Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Items filtered by date: April 2018

PALEMBANG, sumsel.kou.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menggelar koordinasi dengan empat pasangan calon gubernur Sumsel terkait design surat suara yang akan digunakan pada Pilkada Sumsel 27 Juni 2018 mendatang.


Rapat kordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Sumsel Aspahani didampingi komisioner KPU Divisi Hukum Alexander Abdullah, komisioner divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naffi, Komisioner Diviisi teknis Liza Lizuarni serta Komisioner Divisi Perencanaan dan Data Heni Susantih, Senin (30/4/2018).


Dalan kata sambutannya, ketua KPU Sumsel Aspahani menjelaskan, design surat suara pemilihan gubernur maupun bupati,  secara teknis telah diatur dalam peraturan KPU nomor 43/hkm03-kpt/03/kpu/III/2018.

"Di aturan tersebut sebenarnya sudah sangat detil, mulai dari ukuran, warna dan lain-lain, tapi tetap harus kita sepakati bersama seperti apa surat suara yang akan dicetak nanti," jelasnya.


Terutama untuk masalah foto pasangan calon di surat suara yang  sempat menjadi pembahasan alot pada pertemuan  terkait design surat suara sebelumnya.


 "Tidak perlu ribet untuk menyikapi persoalan ini,  kita kembalikan sjaa ke aturan baku," tegas Aspahani.


Dalam aturan tersebut menjelaskan,

foto pasangan calon menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar. Kemudian, foto pasangan calon dibuat secara berpasangan, tidak memakai ornamen

gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan pasangan calon, dan tidak memakai ornamen yang dilarang undang-undang.


Di aturan tersebut juga dijelaskan, nama pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap. "Tapi kita sudah sepakati untuk nama pasangan calon tidak memasukkan gelar, kecuali gelar haji. Untuk pastinya kita akan adakan pertemuan lagi 4 Mei mendatang, melihat design surat suara tahap akhir, sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan bersama," katanya.


Sementara itu komisioner KPU Sumsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naffi menambahkan, ini adalah informasi awal, beberapa argumen dari tim pasangan calon akan menjadi masukan untuk menetapkan design surat suara.

"Pada PKPU nomor 43 memang ada larangan memakai ornamen, dan secara lisan  kami menilai, tidak ada satupun foto pasangan calon mengandung ornamen. Tapi, kami akan konsultasi dengan KPU RI apa sebenarnya yang dimaksud dengan ornamen dalam aturan itu," katanya.


Komisioner KPU Sumsel divisi Hukum, Alexander menimpali, pada prinsipnya setiap tim pemenangan pasangan calon silahkan mencermati dan mengoreksi foto pasangan calon nya masing-masing. 

"Apakah sudah sesuai dengan ataran atau belum, pastinya kita harus mengikuti aturan. Kalaupun ada yang perlu diubah silahkan diusulkan," singkatnya.


(Mhq/kpu-sumsel/hupmas)

Published in Teknis dan Hupmas
Palembang, sumsel.kpu.go.id - KPU Sumsel telah menyelesaikan pemeriksaan berkas dukungan E-KTP untuk bakal calon anggota DPD RI asal Sumsel. Dari 42 yang mengambil formulir, hanya 34 bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat pemberkasan dengan minimal 3.000 jumlah dukungan dan mendapat tanda terima dari panitia.
Sementara itu, lima  bakal calon tidak bisa lanjut ke tahap verifikasi selanjutnya karena tidak melengkapi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dan tiga bakal calon lainnya kurang kelengkapan syarat hard copy dan tidak membubuhi tanda tangan pada lampiran model F1.
Komisioner KPU Sumsesel Divisi Hukum, Alexander Abdullah didampingi Kepala Bidang Hukum Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Sumsel Abdullah mengatakan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan tahapan jadwal pencalonan Anggota DPD untuk Pemilu 2019. 
 
Usai penyerahan syarat dukungan yang dilakukan 22-26 April, sekarang ini memasuki tahapan verifikasi administrasi dan analisa. Bukti dukungan e-KTP yang diserahkan bakal dicek secara acak dengan mengambil sampel 10 persen dukungan, 27-10 Mei 2018.
 "Jika ditemukan kegandaan, Balon DPD akan mendapat penalti atau pengurangan jumlah dukungan sebesar 50 KTP per tiap satu temuan atau kasus," katanya
Dia mencontohkan, untuk kegandaan internal, jika seorang pemberi dukungan namanya ditemukan sampai tiga kali, maka dari tiga nama itu hanya diambil satu yang sah sebagai dukungan, sisanya (dua nama yang sama) dikenai sanksi. "Maka balon DPD tersebut akan dikurangi jumlah dukungannya menjadi 100 KTP (2x50)," ungkapnya. Sementara di kegandaan eksternal, jika ada satu orang ditemukan dukungannya lebih dari satu Balon DPD, maka KPU akan klarifikasi lebih dulu dukungan orang tersebut, dan mau memberikan dukungannya kepada Balon DPD yang mana.

"Sesuai aturan PKPU nomor 7 tahun 2017,  diberi kesempatan untuk memperbaiki itu," katanya. (Mhq/kpu-sumsel/Hupmas)

Published in Hukum
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pelno Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Jumat (27/4/2018).
 
Pleno tersebut dipimpin oleh ketua KPU Sumsel Aspahani, didampingi oleh komisioner divisi Perencanaan dan Data Heny Susantih. Acara ini juga dihadiri ketua KPU Kabupaten/kota se Sumsel, anggota Bawaslu dan tim sukses masing-masing pasangan calon.
 
Dari pleno tersebut didapati perubahan angka DPT yang sebelumnya berjumlah 5.791.596 pemilih berkurang menjadi 5.649. 682 pemilih. Angka tersebut terbagi dari 2.850.763 pemilih lelaki dan 2.798.929 pemilih perempuan yang tersebar di 17 kabupaten/kota, 234 desa/kelurahan dan 16.899 TPS.
 
Ada tiga kabupaten yang mengalami pengurangan angka pemilih usai pleno DPT hasil rekomendasi Bawaslu ini. Diantaranya DPT kabupaten Pali berkurang dari 295.685 menjadi 292.331 pemilih, kemudian kabupaten Muratara juga mengalami perubahan dari 144.870 pemilih menjadi 144.389 pemilih. 
 
Perubahan angka DPT yang sangat Signifikan terjadi di kota palembang yang sebelumnya mencatat 1.244.716  berkurang menjadi 1.107.177 pemilih.
 
Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, pleno perubahan DPT ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Bawaslu, karena masih ada pemilih yang sebelumnya belum masuk DPT atau belum mendapat e-KTP dan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Pada prinsipnya KPU provinsi hanya melakukan rekap, angka-angka ini direkap berjenjang mulai dari coklit, DPT tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten," jelas Aspahani.
 
Dia melanjutkan, pleno ini dilakukan demi mengakomodir hak-hak pemilih. 
"Sekarang sudah disepakati di provinsi, hasil pleno ini segera diserahkan ke KPU RI untuk ditetapkan secara nasional 29 April mendatang," katanya.
 
(Mhq/KPU-Sumsel/Hupmas)
Published in Program dan Data
Palembang, sumsel.kpu.go.id - Memasuki hari terakhir penyerahan berkas dukungan calon DPD RI, KPU Sumsel menambah personel tim pemeriksa.
 
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Alexander Abdullah didampingi Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Sumsel, Abdullah mengatakan, di hari terakhir ini akan banyak yang menyerahkan berkas. Dari 40 orang yang mengambil formulir/id pasword operator, baru belasan yang datang menyerahkan data dukungan.
 "Kami menambah tim pemeriksa hingga menjadi 50 an personel, karena hari ini akan membludak yang mengembalikan berkas dan harus diselesaikan hingga pukul 24.00 wib," jelas Abdullah.
 
Berdasarkan pantauan sumsel.kpu.go.id, untuk hari ini saja (26/4/2018) hingga pukul 12.00 wib sudah 7 orang bakal calon anggota DPD RI yang menyerahkan berkas.
 
"Ditambah dengan yang kemarin-kemarin sudah ada 21 berkas dukungan calon DPD RI yang masuk. Kami masih menerima hingga pukul 24.00 wib nanti," jelasnya.
 
Dia melanjutkan Berkas yang diserahkan oleh bakal calon DPD RI tersebut diantaranya  bukti dukungan dengan melampirkan minimal 3000 e-ktp yang tersebar di 9 kabupaten kota, surat pendaftaran dan berbagai berkas administrasi lainnya.
"Berkas ini akan diperiksa oleh tim administrasi untuk dinilai memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat," katanya.
 
Tahapan selanjutnya, 27 April-10 Mei dilakukan verifikasi syarat dukungan e-KTP, 11-13 Mei 2018 hasil verifikasi adminstrasi dan jumlah dukungan serta sebaran.
 
(Mhq/kpu-Sumsel/humas).
Published in Hukum
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Penyerahan berkas pendaftaran anggota DPD RI, menyisakan waktu satu hari lagi. Sampai saat ini, Rabu, (25/4/2018) pukul 13.00 wib sudah tercatat 10 orang calon anggota DPD RI yang menyerahkan berkas ke panitia di KPU Provinsi Sumsel.
 
Komisioner KPU Provinsi Sumsel divisi Hukum Alexander Abdullah menjelaskan, penerimaan berkas berlangsung sejak 22-26 April 2018. Di hari pertama tercatat ada 1 orang menyerahkan berkas kemudian hari ke 2 dua orang, hari ketiga lima orang dan siang ini dua orang. "Kami masih menunggu hingga besok (26/4/2018), penerimaan berkas ditutup pukul 00.00 wib," ungkapnya
 
Dia melanjutkan, berdasarkan data yang mereka miliki terdapat 38 orang yang berminat menjadi DPD RI Sumsel, artinya lebih dari 50% yang belum menyerahkan berkas.
 
"Tapi masih ada waktu, mungkin besok bakal ramai yang datang menyerahkan dokumen," ujar Alexander Abdullah 
 
Berkas yang diserahkan oleh bakal calon DPD RI tersebut diantaranya  bukti dukungan dengan melampirkan minimal 3000 e-ktp yang tersebar di 9 kabupaten kota, surat pendaftaran dan berbagai berkas administrasi lainnya.
"Berkas ini akan diperiksa oleh tim administrasi untuk dinilai memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat," katanya.
 
Tahapan selanjutnya, 27 April-10 Mei dilakukan verifikasi syarat dukungan e-KTP, 11-13 Mei 2018 hasil verifikaai administrasi dan jumlah dukungam serta sebaran, kemudian 9-11 Juli 2018 pendaftaran bakal calon anggota DPD RI.
 
(Mhq/kpu-Sumsel/humas).
Published in Hukum

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Guna mengantisipasi terjadinya pemalsuan surat suara, KPU Sumsel akan menyematkan pengaman  berupa hurupf tenggelam atau mikroteks di setiap surat suara Pemilihan Gubernur Sumsel 2018.

Ketua KPU Sumsel Aspahani menjelaskan, setiap surat suara akan diberi tanda khusus yang rahasiakan dan hanya KPU yang mengetahui posisinya. Hal ini akan menjadi pembeda bila terjadi pemalsuan surat suara.

"Tapi kita berharap pemalsuan surat suara tidak terjadi di Sumsel," ungkapnya saat Rapat Koordinasi Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018 di Ruang Rapat KPU Sumsel, Senin (23/4/2018) 

Dia melanjutkan, Rapat Koordinasi untuk desain surat suara perlu dilakukan agar paslon mengetahui ukuran sesuai aturan KPU Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Desain Surat Suara.

Pihaknya juga ingin mengevaluasi apakah foto yang diberikan Paslon untuk dimasukkan ke surat suara sudah sesuai aturan atau belum. “

"Surat suara nanti berisi foto, nama dan nomor paslon. Bentuknya memanjang horizontal dengan ukuran 36 kali 23 centimeter. Tidak boleh ada atribut partai atau pin. Foto calon hanya boleh pakai atribut kacamata dan peci,” paparnya.

Aspahani menambahkan,  sesuai dengan angka DPT, surat suara Pilgub Sumsel akan dicetak sejumlah 5.792.956 lembar ditambah surat suara cadangan 2,5 persen dari DPT.

KPU RI telah menunjuk percetakan PT Temprina sebagai pemenang tender di ekatalog. Pencetakan surat suara akan dimulai minggu pertama Mei 2018

"10 Mei kontraknya dan diperkirakan selesai dicetak 10 Juni,” ucapnya. (Mha/kpu-sumsel/hupmas)

Published in Umum dan Logistik

H. Herman Deru dan  H. Mawardi Yahya

Berita Acara LPSDK klik disini

LPSDK klik disini

Tanda Terima klik disini

 

H. Saifudin Aswari Riva'i dan H. M. Irwansyah

berita Acara LPSDK klik disini

LPSDK klik disini

Tanda Terima klik disini

 

H. Ishak Mekki dan Yudha Pratomo

berita Acara LPSDK klik disini

LPSDK klik disini

Tanda Terima klik disini

 

H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H. Giri Ramanda N. Kiemas

berita Acara LPSDK klik disini

LPSDK klik disini

Tanda Terima klik disini

 

Published in Hukum
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Ratusan pemilih pemula dari kalangan mahasiswa dibekali pendidikan pemilih oleh oleh KPU Provinsi Sumatra Selatan, terkait Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. 
 
Pada acara goes to campus yang digelar di kampus Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Selasa (17/4/2018).
 
Selain diberi pencerahan oleh KPU Sumsel, para pemilih pemula ini juga dibekali ilmu terkait Pemilu oleh pakar politik Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan politisi nasional Marzuki Alie (mantan ketua DPR RI) yang ikut menjadi narasumber pada acara tersebut.
 
Juga hadir dalam kegiatan itu, Ketua KPU Sumsel Aspahani, komisioner divisi SDM dan partisipasi masyarakat Ahmad Naafi, komisioner divisi hukum Alexander Abdullah, komisioner divisi teknis Liza Lizuarni, komisioner divisi Perencanaan  dan Data Heny Susantih, para akademisi dan kalangan mahasiswa UIGM.
 
Pada kesempatan itu komisioner divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naffi mengatakan, kegiatan goes too campus ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPU Sumsel untuk menjaring pemilih pemula. 
"Harapannya, agar para mahasiswa dan semua peserta yang hadir dapat lebih aktif berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu. Sehingga, pada 27 Juni 2018 dan Pemilu 2019 nanti, kita semua hadir di TPS dan menjadi pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas selalu memilih berdasarkan kualitas," jelasnya.
 
Naafi melanjutkan, melihat antusias para pelajar dan kalangan mahasiswa saat beberapa sosialsiasi yang dilakukan KPU Sumsel, Dia optimis target 77,5 persen partisipasi pemilih di Sumsel bisa tercapai. 
"Saya optimis partisipasi pemilih di Sumsel mampu melampaui target nasional," katanya.
 
Untuk itu, KPU Sumsel makin menggencarkan sosialisasi, khususnya pada pemilih pemula. Meningkatkan kepedulian mereka terhadap Pemilu dan membekalinya dengan pendidukan pemilih. 
"Tanpa pendidikan pemilih, Pemilu tidak akan ada nilai lebih. Melalui pemilih pemula ini, kami ingin berinvestasi untuk meciptalan pemilih-pemilih cerdas, khususnya pada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019," pungkasnya.
 
Seminar KPU Sumsel goes to campus yang disiarkan live di RRI Pro 2 Palembang tersebut,  juga melakukan dialog interaktif seputar Pemilu. Penampilan teater dan music akustik dari mahasiswa semakin menambah kemeriahan acara.
 
(Mhq/KPU-Sumsel/Hupmas)
Published in Teknis dan Hupmas
PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Guna meningkatkan angka partisipasi pemilih, KPU Sumatera selatan ikut melibatkan kalangan pelajar untuk mensosialisasikan pentingnya menyalurkan hak pilih pada pemilihan gubernur Sumsel 27 Juni 2018 mendatang. 
Komisioner KPU Sumsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naafi mengatakan, program KPU Sumsel Goes to school ini tidak sekedar mengajak para pelajar untuk menyalurkan hak pilihnya, tapi juga melibatkan mereka menjadi duta Pemilu. 
"Kami sengaja jemput bola ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman pada pelajar tentang tahapan Pemilu. Sekaligus melelibatkan mereka ikut mensosialisasiakan pada masyarakat untuk memerangi Golput," katanya saat sosialisasi dengan pelajar SMAN 6 Palembang, SMA Xaverius 3 Palembang, SMA 17 Palembang yang dipusatkan di aula SMA 17 Palembang, Jumat (13/4/2018).
Pada kesempatan itu, KPU Sumsel memberikan pemahaman pada para pelajar tentang tahapan pemilu, mekanisme pencoblosan Hingga mengenalkan 4 pasangan calon dengan membuka contoh surat suara.
"Mereka harus tau akan hal ini, agar bisa mentransformasi kepada keluarga, tetangga, teman dan masyarakat lainnya," tegas Naffi.
Dia melanjutkan, Sumsel merupakan provinsi yang memiliki citra baik terkait partisipasi pemilih. Sebelumnya angaka partisipasi pemilih di sini kerap kali melampaui target nasional. 
"Target kita 77,5 persen pemilih yang masuk DPT menyalurkan hak pilihnya.  Dengan melibatkan pelajar sebagai pemilih pemula, kami meyakini target tersebut bisa terwujud," katanya. (Mhq/KPU-Sumsel/Hupmas)
Published in Teknis dan Hupmas

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umun Sumatera Selatan semakin gencar mensosialisasikan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 ke seluruh lini masyarakat. Khusus untuk pemilih Pemula, Tim KPU Sumsel melakukam road show ke sekolah-sekolah.

Seperti yang dilakukan, Kamis (12/4/2018), mereka menyambangi SMKN 5 Palembang memberikan pemahaman pada ratusan pelajar terkait hak mereka terhadap Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.  

Pada kesempatan itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahmad Naafi didampingi sekretaris KPU Sumsel Sumarwan, menjelskan kepada para pelajar perihal tahapan pemilu, perangkat pemilu, serta mensosialisasikan nama-nama pasangan calon kepala daerah provinsi dan Sumsel.

"Salah satu syarat menyalurkan hak pilih, sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan telah melakukan perkaman e-KTP. Kami harap bagi adik-adik yang sudah berusia 17 tahun segeralah lakukan perekaman e-KTP, agar tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata Naafi.

Dia melanjutkan, berdasarkan hasil pencocokan dan penilitian data pemilih, saat ini tercatat 5,7 juta Daftar Pemilih Sementara di Sumsel dan 141.704 diantaranya adalah pemilih pemula.

"Peran pemilih pemula atau pemilih muda sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Usai mendapat sosialisasi ini, ajak para tetangga, keluarga, teman agar ikut berpartisipasi pada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019," katanya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMKN 5 Zulfikri mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi program KPU Goes to school ini. Para pelajar dapat lebih faham hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara terkait Pilkada serentak dan Pemilu.

"Sosialisasi ini juga membuka pikiran pelajar untuk tidak asal menyalurkan pilihan. Tetapi menjadi pemilih yang cerdas, yang mampu menilai calon pilihannya secara objektif," ujarnya.
Pantauan Sumsel.kpu.go.id,  ratusan pelajar di SMKN 5 dan SMKN 3 Palembang, nampak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi itu. Terlebih lagi KPU menyiapkan sejumlah souvenir dan dorprize yang dibagikan kepada para pemilih pemula yang bisa menjawab sejumlah pertanyaan seputar pelaksanaan Pilgub 2018 dan Pemilu 2019.

(Mhq/KPU-Sumsel/Hupmas)

Published in Teknis dan Hupmas
Page 1 of 2

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech