Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita Powered By GSpeech
Items filtered by date: Monday, 20 March 2017

Palembang, sumsel.go.id - Senin, (20/3), pukul 13.30 WIB  Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW) Provinsi Sumatera Selatan Partai Pemersatu Bangsa ( PPB) datang berkunjung ke KPU Provinsi Sumatera Selatan.

kunjungan tersebut  dalam rangka bersilahturahmi dan memperkenalkan kepengurusan Partai Pemersatu Bangsa (PPB) sekaligus menyampaikan fotocopy  Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Nomor : 08/SK/DP/DPP-PPB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang susunan pengurus DPW Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 s.d 2020.

Kaharuddin,MS.,SH selaku Ketua dan beberapa anggota DPW dari Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Provinsi Sumatera Selatan  disambut langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H.Aspahani, dan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi SDM dan Parmas KPU Provinsi Sumatera Selatan Naafi.

dilanjutkan dengan kunjungan anggota DPW ke rumah pintar pemilu sriwijaya (ana)

 

 

 

Published in Teknis dan Hupmas

JAKARTA, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak 42 partai politik (parpol) yang belum mengikuti sosialisasi sistem informasi partai politik (sipol) peserta Pemilu 2019 untuk segera mendatangi Kantor KPU.

Sebelumnya pada 7 Maret lalu, KPU menyelenggarakan sosialisasi sipol, dimana dari 73  parpol yang diundang (berbadan hukum di Kemenkumham), hanya 31 parpol yang datang dan mengikuti prosesnya.

“Kami ingatkan kepada parpol, bahwa persiapan pendaftaran calon peserta pemilu ini tahapan penting, yang harus segera disiapkan,” ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro di kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Menurut Juri, KPU sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan partai yang belum mendapat sosialisasi penggunaan sipol. Dan hasilnya baru tujuh partai yang dapat dihubungi.

“Jadi melalui kesempatan ini kami mengimbau kepada partai yang belum bisa dihubungi, segera menghubungi KPU untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi peserta pemilu,” tuturnya.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dia menilai, persiapan sipol membutuhkan waktu yang cukup panjang. Itu sebabnya parpol yang belum mengikuti sosialisasi dikhawatirkan akan kesulitan apabila belum mendapatkan informasi penggunaan sipol.

“Karena ini penting, maka sejak awal partai harus paham sistem ini,” lanjut Juri.

Sebagaimana diketahui, sipol adalah proses pengumpulan data administrasi parpol yang dibutuhkan untuk bahan verifkasi sebagai peserta pemilu. Melalui sipol, nantinya pelaporan data kepengurusan, syarat dan kelengkapan partai bisa dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.

“Melalui sipol partai bisa menginput data, partai bisa menginformasikan sistem ini kapan saja dan dapat mengelola data dengan pengurus di tingkat provinsi, kab/kota,” tambahnya.

Sumber :

Published in Teknis dan Hupmas

Palembang, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menganggarkan dana hingga Rp452 miliar untuk menyukseskan kegiatan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019. Angka yang melonjak hingga 100% jika dibandingkan dengan anggaran verifkasi parpol di 2012 silam yang hanya Rp224 miliar.


Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, bahwa peningkatan anggaran verifikasi parpoli untuk Pemilu 2019 terjadi karena beberapa faktor. Pertama menurut dia jumlah parpol yang kemungkinan diverifikasi berdasarkan data Kemenkumham yang juga lebih besar dari pemilu sebelumnya. Tercatat ada 73 partai berbadan hukum yang terdata di Kemenkumham. 

“Maka mau tidak mau kita menganggarkan untuk 73 parpol. Bahwa yang lolos berapa tergantung nanti,” ujar Arief di kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Faktor kedua adalah mekanisme verifikasi yang akan digunakan KPU pada saat memverifikasi parpol. Jika sebelumnya KPU menggunakan metode sampling, maka pada proses verifikasi nanti KPU akan menggunakan metode sensus, dimana petugas akan mengecek secara langsung syarat keanggotaan parpol satu persatu. 

“Kalau dipersyaratan per kab/kota seribu atau seperseribu dari jumlah penduduk maka akan kita hitung. Makanya biayanya agak besar,” ucap Arief.

Dengan cara ini, Arief optimis akan lebih akurat dan valid. Ditambah dukungan dari sistem informasi parpol (sipol) yang akan digunakan pada proses verifikasi nanti. “Kan kita minta data keanggotaan itu dituliskan juga NIK, dengan begitu kita tahu kalau datanya ganda, bukan hanya internal partai, tapi juga antar partai,” jelas Arief. 

Dewan Perwakilan Rakyat pun mengkritk besaran anggaran untuk verifikasi 73 partai politik yang saat ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai besarnya anggaran yang naik dua kali lipat dibandingkan anggaran verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014 lalu itu masih wajar.

"Wajar saja. Karena konstruksi pola-pola verifikasi yang mahal seperti itu sudah dibentuk mulai hulunya yakni di Undang-Undang Pemilu. Kalau UU Pemilu tidak mensyaratkan seperti itu pasti akan lebih sederhana dan lebih murah," kata Titi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017.

Ia berujar, jika DPR ingin anggaran verifikasi partai politik hemat, tak ada cara lagi, selain mengubah syarat verifikasi partai politik yang lebih sederhana dan lebih mudah, pada UU nomor 8 tahun 2012 tersebut.

"Tapi kan pendekatan kita sangat administratif. Rezim kita sangat mensyaratkan keterpenuhan administrasi. Bagaimana mungkin kita mensyaratkan satu kabupaten/kota ada seribu anggota. Tapi seribu anggota itu tak perlu serius-serius verifikasinya. Akhirnya ya basa-basi saja," terang Titi.

Titi anggraini mengingatkan DPR, bahwa apa yang dilakukan KPU tersebut sudah sesuai, sebagaimana yang disyaratkan regulasi yang ada. Sebab, KPU harus melakukan sensus, pencocokan dan penelitian seluruh kader partai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi."KPU kan menggunakan pendekatan sesuai yang diatur UU. Mereka masih merujuk UU Pemilu yang lama bahwa verifikasi harus betul-betul memastikan bahwa syarat-syarat itu harus dipenuhi orang per orang,"

"Untuk memastikan bahwa KTA yang diserahkan itu benar berarti harus ada sensus, yakni pencocokan dan penelitian. Dengan skala indonesia yang sangat luas dan sangat besar. Kalau betul-betul ingin menegakkan aturan dengan benar ya itulah konsekuensinya," lanjutnya.

Sumber : nasional.sindonews.com, vivanews.co.id

Published in Teknis dan Hupmas

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech