilayani pada jam normal, yaitu pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Berbeda dengan pemilih tambahan (DPTb) yang dilayani pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup,” ujar Ferry. KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, kata Ferry, perlu mengidentifikasi pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain. PPS asal maupun PPS tujuan sudah mesti mengetahui adanya pemilih yang pindah memilih paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara. “KPU Kabupaten/Kota mesti sudah punya data berapa jumlah pemilih yang pindah memilih pada H-3. Ini penting agar proses pengadministrasiannya dapat dilakukan dengan baik,” kata Ferry.
 
Ferry juga meminta anggota KPPS mengoptimalkan pelayanan hak pilih di TPS. Karena itu pendirian TPS harus memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas, mudah dijangkau dan tidak rawan bencana. Hal-hal teknis seperti luas TPS, pintu masuk TPS, meja bilik suara dan meja kotak suara harus diupayakan standar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Ukuran ideal sebuah TPS, panjangnya 10 meter dengan lebar 8 meter, pintu masuk ke TPS berukuran 90 cm, meja bilik suara memiliki ruang kosong dengan tinggi minimal 100 cm untuk memberi kemudahan kepada pemilih yang menggunakan kursi roda ketika menandai pilihannya di bilik suara dan tinggi meja kotak suara maksimal 35 cm.
 
Untuk KPU Kabupaten/Kota, Ferry meminta optimalisasi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan melalui sistem informasi penghitungan suara (situng). “Pastikan operator situng bekerja dengan baik. Kalau bisa 1x24 jam, scan C1 dan hasil hitung C1 sudah tuntas 100 persen dan dapat ditampilkan pada portal situng. KPU Kabupaten/Kota juga dapat menyediakan layar di depan kantor masing-masing untuk menayangkan hasil scan dan hasil hitung C1 yang dapat diakses bersama-sama dengan masyarakat,” ujarnya. (*)
Published in Program dan Data
Page 1 of 2

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech