Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Items filtered by date: July 2017

PALEMBANG, sumsel.kpu.id - Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 549/Kpts/Sekjen/Tahun 2016 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan KPU. KPU Provinsi Sumatera Selatan mengadakan acara Rapat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Rapat dibuka Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Aspahani dan dihadiri Komisioner Liza Lizuarni, Alexander Abdullah, Plt. Sekretaris Hj. Haslinda, Kabag dan Kasubbag serta Sekretaris serta Operator LAKIP KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beliau mengatakan bahwa : “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam membuat Laporan Keuangan setiap bulan sudah ada perencanaan sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pilkada serentak di KPU Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 dimana ada 9 kabupaten/kota yang pelaksanaanya serentak dan ada 8 kabupaten yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. ”

Plt. Sekretaris Hj. Haslinda selaku Ketua Pelaksana, mengatakan “ bahwa kegiatan Evaluasi LAKIP dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota  ini akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 31 Juli s.d 01 Agustus 2017 , di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan menggunakan dana APBN 076. Beliau juga mengatakan Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Evaluasi LAKIP ini untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kenerja unit kerja KPU. Sasarannya untuk memantapkan penyusunan laporan-laporan yang telah dibuat KPU kabupaten/kota se Sumatera Selatan dan mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kinerja KPU dalam pencapaian kinerja dimasa yang akan datang. (emy)

Published in Keuangan
Monday, 31 July 2017 11:53

Apel Pagi KPU Sumsel

APel pagi yang dilaksanakan pada hari senin (31/7).

Published in Teknis dan Hupmas
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Bekerjasama dengan General Election Network For Disabilitas Acces (Agenda), KPU Provinsi Sumsel menggelar pelatihan panduan media pemberitaan pemilu akses di hotel Arista Palembang, Jumat  (29/7). Pelatihan dibuka ketua  KPU Prov Sumsel H.Aspahani dihadiri pula komisioner Liza Lizuarni dan Ahmad Naafi.
Rombongan Agenda yang hadir yaitu ibu Erni, Pak Jona, Bu Orin, Pak Yudi, afwan dan Pak Hanif dan staf lainya dari JPPR dan IFes. Dalam sambutanya H.Aspahani menyambut positif dan berterima kasih kepada Agenda atas kerjasama ini dan menyatakan KPU Sumsel siap memfasilitasi kaum disabel dalam pemilu akses 2018.
Aspahani mengatakan dengan memfasilitasi alat bantu bagi tuna netra, fasilitasi TPS akses dan menghadirkan mereka dalam partisipasi pemilu diharapkan fasilitasi pemilu yang aksesebel adalah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi hak pilihnya secara bebas sehingga bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan.
Lebih lanjut dikatakan yang diperlukan untuk untuk menciptakan pemilu yang aksesebel adalah hukum dan peraturan pemilu, anggaran, logistik dan kemampuan petugas pemilu untuk melayani kaum disabel."Kita Harus peduli dalam melayani kaum disabilitas melihat apa yang mereka sandang dan butuhkan mulai dari lingkjngan kita apakah mereka sudah terdata dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan kita fasilitasi,"kata naafi. Sebelumnya Erni dari agenda mengatakan Agenda adalah konsorsium organisasi masyarakat sipil  dan organisasi  penyandang disabilitas yang mengadvokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu di asia tenggara.
Beberapa materi yang disampaikan tim agenda dalam workshoop ini diantaranya oleh Tolhas Damanik,M.Ed  tentang memahami disabilitas dan hak politiknya.selain itu H.Aspahani juga memaparkan materinya tentang kesiapan KPU Sumsel untuk pemilu akses. Pelatihan diisi pula dengan metode membuat berita dalam pemilu akses. (rel/naf)
 
Published in Teknis dan Hupmas
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Bekerjasama dengan General Election Network For Disabilitas Acces (Agenda), KPU Provinsi Sumsel menggelar workshoop Formulir Alat Bantu Periksa di hotel Arista Palembang, Kamis (28/7). Workshoop dibuka komisioner div SDM dan Parmas  KPU Prov Sumsel Ahmad Naafi  mewakili ketua dihadiri perwakilan komisioner divisi data dan teknis KPU Kabupaten/ kota se Sumsel, mantan ppk, pps, kpps dan ppdp dan  komisioner KPU Prov Sumsel.
Rombongan Agenda yang hadir yaitu ibu Erni, Pak Jona, Bu Orin, Pak Yudi dan Pak Hanif dan staf lainya dari JPPR dan IFes. Dalam sambutanya ahmad naafi mengatakan pemilu yang aksesebel adalah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi hak pilihnya secara bebas sehingga bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan.
Lebih lanjut dikatakan yang diperlukan untuk untuk menciptakan pemilu yang aksesebel adalah hukum dan peraturan pemilu, anggaran, logistik dan kemampuan petugas pemilu untuk melayani kaum disabel."Kita Harus peduli dalam melayani kaum disabilitas melihat apa yang mereka sandang dan butuhkan mulai dari lingkungan kita apakah mereka sudah terdata dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan kita fasilitasi,"kata naafi.
Sebelumnya Erni dari agenda mengatakan Agenda adalah konsorsium organisasi masyarakat sipil  dan organisasi  penyandang disabilitas yang mengadvokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu di asia tenggara. Beberapa materi yang disampaikan tim agenda dalam workshoop ini diantaranya Potret pelaksanaan pemilu, hak politik pemilu akses dan penjelasan form alat bantu serta fgd berbagi pengalaman dalam pemilu akses.
Workshoop ini juga akan berlanjut esok hari terhadap rekan media cetak dan elektronik se sumsel. (rel/ naf)
Published in Teknis dan Hupmas
Thursday, 27 July 2017 10:07

LULUS ALIH STATUS

Berdasarkan Keputusan Sekjen KPU No: 531 / Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hasil tes kompetensi dan tes integritas alih status /pindah instansi bagi PNS dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi Kabupaten/Kota.

adapun untuk  PNS dipekerjakan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi dan Tes Integritas alih status/Pindah Instansi adalah sebagai berikut :

No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

1

Ferlyna Threesia

Kasubbag Organisasi dan SDM

KPU Provinsi Sumatera Selatan

2

Hironemus E, Mbeko

Kasubbag Teknis dan Hupmas

KPU Kota Lubuklinggau

3

Martiyansah Putera

Kasubbag Program dan Data

KPU Kota Lubuklinggau

4

Dahnis

Kasubbag Teknis dan Hupmas

KPU Kabupaten Lahat

5

M. Yudhie Kresna

Kasubbag Program dan Data

KPU Kabupaten OKU Selatan

6

Zulkarnain

Kasubbag Teknis dan Hupmas

KPU Ogan Ilir

7

Ellya Agustina

Kasubbag Hukum

KPU Ogan Ilir

8

Novi Anggraini

Fungsional Umum

KPU Kota Pagar Alam

9

Nata Oktari

Fungsional Umum

KPU Kota Pagar Alam

10

Saharuddin

Fungsional Umum

KPU Kabupaten Lahat

11

Yusmawati

Fungsional Umum

KPU Kabupaten Lahat

12

Yuli Fitri Yani

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU Selatan

13

Syamsiah

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU Selatan

14

Oktareni

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU

15

Erlinawati

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU

16

Astriani

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU

17

Abdul Rohim

Fungsional Umum

KPU Kota Prabumulih

18

Suyatno

Kasubbag Umum

KPU Kabupaten OKU

19

Syahrul Arifin

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

KPU Kota Prabumulih

20

Zawawi

Fungsional Umum

KPU Kota Lubuklinggau

21

Edy Samson

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU

22

Hendri Junan

Fungsional Umum

KPU Kabupaten OKU

Published in SDM
Wednesday, 26 July 2017 16:18

SUPERVISI ke KPU Musi Banyuasin

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Anggota Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, supervisi ini diterima langsung oleh Anggota KPU Musi Banyuasin Maryani dan Drs. Said Kairil Almi, dan Sekretaris KPU Musi Banyuasin beserta jajaran  Kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Supervisi kali ini diwakili oleh Heni Susantih,S.Pd, M.si,  Liza Lizuarni ,SE dan Alexander Abdullah SH.MH dan bertujuan untuk memantau penyelesaian DPTb Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 untuk persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2018.

Heni Susantih selaku Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan agar KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan juga seluruh KPU Kab/Kota se Sumatera Selatan lebih meningkatkan dan memaksimalkan kinerja dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, ditambahkan pula oleh Liza Lizuarni bahwa kedepannya PPK/PPS lebih meningkatkan tertib administrasi, baik PPK/PPS agar membuat laporan pertanggung jawaban berupa laporan evaluasi dan laporan teknis dilapangan, dimana laporan ini dapat memberikan gambaran yang terjadi dilapangan nantinya. (ana)

Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id – Kepolisian Daerah (POLDA) Sumsel mengadakan acara “Silaturahmi Kapolda Sumsel dengan Partai Politik dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018” pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 yang bertempat di Gedung Catur Sakti Mapolda Sumsel, Palembang. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin dan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, Ketua KPU Sumsel H. Aspahani, Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya, serta sejumlah petinggi parpol.

Ketua KPU Sumsel H. Aspahani memberikan sambutan dalam acara tersebut. Beliau menyatakan kesiapan KPU Sumsel dalam melaksanakan Pilkada 2018; kecurangan-kecurangan berusaha diantisipasi, salah satunya dengan melakukan pengiriman hasil scaning C1 ke KPU RI. Dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 maka telah ditetapkan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari pemungutan untuk Pilkada Serentak Tahun 2018. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya juga menyatakan Bawaslu Sumsel siap menyelenggarakan Pilkada 2018.

Disamping itu, POLDA Sumsel siap mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan datang. “Tentu kita pihak kepolisian akan mengawal dan mengamankan serta bersinergi bersama KPU dan Bawaslu sehingga Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan dengan lancar”, kata Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryato. (anggie)

Published in Hukum
Wednesday, 26 July 2017 08:52

NPHD 318 M Pilgub Sumsel Clear

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Gubernur Sumsel H.Alex Noerdin dan ketua KPU Prov Sumsel H.Aspahani menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur Sumsel 2018 bertempat Griya Agung, Selasa (25/7). NPHD yang merupakan tahapan persiapan yang harus diselesaikan dalam pilkada serentak 2018 ini bernilai 318 M yang pencairanya dilakukan dalam dua tahun anggaran yaitu senilai 40 milyar tahun 2017 sedangkan sisanya 278 Milyar akan dicairkan pada 2018 mendatang.
Ketua KPU Prov Sumsel H.Aspahani usai penandataganan mengatakan menyatakan apresiasi kepada pemprov Sumsel atas tercapainya proses persiapan anggaran ini yang akan diikuti pula oleh 4 kabupaten lainya setelah kabupaten Lahat,4 Lawang, Banyuasin, OKI, Muara Enim dan Pagar Alam selesai NPHDnya. "Banyak sekali yang harus kita persiapkan dalam tahapan ini salah satunya anggaran pilkada dan alhamdulillah sudah ditandatangani bersama Gubernur hari ini,"kata Aspahani seraya optimis tahapan akan berjalan sesuai tahapan program dan jadwal.
Penandatanganan NPHD yang disaksikan komisioner divisi SDM dan Parmas  Ahmad Naafi didampingi Plt.Sekretaris KPU Prov Sumsel Hj.Haslinda dan Kabag M.Zakir dan staf ini berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan.
Disinggung mengenai kecukupan anggaran ini, Ahmad Naafi mengatakan dalam tiga tahap pengajuan anggaran telah beberapa kali mengalami perubahan setelah dibahas oleh tim TAPD pemprov Sumsel dan KPU sumsel berusaha memaksimalkanya mulai dari 441 M, 404 M hingga dikritisi lagi menjadi 318 M.
Mngingat keterbatasan anggaran pemprov KPU sumsel akan memaksimalkan anggaran khususnya di tahapan sosialisasi yang banyak sekali mengalami penguragan Naafi mengatakan hasil pembahasan dengan tim TAPD anggaran ini tidak mungkin lagi dikurangi sedangkan penambahan masih bisa dimungkinkan. (rel/naf)
Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juli 2017 mengadakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 se Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi, Plt. Sekretaris Hj. Haslinda, Kabag dan Kasubbag serta Para Operator SAIBA dan Operator SIMAK BMN KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan. Narasumber pada acara ini dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Irmala Sukmawati H, M. Iqbal Gazali dan Erwin Suryanto.

Laporan Kegiatan disampaikan oleh Plt. Sekretaris Hj. Haslinda, yang laporannya menyampaikan “ bahwa kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 se Provinsi Sumatera Selatan ini akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 s.d 26 Juli 2017 , di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan menggunakan dana APBN 076. Beliau jg  mengharapkan dengan diadakannya kegiatan ini satker KPU Kabupaten/kota se Sumsel dapat, membuat laporan keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan ke KPU Provinsi dengan tepat waktu.”

Sebelum membuka acara Komisioner KPU Provinsi Sumsel  Ahmad Naafi, dalam sambutannya beliau mengatakan: “ bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/kota merupakan instansi vertikal maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota perlu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) serta tembusan Laporan  Realisasi Anggaran ke KPU selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.”

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan “bahwa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan kepada satker KPU se Provinsi Sumsel dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang dulunya berbasis kas menjadi berbasis akrual, yang mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya reviu ini diharapkan data keuangan yang disampaikan satker lebih akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu, agar dapat mencapai target laporan yang WTP pada tahun mendatang". (Emy)

Published in Keuangan
Tuesday, 18 July 2017 16:23

KPU Sumsel “Launcing” Lomba Maskot

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, KPU Provinsi Sumatera Selatan mengadakan jumpa pers, Selasa, (18/08) di ruang media center KPU Provinsi Sumatera Selatan. Acara jumpa pers di hadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Aspahani di dampingi oleh Komisioner Ahmad Naafi, Liza Lizuarni, Alexander Abdullah, Henny Susantih, Para Kabag dan Kasubbag Provinsi Sumatera Selatan dan media massa di antaranya Tribun Sumsel, PalTV, Detik Sumsel, Sriwijaya TV, Rmol  Sumsel, Kabar Sriwijaya dan Sumatera Ekspres. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam pengantarnya menjelaskan tahapan-tahapan penting dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 yaitu : 1. NPHD 2. Sosialisasi 3. Pembentukan PPK dan PPS 4. Proses Pencalonan dan terutama tahapan di tahun 2017, langkah awal persiapan dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 ditandai dengan penandatangani NPHD kedua pihak yaitu KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Suatera Selatan yang Insya Allah akan terwujud bulan Juli 2017 ”Ucap Asphani “

Dalam sambutannya Ketua KPU H. Asphani menjelaskan perlu adanya MoU kerjasama sosialisasi tahapan, Pelaksanaan : Jumpa pers, Iklan,Talkshow, Peliputan, Tahapan Kampanye ; 14 hari di media massa (Cetak, Elektronik), Kampanye 14 hari sebelum minggu tenang dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pilkada serentak 2018 di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya Ahmad Naafi menyampaikan tahapan sosialisasi meliputi Lomba Cipta Karya Maskot dengan tema “Sumsel memilih 2018, berprestasi dan terdepan” dengan tim juri yang di ketuai oleh Drs. H. Joko Siswanto, M. Si (Akademisi), Ahmad Naafi (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan), Drs. A. Rapanie, M. Si (Dinas Pariwisata), Drs. Yudhy Syaropie (Seniman, Budayawan) dan Rio Permata (Desain Grafis). Lomba cerdas cermat 17 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih pemula. Launcing pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 yang akan di laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Benteng Kuto Besak Palembang dan Anugerah Jurnalistik bagi insan pers yang akan di serahkan pada saat rakor evaluasi pilkada serentak di Palembang.

Ahmad Naafi “skema Lomba Cipta karya maskot menekankan pula ketertibatan masyarakat di tahapan pilkada Sumsel 2018 yang menjadi potensi di Sumsel di antaranya ciri khas sumsel yang mencitrakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, Jujur, adil, luber dan relepansi Desain Maskot dengan tema Sumsel memilih 2018, berprestasi dan terdepan” ujarnya.

Komisioner Divisi Parmas dan SDM Ahmad Naafi mengharapkan Rekan-rekan media massa dapat mempublikasikan kepada masyarakat untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 (rel naf/meli).

Pegumuman Klik disini

 

Published in Teknis dan Hupmas
Page 1 of 2

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech