Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita Powered By GSpeech
Items filtered by date: March 2017
Friday, 24 March 2017 16:36

Rumah Pintar sarana informasi pemilu

Prabumulih, sumsel.kpu.go.id - kamis (23/03), KPU Kota Prabumulih meresmikan Rumah Pintar Munggah Zaman KPU Kota Prabumulih. Hadir dalam peresmian ini Komisioner KPU Kota Prabumulih, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Liza Lizuarni, SE , Walikota Prabumulih Ir.H. Ridho Yahya,M.M , Komisioner KPU Pagaralam, Komisioner KPU Muara Enim,Komisioner KPU Pali , Sekretaris KPU Ogan Ilir, SKPD, Pelajar dari SMA Negeri 1 dan 3 Kota Prabumulih, serta undangan lainnya

Ketua KPU Kota Prabumulih Tahyul Hamid dalam sambutannya mengatakan bahwa didirikannya Rumah Pintar Munggah Zaman ini agar bisa menjadi sarana dokumentasi perjalanan KPU terutama sejarah KPU Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan Pemilu.

Dalam sambutannya Liza Lizuarni mengatakan mudah-mudahan rumah pintar munggah Zaman ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kepemiluan dan Beliau juga berharap nantinya masyarakat yg datang ke rumah pintar ini menjadi paham, dan mengerti tentang arti  pemilu dan demokrasi. rumah pintar ini juga diharapkan  bisa menjadi ajang untuk adik – adik pelajar untuk memahami pemilu sejak dini (ana)

Published in Teknis dan Hupmas

Palembang, sumsel.kpu.go.id - Kamis, (23/03), Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 Januari 2017 yang lalu, KPU Provinsi Sumatera Selatan membahas tindak lanjut usulan Komisi Provinsi Sumatera Selatan tentang dana hibah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 441.494.984.655 acara ini bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada rapat koordinasi juga dihadiri oleh Kasubid (Kepala Sub Bidang) Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kasubid (Kepala Sub Bidang) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, Plt Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kasubag Program dan Kasubag Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan, dalam kesempatan tersebut  KPU Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan rencana kerja anggaran serta rincian penggunaan anggaran yang di usulkan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018.

Published in Program dan Data
Tuesday, 21 March 2017 12:30

KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPD RI

Palembang, sumsel.kpu.go.id - KPU Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite I H. Hendri Zainuddin, S.Ag.,SH bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 kunjungan diterima langsung oleh Ketua beserta Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan dan di dampingi Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan adapun kunjungan anggota DPD RI ini ke KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu kegiatan anggota DPD RI dalam rangka melaksanakan tugas–tugas kons'tusional serta penyerapan aspirasi masyarakat daerah dalam persiapan Pilkada Tahun 2018.
 
Pada kesempatan ini Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Aspahani menyampaikan kesiapan berbagai aspek ; mekanisme, system dan aturan perundang–undangan terkait Pilkada tahun 2018, dan Beliau berujar bahwa KPU Sum sel sedang berbenah diri dalam menghadapi Pilkada 2018, dan Beliau juga menyampaikan bahwa Pemilu 'dak akan sukses tanpa bantuan dari stakeholder dan pihak–pihak lainnya (ana/Mely)
Published in Teknis dan Hupmas

Sekayu, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah Musi Banyuasin (KPUD Muba) melakukan menetapkan pasangan calon Bupati da Wakil Bupati Muba H Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi, sebagai calon terpilih pada Pilkada Muba 2017. Ketua KPUD Muba, H Ahmad Firdaus Marvels, mengatakan KPUD Muba telah melakukan rapat koordinasi dalam membahas rencana rapat pleno penetapan Paslon terpilih pada Pilkada Muba 2017.

Rapat pleno penetapan tersebut dilakukan, karena Pilkada Muba tidak termasuk dalam buku Mahkamah Konstitusi terkait registrasi permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (PRPK), tanggal 13 Maret 2017 terhadap 50 permohonan di 47 daerah di Indonesia. "Ya, sesuai surat PKPU RI nomor 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal keterangan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan perselisihan hasil pemilihan yang telah diregistrasi.

Maka kita KPUD Muba tidak termasuk dalam daerah selisih dalam Pilkada," kata Firdaus. Sambung Firdaus, bagi daerah yang tidak tercantum dalam register perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dapat menindaklanjuti tahapan penetapan Paslon terpilih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Muba Prop atau KPU/KIP Kab/Kota. "Karena Pilkada Muba tidak termasuk dalam daerah perselisihan Pilkada di atas, maka rapat pleno penetapan paslon terpilih dilaksanakan hari ini," tambahnya.

Sementara itu, Calon Bupati Muba terpilih, H Dodi Reza Alex, mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kepercayaan masyarakat Muba. Sehingga beban berat ada dipundaknya bersama Wakil Bupati Muba terpilih Beni Hernedi untuk lima tahun kedepan, dalam menjalankan roda pemerintahan. “Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Muba, untuk kepecayaannya dalam mengemban amanah, dalam membuat perubahan,” katanya di dampingi calon Wakil Bupati Muba terpilih Beni Hernedi. Sementara itu, Pj Bupati Muba H Yusnin mengucapkan terima kasih kepada KPU Muba, Panwaslu Muba serta semua yang ikut menyukseskan Pilkada Muba 2017. "Saya mewakili seluruh jajaran pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih banyak kepada KPU Muba, Panwaslu Muba serta semua yang terkait karena telah menyukseskan Pilkada Muba 2017 dengan aman dan terkendali, selain itu saya sangat bangga karena Pilkada Muba satu-satunya Pilkada yang tidak masuk daftar bermasalah di Mahkama Konstitusi", Ujarnya.

Untuk diketahui, penetapan calon terpilih didasari berita acara rapat pleno KPU nomor: 32/BA/III/2017 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin tahun 2017 pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 pukul 10:45 wib KPU Muba telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, data yang dipergunakan dalam penetapan paslon pertama, Berita acara tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan wakil bupati (Model DB-KWK) tanggal 23 Februari 2017. Kedua, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan (Model DB1-KWK) tanggal 23 Februari 2017. Ketiga, keputusan KPU Muba nomor: 57/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017. Keempat, surat Keputusan KPU RI nomor: 225/KPU/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 beserta lampiran. Kelima, surat MK nomor: 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017. Maka dari itu rapat pleno KPU Muba memutuskan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Muba adalah H. Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi. (edy)

Sumber : http://www.detiksumsel.com/ditetapkan-jadi-pemenang-dodibeni-ucapkan-terimakasih

Published in Teknis dan Hupmas
Tuesday, 21 March 2017 10:13

Penetapan Pasangan Terpilih Muba

SEKAYU, sumsel.kpu.go.id - senin (20/03) Pukul 10.30 wib bertempat di ruang media center KPU Kab. Muba,  telah berlangsung kegiatan rapat pleno terbuka calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati muba tahun 2017.
 
Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni anggota KPUD Muba, Sekretaris KPUD Muba an. NURMILA S.IP, Paslon Bupati dan Wabup Terpilih Dodi Reza Alex dan Beni Hernedi, anggota KPU Prov Sumsel Alexander Abdullah, Heny Susantih dan Liza Lizuarni, Pj. Bupati Muba Yusnin, Asisten 1 Setda Muba Ir. Rusli, Kapolres Muba diwakili Kabag Sumda Kompol Abusari, Kejari Sekayu, Dandim 0401 diwakili Kasdim Mayor Inf salahudin, Ketua dan anggota Panwas Kab. Muba, SKPD dan FKPD Muba, Ketua Partai Politik/Gabungan Parpol Pengusung, media dan tamu undangan.
 
Sambutan ketua KPU Muba ahmad fordaus marvels mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah rapat pleno terbuka calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati muba tahun 2017, dengan dasar rapat pleno penetapan dan PKPU serta surat dari MK dengan nomor 32 tahun 2017.
 
Ketua KPU muba juga menyampaikan bahwa Berdasarkan perolehan paslon dan berita acara 32/BA/III/ 2017 tentang perolehan suara terbanyak adalah paslon nomor 1 dengan jumlah 212.800 suara atau dengan persentase 78, 51%. Keputusan tersenut dituangkan dalam keputusan KPU muba nomor 84 / kpts/KPU.kab/006.435410/2017.
 
Terimakasih kepada semua pihak yg sudah turut serta mensukseskan pilkada tahun 2017, sehingga terpilih pemimpin muba dan mari kita menjaga kondisi kab. Muba ini aman dan kondisif serta netralitas yang tinggi.
 
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat pleno pentepan oleh Ketua KPU muba Ahmad firdaus marvel's yang mengatakan bahwa pada hari senin tanggal 20 maret 2017 pukul 10.45 wib rapat pleno terbuka calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati muba tahun 2017.
 
Kemudian dilanjutkan pembacaan berita acara no / 32/ BA/III/2017 tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun 2017 dengan isi sebagai berikut :
Pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.45 WIB KPU Muba telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan pasangn calon terpilih Bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun 2017. Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangn calon bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun 2017 :
1. Berita acara tentang rekapitulasi hasil pemghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati (model DB - KWK) tanggal 23 februati 2017.
2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati ( modeel.DB1-KWK) tanggal 23 februari 2017
3. Keputusan KPU Muba nomor 57/kpts/kpu-kab/006.435410/2017 tanggal 23 februari tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati musi banyuasin tahun 2017pada pemilihan tahun 2017.
4. Surat KPU RI nomor 225/KPU/III/2017 tanggal 13 maret 2017 beserta lampiranya.
5. Surat MK nomor 32/PAN.MK/III/2017 tangal 13 maret 2017.
 
Rapat pleno terbuka KPU Kab. Muba memutuskan pasangam calon terpilih Bupati dan wakil bupati musi banyuasin adalah H. DODI REZA ALEX NOETDIN dan BENI HERNEDI.
 
ketua muba ahmad firdaus marvels yang menyampaikan bahwa  Keberkahan sesuai dengan harapan dan untuk kebaiakan kita bersama dan kepada calon terpilih selamat, akan ada 2 tahapan lagi yakni DPRD Muba dan pengusulan kepada Mendagri untuk usulan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Atas nama KPU muba mengucapakan terimakasih atas dukungan dari seluruh elemen dan harapan menjadi kedepan menjadi yang terbaik. (eva)
Published in Teknis dan Hupmas

Palembang, sumsel.go.id - Senin, (20/3), pukul 13.30 WIB  Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW) Provinsi Sumatera Selatan Partai Pemersatu Bangsa ( PPB) datang berkunjung ke KPU Provinsi Sumatera Selatan.

kunjungan tersebut  dalam rangka bersilahturahmi dan memperkenalkan kepengurusan Partai Pemersatu Bangsa (PPB) sekaligus menyampaikan fotocopy  Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Nomor : 08/SK/DP/DPP-PPB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang susunan pengurus DPW Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 s.d 2020.

Kaharuddin,MS.,SH selaku Ketua dan beberapa anggota DPW dari Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Provinsi Sumatera Selatan  disambut langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H.Aspahani, dan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi Sumatera Selatan Naafi.

dilanjutkan dengan kunjungan anggota DPW ke rumah pintar pemilu sriwijaya (ana)

 

 

 

Published in Teknis dan Hupmas

JAKARTA, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak 42 partai politik (parpol) yang belum mengikuti sosialisasi sistem informasi partai politik (sipol) peserta Pemilu 2019 untuk segera mendatangi Kantor KPU.

Sebelumnya pada 7 Maret lalu, KPU menyelenggarakan sosialisasi sipol, dimana dari 73  parpol yang diundang (berbadan hukum di Kemenkumham), hanya 31 parpol yang datang dan mengikuti prosesnya.

“Kami ingatkan kepada parpol, bahwa persiapan pendaftaran calon peserta pemilu ini tahapan penting, yang harus segera disiapkan,” ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro di kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Menurut Juri, KPU sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan partai yang belum mendapat sosialisasi penggunaan sipol. Dan hasilnya baru tujuh partai yang dapat dihubungi.

“Jadi melalui kesempatan ini kami mengimbau kepada partai yang belum bisa dihubungi, segera menghubungi KPU untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi peserta pemilu,” tuturnya.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dia menilai, persiapan sipol membutuhkan waktu yang cukup panjang. Itu sebabnya parpol yang belum mengikuti sosialisasi dikhawatirkan akan kesulitan apabila belum mendapatkan informasi penggunaan sipol.

“Karena ini penting, maka sejak awal partai harus paham sistem ini,” lanjut Juri.

Sebagaimana diketahui, sipol adalah proses pengumpulan data administrasi parpol yang dibutuhkan untuk bahan verifkasi sebagai peserta pemilu. Melalui sipol, nantinya pelaporan data kepengurusan, syarat dan kelengkapan partai bisa dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.

“Melalui sipol partai bisa menginput data, partai bisa menginformasikan sistem ini kapan saja dan dapat mengelola data dengan pengurus di tingkat provinsi, kab/kota,” tambahnya.

Sumber :

Published in Teknis dan Hupmas

Palembang, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menganggarkan dana hingga Rp452 miliar untuk menyukseskan kegiatan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019. Angka yang melonjak hingga 100% jika dibandingkan dengan anggaran verifkasi parpol di 2012 silam yang hanya Rp224 miliar.


Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, bahwa peningkatan anggaran verifikasi parpoli untuk Pemilu 2019 terjadi karena beberapa faktor. Pertama menurut dia jumlah parpol yang kemungkinan diverifikasi berdasarkan data Kemenkumham yang juga lebih besar dari pemilu sebelumnya. Tercatat ada 73 partai berbadan hukum yang terdata di Kemenkumham. 

“Maka mau tidak mau kita menganggarkan untuk 73 parpol. Bahwa yang lolos berapa tergantung nanti,” ujar Arief di kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Faktor kedua adalah mekanisme verifikasi yang akan digunakan KPU pada saat memverifikasi parpol. Jika sebelumnya KPU menggunakan metode sampling, maka pada proses verifikasi nanti KPU akan menggunakan metode sensus, dimana petugas akan mengecek secara langsung syarat keanggotaan parpol satu persatu. 

“Kalau dipersyaratan per kab/kota seribu atau seperseribu dari jumlah penduduk maka akan kita hitung. Makanya biayanya agak besar,” ucap Arief.

Dengan cara ini, Arief optimis akan lebih akurat dan valid. Ditambah dukungan dari sistem informasi parpol (sipol) yang akan digunakan pada proses verifikasi nanti. “Kan kita minta data keanggotaan itu dituliskan juga NIK, dengan begitu kita tahu kalau datanya ganda, bukan hanya internal partai, tapi juga antar partai,” jelas Arief. 

Dewan Perwakilan Rakyat pun mengkritk besaran anggaran untuk verifikasi 73 partai politik yang saat ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai besarnya anggaran yang naik dua kali lipat dibandingkan anggaran verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014 lalu itu masih wajar.

"Wajar saja. Karena konstruksi pola-pola verifikasi yang mahal seperti itu sudah dibentuk mulai hulunya yakni di Undang-Undang Pemilu. Kalau UU Pemilu tidak mensyaratkan seperti itu pasti akan lebih sederhana dan lebih murah," kata Titi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017.

Ia berujar, jika DPR ingin anggaran verifikasi partai politik hemat, tak ada cara lagi, selain mengubah syarat verifikasi partai politik yang lebih sederhana dan lebih mudah, pada UU nomor 8 tahun 2012 tersebut.

"Tapi kan pendekatan kita sangat administratif. Rezim kita sangat mensyaratkan keterpenuhan administrasi. Bagaimana mungkin kita mensyaratkan satu kabupaten/kota ada seribu anggota. Tapi seribu anggota itu tak perlu serius-serius verifikasinya. Akhirnya ya basa-basi saja," terang Titi.

Titi anggraini mengingatkan DPR, bahwa apa yang dilakukan KPU tersebut sudah sesuai, sebagaimana yang disyaratkan regulasi yang ada. Sebab, KPU harus melakukan sensus, pencocokan dan penelitian seluruh kader partai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi."KPU kan menggunakan pendekatan sesuai yang diatur UU. Mereka masih merujuk UU Pemilu yang lama bahwa verifikasi harus betul-betul memastikan bahwa syarat-syarat itu harus dipenuhi orang per orang,"

"Untuk memastikan bahwa KTA yang diserahkan itu benar berarti harus ada sensus, yakni pencocokan dan penelitian. Dengan skala indonesia yang sangat luas dan sangat besar. Kalau betul-betul ingin menegakkan aturan dengan benar ya itulah konsekuensinya," lanjutnya.

Sumber : nasional.sindonews.com, vivanews.co.id

Published in Teknis dan Hupmas

Palembang, sumsel.kpu.go.id - Jum’at  (17/3), Biro Keuangan KPU RI sub bagian AKLAP (Akuntasi dan pelaporan) dan Pengelolaan Keuangan ke KPU Provinsi Sumsel dalam rangka monitoring penganggaran dan perencanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Adapun monitoring ini berhubungan dengan kesiapan Dana Hibah Pemilukada Tahun 2018 yang mana akan dilaksanakan pilkada serentak untuk Provinsi Sumatera selatan yang melaksanakan Pilkada serentak adalah Provinsi Sumatera Selatan dan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota diantaranya Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Dengan diadakan Monitoring Penganggaran/Perencanaan Pilkada Tahun 2018 diharapkan KPU RI mengetahui sejauh mana kesiapan RAB (Rincian Anggaran Biaya) dan NPHD (Naskah perjanjian Hibah Daerah) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2018.

Published in Teknis dan Hupmas

Mataram, sumsel.kpu.go.id - KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi. Kali ini, penghargaan diberikan kepada KPU yang dianggap berprestasi di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Kamis (16/3). Terdapat tiga kategori penghargaan yang diberikan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Bidang SDM KPU yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (15-17 Maret 2017), yakni, bagi KPU Provinsi yang berhasil memutahirkan data kepegawaian secara cepat dan akurat, Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan respon atas permintaan data kediklatan, serta Tingkat kelulusan peserta terbanyak dalam Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Provinsi yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut ialah, untuk kategori Pemutahiran Data Kepegawaian, yaitu:
Terbaik    I  :  Jawa Barat
Terbaik  II :  Bali   
Terbaik  III :  Maluku Utara

Kategori Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan respon atas permintaan data kediklatan ialah:
Terbaik    I  :  Sulawesi Tengah
Terbaik  II :  Kalimantan Timur   
Terbaik  III :  Kalimantan Selatan

Kemudian untuk kategori, Tingkat kelulusan peserta terbanyak dalam Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yaitu:
Terbaik    I  :  Lampung
Terbaik  II :  Riau
Terbaik  III :  Sumatera Selatan

Penghargaan tersebut diberikan secara bergantian oleh Komisioner dan Sekretaris Jenderal KPU RI. Diharapkan dengan adanya penghargaan ini dapat memacu kinerja satuan kerja KPU lainnya untuk lebih profesional, disiplin, dan berintegritas. Komisioner KPU Prov Sumsel divisi SDM dan Parmas saat dikonfirmasi media mengatakan sangat bersyukur dengan penghargaan yang diterima KPU Prov Sumsel yang membuktikan bahwa peningkatan kualitas SDM KPU di Sumsel grafiknya semakin menanjak dengan berbagai program yang dicanangkan semakin menambah bekal penyelenggara dalam mengemban amanah melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik2nya.


"Grafik kualitas SDM penyelenggara pemilu dan jajaran sekretariat di sumsel semakin menanjak dengan penghargaan ini dan akan terus ditingkatkan," katanya.

Dikatakan mantan jurnalis ini bahwa kedepan akan terus ditingkatkan standar pelayanan prima di lingkungan KPU hingga KPU kabupaten, dengan menyusun maklumat serta akan disusun pedoman evaluasi kinerja pimpinan KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota. "Bagi yang belum bisa meningkatkan standar kerjanya khususnya penyelenggara akan diberikan evaluasi dan pernyataan komitmen perubahan/perbaikan dari masing-masing pimpinan di jajaran KPU"Pungkas naafi (rel/naf)

Published in Teknis dan Hupmas
Page 1 of 2

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech