Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Items filtered by date: March 2018

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - KPU Provinsi Sumsel bersama Bawaslu Sumsel, Dinas Kominfo Sumsel dan Subdit Cyber Crime Polda Sumsel membuat kesepakatan bersama, guna mengawasi informasi hoax dan kampanye hitam di dunia maya terkait Pilkada Serentak se Sumsel 2018 dan Pemilu 2019.

Nota kesepakatan bersama nomor 445/Pr.07/16/prov/III/2018 tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam masa Pilkada serentak di Sumsel 2018 itu, ditandatangi oleh 4 instansi tersebut di hotel Best Palembang, Rabu (27/3/2018).

Komisioner KPU Sumsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naafi mengatakan, semua pihak sepakat berkordinasi dalam mengawasi kampanye di konten internet sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

"Sebagai  penyelenggara Pemilu, wewenang kami menyediakan data dan infomasi terkait tim kampanye serta media sosial peserta kampanye yang sudah didaftarkan di KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan pemilu 2019,"  jelas Naafi

 

Naafi menambahkan, informasi hoax dan kampanye hitam di dunia maya merupakan ancaman yang harus segera diantisipasi dalam proses Pilkada serentak dan Pemilu 2019. "Hal ini dapat mencederai penyelenggaran pemilu dan kita tidak ingin ini terjadi," tegasnya.

Dampak berita hoax, tidak hanya merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan, juga bisa menggerus kredibilitas pasangan calon hingga merusak rasionalitas pemilih. "Akibatnya bisa fatal dan menimbulkan konflik," jelasnya

Melalui kesepakatan bersama ini Naafi berharap para proses Pilkada serentak dan Pemilu di Sumsel bisa berjalan kondusif. Partisiapsi pemilih meningkat dan semakin cerdas dalam menela'ah kebenaran suatu informasi. 

"Jangan sampai terbawa isu dari berita hoax. Mari kita wujudkan Pilkada dan Pemilu di Sumsel berkualitas," pungkasnya.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu Sumsel menyediakan analisis hasil pengawasan terkait konten internet tersebut, apakah ada indikasi pelanggaran.

Kemudian Dinas Kominfo Sumsel menerima hasil rekomendasi dari Bawaslu sebagai acuan dalam mengambil tindakan untuk menangani konten internet yang melanggar undang-undang.

Selanjutnya pihak kepolisian berwenang menindaklanjuti laporan dari KPU, Bawaslu dan Kominfo tersebut, jika konten tersebut terindikasi melakukan pelanggaran menyentuh unsur pidana. "Kerja sama ini akan dilakukan selama proses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Sumsel," ungkapnya.

Published in Teknis dan Hupmas
Tuesday, 27 March 2018 12:22

Debat Publik KPU Kab OKI

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018. Acara debat publik ini diikuti oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir. Debat Publik ini dimoderatori oleh Chacha Annisa (presenter TV One) dan bertindak selaku panelis yaitu Prof. Dr. H. Abdullah Idi,  M Ed, Dr. Andries Lionardo, S IP.,  M Si serta Markoni Badri.

Dalam sesi tanya jawab panelis Markoni Badri mempertanyakan program pembangunan jalan dan infrastruktur masing-masing pasangan calon ketika terpilih menjadi Bupati nanti.

Kemudian panelis Prof. Dr. Abdullah Idi menyoroti program masing-masing Calon untuk membangun SDM di Kabupaten OKI.

Acara debat publik ini juga dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi yaitu Bapak Ahmad Naafi dan Heny Susantih serta Ketua KPU kabupaten/kota se Sumatera Selatan.

Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Calon peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perseorangan yang berasal dari Sumatera Selatan, harus mengumpulkan dukungan minimal 3.000 orang yang tersebar paling sedikit 50% atau di 9 kabupaten/kota se Sumsel.
Ketua KPU Sumsel Aspahani didampingi Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Abdullah mengatakan, formulir dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD  ini, sesuai peratuan KPU nomor 5 tahun 2018. 

Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. 

Kemudian, keputusan KPU RI nomor : 71/PL/01.03.kpt/02/KPU/II/2018 tentang jumlah penduduk, pemilih kabupaten/kota Provinsi.

Sebagai pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan Pemilu DPD RI.
"Bagi yang berimat mencalon DPD RI jalur perseorangan di Sumsel harus menyerahkan syarat dukungan minimal 3000 dukungan yang tersebar di 50% kabupaten/kota dan dibuktikan dengan E-KTP," jelasnya.

Daftar nama pendukung disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan Formulir Lampiran Model F-l DPD.

Kemudian, dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada setiap Kabupaten, Kota yang ditandatangani Calon dan bermaterai cukup. 

"Berkasnya dibuat  rangkap tiga dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai format yang telah ditentukan KPU," katanya.

Penyerahan berkas dimulai 22-26 April 2018 di sekretariat KPU Provinsi. Tim pendukung pasangan calon diwajibkan mengambil username di KPU pada 21 April 2018. "Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi bagian helpdesk dan  KPU Sumsel," pungkasnya.

Penyerahan Syarat Dukungan Calon DPD Klik Disini

Published in Hukum
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel mengajak seluruh KPU Kabupaten/kota untuk mengukir prestasi nasional dalam proses Pilkada 2018 dan pemilu 2019. 
Hal ini ditegaskan oleh ketua KPU Sumsel Aspahani saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se Sumsel, Kamis (22/3/2018) di Hotel Horison Palembang.
Aspahani memaparkan, setiap Rapim KPU RI selalu dilakukan penilaian terkait kinerja KPU seluruh provinsi. Sebagai contoh, 3 provinsi dipanggil untuk dinyatakan terbaik dalam pengelolaan DPT, kemudian tiga provinsi lagi dipanggil dinyatakan terburuk dalan pengelolaan DPT. Sumsel tidak termasuk dalam dua kelompok itu, terbaik tidak terburuk tidak. 
"Kalau ditinjau secara prestasi, kita memang lulus namun tidak menjadi kebanggaan. Saya harap kita tidak hanya bertengger di papan tengah, kita harus cari formulanya untuk ikut mencatat prestasi sejarah," tegas Aspahani.
Dia melanjutkan, peran KPU Kabupaten/Kota sangat berpengaruh dalam hal ini, karena satu saja kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas akan berdampak pada penilaian pemilu se Provinsi Sumsel. Untuk itu, Aspahani mengajak seluruh Pimpinan KPU se Sumsel merumuskan poin mana yang akan menjadi fokus dalam meraih prestasi tersebut.
"Saya berharap, selama kita bersama mengelola KPU ini ada prestasi Sumsel yang tercatat secara nasional. Apakah pengelolaan DPT yang terbaik, apakah pengelolaan logistik yang terbaik atau pengelolaan rekap yang terbaik.
Ini kesempatan yang berharga bagi kita untuk berkomitmen. Paling tidak ada satu sisi positif yang bisa kita ukir menjalankan selama proses Pilkada atau Pileg Pilpres ini," tegasnya.
Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi Sumsel dalam laporannya mengatakan, acara Rapim ini akan digelar tiga hari, 22-24 maret 2018.
Setiap KPU kabupaten kota akan melaporkan sejumlah persiapan mereka dalam menyelenggarakan Pemilu. Diantaranya laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018, laporan pembentukan badan adhoc, laporan persiapan penataan daerah pemilih dan laporan realisasi dana hibah Pilbup/Pilwako.
"Termasuk juga laporan metode kegiatan sosialisasi kepemiluan KPU kabupaten/kota, evaluasi pemanfaatan sistem teknologi informasi, evaluasi pemutakhiran data pemilih, dan laporan lainnya terkait penyelenggaraan Pemilu," jelasnya.
Published in Program dan Data

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Guna mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu di kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sunatra Selatan akan menggelar Rapat Pimpinan (rapim) 22-24 Maret 2018 di hotel horison Palembang.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapim yang digelar KPU RI di Semarang 7-9 Maret 2018 lalu.  Terkait kesiapan penyelengara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten.

"Rapim akan dibuka malam ini, seluruh Ketua dan Sekretaris KPU se Sumsel hadir," katanya.

Aspahani melanjutkan, setiap KPU kabupaten kota akan melaporkan sejumlah persiapan mereka dalam menyelenggarakan Pemilu. Diantaranya laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2018, laporan pembentukan badan adhoc, laporan persiapan penataan daerah pemilih dan laporan realisasi dana hibah Pibup/Pilwakio

"Termasuk juga laporan metode kegiatanbsosialisasi kepemiluan KPU kabuoaten/kota, evaluasi pemanfaatan sistem teknologi informasi, evaluasi pemutakhiran data pemilih, dan laporan lainnya terkait penyelenggaraan Pemilu," jelasnya.

Melalui kegiatan Rapin ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kesiapan KPU dalam melaksanakan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. "Kita terus berupaya agar Penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu di Sumsel bukan hanya sukses tapi berkualitas," tutupnya.

Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Peran perempuan sangat menentukan dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018. Terutama di kota Palembang dan tiga kabupaten/kota lainnya di Sumsel yang mayoritas didominasi oleh pemilih perempuan. Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan KPU dan diplenokan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Sumsel, pemilih perempuan lebih banyak dibanding pemilih laki-laki di empat kabupaten/kota tersebut.

Seperti DPS di kota Palembang, jumlah pemilih perempuan tercatat 556.513 lebih banyak dibanding pemilih laki-laki yang berjumlah 542.682 pemilih. Pemilih perempuan juga mendominasi di kota Prabumulih yang berjumlah 65.341 sedangkan pemilih laki-laki hanya 63.224 orang.

Hal serupa juga terjadi di dua kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki 62.274 pemilih perempuan dan 61.661 pemilih lelaki. Kemudian di kabupaten Ogan Komering Ilir yang pemilih perempuannya sebanyak 62.274 sedangkan pemilih laki-laki hanya 61.661 orang.

Sementara itu ketua KPU Provinsi Sumsel Aspahani mengatakan, pihaknya telah menetapkan daftar pemilih sementara, namun jumlah pemilih tersebut diprediksi akan berubah lagi sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan. "Sebelum penetapan DPT, jumlah pemilih masih fluktuatif, namun tidak akan jauh berubah," katanya.

Published in Program dan Data

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilhan Umum (KPU) Sumsel telah menyerahkan bahan kampanye untuk 4 pasangan calon gubernur Sumsel, Jumat (16/3/2014) di aula kantor KPU Palembang.

KPU Sumsel secara simbolis menyerahkan bahan kampanye tersebut kepada KPU kota Palembang yang kemudian langsung diberikan pada perwakilan masing-masing pasangan calon gubernur.

Ketua KPU Sumsel mengatakan Bahan kampanye yang diserahkan terdiri dari empat jenis yang berupa poster, selebaran, brosur dan pamflet dengan total 637.866 bahan kampanye untuk masing-masing  KPU kabupaten/kota.

"Setelah penyerahan simbolis, pasangan calon sudah bisa memanfaatkan bahan kampanye ini dan diberi kewenangan untuk menperbanyaknya. Dengan ketentuan, maksimal 150% dari jumlah KK di daerah tersebut," katanya.

Selain batasan jumlah penggandaan, masing-masing calon juga harus mentaati ukuran bahan kampanye sesuai dengan yang telah diatur.

"Untuk poster berukuran 40x60 cm, selebaran 8,5 cm x 21 cm, brosur 21x29 cm dalam ukuran terbuka, 21 cm x 10 cm dalam posisi tertutup. Kemudian untuk ukuran poster, 40 cm x 60 cm, dan pamflet, 21 cm x 29 cm,” jelasnya.

Aspahani menambahkan, bahan kampanye yang telah disepakati dicetak oleh KPU ini, sebelumnya telah didistribusikan ke 17 kabupaten kota. 

“Setelah penyerahan secara Simbolis ini, mulai besok hingga empat hari kedepan tim Paslon sudah bisa mengambil bahan kampanye itu di KPU kabupaten/kota," tutupnya.

Published in Umum dan Logistik

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Selatan melakukan rapat pleno rekapitulasi jumlah daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur Sumsel di sekretariat KPU Sumsel, Sabtu (17/3/2018).

Dalam pleno tersebut, Ketua KPU Prov Sumsel Aspahani didampingi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naafi menjelaskan, berdasarkan rekapitulasi DPS dari setiap kabupaten kota, jumlah DPS Pilgub Sumsel mencapai 5.713.765 pemilih untuk 17 kabupaten/kota.

"Angka tersebut didapat dari hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dor to dor yang dilakukan oleh pantia coklit," katanya.

Dia melanjutkan, jumlah DPS Sumsel mengalami penurunan dibandingkan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub 2013 lalu, yang mencatat 5.793.191. Hal ini karena ada sekira 40.2009 data yang perlu diperbaiki di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait KTP elektronik. "Kita memang sudah mendata semua pemilih di 17 kabupaten/kota, tapi daftar pemilih akan terus diperbaiki hingga menjadi daftar pemilih tetap," katanya.

Rapat pleno dihadiri seluruh komisioner dan staf KPU Sumsel, Bawaslu, pihak kepolisian, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel dan tim sukses dari pasangan calon nomor Gubernur/Wakil Gubernur.

Published in Program dan Data

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi perhatian dari berbagai pihak dan dituntut lebih terbuka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan proses Pemilu.

Seperti yang dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, sistem informasi di KPU harus transfaran dan akuntabel, melalui kegiatan yang berintegritas dan membuat semua orang percaya akan kinerja KPU. "Bukan hanya percaya pada hasilnya, tetapi juga percaya pada prosesnya,” lanjut Arief saat membuka Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) pada penelitian administrasi dan verifikasi faktual, syarat dukungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2019, regional Palembang, Sumatera Selatan Kamis (15/3/2018) di Hotel Novotel Palembang.

Menurutnya, kegiatan bimtek bagian penting dari tahapan Pemilu 2019 khususnya pendaftaran calon peserta pemilu, dimana dalam pemilu legisltif (pileg) terdiri dari dua kategori, jalur partai politik maupun jalur perseorangan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Dua jenis peserta pemilu ini cara pendaftarannya dilakukan pemeriksaannya sama-sama didukung oleh teknologi. Dan melalui aplikasi SIPPP ini membantu anda bisa bekerja dengan baik dan cermat,” ujar Arief.

Arief mengatakan melalui sistem informasi, kerja KPU akan lebih transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan yang berintegritas akan membuat semua orang percaya terhadap proses pemilu. “Bukan hanya percaya pada hasilnya, tetapi juga percaya pada prosesnya,” lanjut Arief kepada 183 satuan kerja (satker), terdiri dari 11 KPU Provinsi/KIP Aceh serta 172 KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Sumsel Aspahani mengatakan suatu kehormatan bagi Provinsi Sumsel dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan Bimtek untuk KPU dari berbagai Provinsi di Indonesia bagian Timur.

Sebagai salah satu provinsi tuan rumah Asian Games, saat ini Sumsel banyak melakukan renovasi yang mungkin berdampak pada kenyamanan pada perjalanan saat berkunjung ke sini. "Kami mohon maaf untuk ini dan semoga Bimtek yang digelar di Palembang ini dapat berjalan optimal sesuai yang diharapkan," singkatnya.

Turut hadir dalam bimtek anggota KPU Evi Novida Ginting Manik, Hasyim Asy’ari serta ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Aspahani. Selain itu hadir Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono, beserta jajaran staf Sekretariat Jenderal KPU RI. 

Published in Hukum

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Empat pasangan calon gubernur Sumsel adu visi dan misi dalam debat kandidat yang digelar KPU Provinsi Sumsel, Selasa (14/3/2018) di ballroom novotel hotel. Pada debat kandidat yang disiarkan langsung oleh TVRI ini, memperlihatkan pada jutaan masyarakat Sumsel kepiawaian para calon pemimpin Sumsel dalam mengonsep pemecahan persoalaan yang terjadi.

Terkait reformasi birokrasi dan pengentasan persoalan ekonomi hukum politik dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.


Ketua KPU Sumsel Aspahani 

dalam kata sambutannya sebelum membuka debat kandidat Cagub Sumsel mengatakan, kegiatan ini digelar tidak lain guna mempertajam penilaian hampir enam juta pemilih Sumsel terhadap masing-masing pasangan calon gubernur.

"Kita berharap agar masyarakat dapat mempertimbangkan dan memahami Paslon mana yang lebih realistis dan mampu mewujudkan janji-janji kampanye nya," jelas Aspahani. Kegiatan debat ini juga digadang memberikan nuansa demokrasi yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat guna memilih pemimpin yang terbaik.  "Semoga Pilkada di Sumsel berjalan aman damai dan berkualitas," harapnya.

Dia juga mengingatkan pada pasangan calon agar bersifat sportif dalam kompetisi Pilkada ini. Pastinya ada yang terpilih menjadi gubermur dan ada yang belum berkesempatan. "Mari kita membangun jiwa besar dengan siap menang dan siap mengakui kemenangan pihak lain yang menjadi pilihan rakyat Sumatera Selatan dan selamat berjuang secara bermartabat," tegasnya.

Published in Teknis dan Hupmas
Page 1 of 2

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech