Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Items filtered by date: Tuesday, 10 April 2018

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Puluhan calon kepala daerah tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se Sumsel, diberi pembekalan anti korupsi oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan KPU Sumsel, Bawaslu Sumsel dan instansi terkait di aula sekretariat KPU Sumsel, Selasa (10/4/2018).
Pada kesempatan itu, juga dilanjutkan deklarasi Laporan Kekayaan Harta Penyelenggara Negara (LKHPN) yang merupakan syarat bagi calon kepala daerah.
Dalam kata sambutannya ketua KPU Sumsel Aspahami mengatakan, pembekalan dan deklarasi LKHPN ini adalah upaya konkret yang dilakuan untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas dan bermartabat di Sumatera Selatan.
"Kita ingin agenda Pilkada ini tidak diwarnai dengan hal-hal tidak terpuji, money politik atau janji-janji pada calon pemilih. Janji uang, janji proyek dan praktek kecurangan lain," katanya.
Dia melanjutkan, pada prinsipnya KPK merupakan lembaga yang tidak terlalu terlibat dalam Pilkada. Namun, sejak ditetapkannya calon kepala daerah dan LHKPN, KPK akan ikut memantau agar tidak terjadi tindakan yang merugikan negara. Melalui pembekalan ini diharapkan para calon kepala daerah dan semua yang terlibat lebih hati-hati dan bertindak sesuai prosedur.

"Mudah-mudahan Pilkada di Sumsel dapat mewujudkan Sumsel yang lebih baik dan sejahtera," katanya.

Sementara itu Plt. Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuningsih mengatakan, dari data yang mereka peroleh, korupsi di Indonesia terbanyak dilakukan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 44 persen, swasta 26 persen, legislatif 19 persen, dan kepala daerah 3 persen. Hal ini mengakibatkan melambatnya roda pemerintahan dan pembangunan. "Para calon kepala daerah ini diantaranya akan menjadi kepala daerah, jangan sampai ikut terlibat tindakan yang merugikan negara," katanya.

Dia melanjutkan, ada tiga aspek yang perlu penguatan pemerintah dalam mencegah praktek korupsi, pertama penguatan dalam hal perencanaan dan pendanaan daerah, kemudian Pengelolaan APBD dan masalah perizinan.

"Dalam mengelola anggaran gunakanlah sefesien mungkin sesuai yang dibutuhkan, bukan atas dasar keinginan semata, dan jangan main-main dengan perizinan. "Kemendagri akan memperketat sanksi administrasi terhadap ASN agar hati-hati dalam mengolah anggaran," katanya.

Kemudian wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam kata sambutannya menjelaskan, saat ini ada 4 calon kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Dia berharap hal seperti itu tidak terjadi di Sumatera Selatan. "Pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKN ini adalah salah satu tugas dari KPK memberikan penguatan pada calon kepala daerah agar tidak terjerumus ke ranah korupsi, supaya terwujud Pilkada yang berintegritas," katanya.

Dia meyakini, semua calon kepala daerah memiliki niat yang baik untuk membangun dan mensejahterakan daerah dengan berbagai programnya. Namun, niat yang baik itu jangan sampai ternodai setelah mendapat kekuasaan dan kewenangan mengelola anggaran yang cukup banyak. "Apalagi di Sumsel, setiap daerahnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jangan sampai kesempatan ini dibuat negatif dalam penggunannya," katanya.

Dari pantauan sumsel.kpu.go.id, pembekalan anti korupsi ini dihadiri oleh semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingakat provinsi maupun kabupaten kota se Sumsel. Turut hadir, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Pengadilan Tinggi Sumsel, komisioner KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sumsel. (Mewan/KPU-Sumsel/Hupmas)

Published in Teknis dan Hupmas

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech