Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Super User

Super User

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - Pemilihan Umum seperti halnya permainan. Ada arena kontestasi yang disediakan untuk memperebutkan suara dan kursi. Arena ‘bermain’ itu disebut daerah pemilihan. Inilah yang harus ditata agar memenuhi prinsip proporsionalitas dan keadilan sekaligus mencegah praktik gerry mandering (manipulasi daerah pemilihan) yang akan berdampak pada mallapportionment (ketidakadilan). 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi ruang kepada KPU untuk menata dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dapil dan alokasi kursi DPR RI dan DPRD Provinsi sudah ditetapkan alokasinya oleh pembuat undang-undang. “Tugas kita tidak terlalu berat. Objek yang mau kita tata hanya dapil DPRD Kabupaten/Kota,” kata Komisioner KPU RI yang membidangi Teknis Kepemiluan Ilham Saputra pada pembukaan acara bimbingan teknis penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang, Selasa (14/11).
 
Meski objek penataan dapil dan alokasi kursi pada Pemilu 2019 lebih simpel dibanding Pemilu 2014 tetapi KPU Kabupaten/Kota tidak boleh menggampangkan pekerjaan tersebut. KPU Provinsi juga wajib melakukan supervisi, koordinasi dan asistensi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota berjalan baik.
 
Ilham Saputra mengatakan untuk menjamin tercapainya prinsip proporsionalitas dan keadilan maka penyusunan dapil dan alokasi kursi harus mengacu pada data kependudukan yang akurat. "Kita akan gunakan satu sumber data. Acuannya data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU,” ujarnya. Dengan adanya satu rujukan data, kata Ilham, tidak boleh lagi ada perdebatan tentang adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dan pusat.
 
Ilham juga mengingatkan meski UU Pemilu memberi ruang kepada KPU untuk menata dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, bukan berarti semua dapil yang digunakan pada pemilu 2014 harus di utak atik. Menurutnya dapil yang masih relevan harus tetap dipertahankan. "Jika dapilnya masih relevan dan sesuai prinsip pendapilan ya jangan diubah," ujarnya.
 
Komisioner KPU RI yang membidangi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asyari pada kesempatan yang sama juga meminta KPU Kabupaten/Kota tidak terburu-buru mengubah dapil yang sudah ada. Dapil kata Hasyim erat kaitannya dengan relasi dan pertanggungjawaban politik dari anggota legislatif dengan konstituennya. “Kalau tidak ada hal yang prinsipil jangan diubah. Itu berkaitan dengan desain kerja 5 tahunan para anggota DPRD kabupaten/kota dengan konstituennya,” kata Hasyim.
 
UU Pemilu dan peraturan KPU sudah mengatur sejumlah kondisi yang mengharuskan KPU melakukan penataan dapil dan alokasi kursi.  Sejumlah kondisi tersebut antara lain dapil yang ada tidak sesuai lagi dengan prinsip penataan dapil dan alokasi kursi, kabupaten/kota yang dibentuk setelah penetapan dapil 2014, kabupaten/kota induk yang sebagian daerahnya diambil oleh daerah pemekaran, pengurangan atau pertambahan jumlah penduduk. Di luar alasan-alasan tersebut, KPU Kabupaten/Kota diperbolehkan melakukan penataan dapil dan alokasi kursi asalkan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya terjadi konflik atau bencana alam.
 
Dalam penataan dapil dan alokasi kursi, Ilham menekankan pentingnya melibatkan partisipasi publik. Karena itu, KPU Kabupaten/Kota yang ditugaskan oleh KPU RI untuk menyusun dapil dan alokasi kursi wajib menggelar uji publik.  Para pihak yang mesti diundang dalam uji publik tersebut adalah pemerintah daerah, partai politik, bawaslu kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. 
 
Ketua KPU Arief Budiman menegaskan penyusunan rancangan dapil dan alokasi kursi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi menjadi penting untuk menyakinkan para pemangku kepentingan bahwa rancangan dapil dan alokasi kursi yang disusun KPU tersebut sudah sesuai dengan prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang termuat dalam undang-undang. 
 
Arief juga meminta KPU Kabupaten/Kota menjaga integritasnya dalam menyusun dapil dan alokasi kursi. “Jangan sampai desain dapil yang teman-teman buat itu titipan dari kelompok tertentu. Jangan sampai ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Pastikan penyusunan dapil dan alokasi kursi sesuai prinsip yang ada sehingga tidak memicu konflik,” ujarnya.
 
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pembangunan demokrasi harus berbasis pada data kependudukan yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Zudan Arif mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KPU untuk bersama-sama mendorong terwujudnya kontestasi dan partisipasi politik yang sehat melalui basis data yang akurat.
 
Zudan Arif mengakui masih adanya potensi perbedaan data kependudukan antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab terdapat 2 (dua) jenis data kependudukan, yaitu data kependudukan bersih yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri dan data layanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. "Data layanan itu bisa double. Satu orang datanya muncul beberapa kali. Di pusat, data yang double itu sudah diblock dan yang diaktifkan hanya satu," jelasnya.
 
Tetapi Zudan Arif memastikan adanya 2 jenis data tersebut tidak akan mempengaruhi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota karena sumber data penyusunan dapil dan alokasi kursi sudah diatur dalam UU Pemilu, yaitu DAK2 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI. Karena itu, potensi munculnya kursi ‘haram’ akibat adanya penggelembungan jumlah penduduk di suatu daerah tidak akan terjadi. (*)

PALEMBANG, sumsel.kpu.go.id - KPU Sumsel menerima penyampaian berkas hasil penelitan keanggotaan partai politik dari  KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2017 hingga hari Rabu tanggal 15 November 2017. Penerimaan berkas dilakukan di Ruang Sub Bagian Hukum KPU Sumsel. Pada hari pertama (tanggal 14 November 2017) KPU Sumsel menerima 2 kab/kota yang menyerahkan berkas, yaitu dari KPU Kota Prabumulih yang datang pada pukul 19.00 wib dan KPU Kota Palembang yang datang pada pukul 22.30 wib. Pada hari kedua ini (tanggal 15 November 2017) KPU Sumsel menerima 15 Kab/Kota lainnya yang menyerahkan berkas. 

Berkas-berkas hasil penelitan keanggotaan partai politik dari  KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan akan di bawa Komisioner Divisi Hukum KPU Sumsel, Bapak Alexander Abdullah beserta Kasubag Hukum KPU Sumsel, Bapak Akhmad Ferdian ke Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 untuk diserahkan kepada KPU RI. (Anggie Uli)

Pengumuman Selengkapnya

Formulir Model B KWK Perseorangan Klik disini

Formulir Model B.1 KWK Perseorangan/Model B.1 KWK Perseorangan (kolektif) klik disini

Formulir Model B.2 KWK Perseorangan Klik disini

Formulir dukungan dalam bentuk excel dapat diunduh di excelsilon.kpu.go.id

 

Pengumuman Hasil Tes Komptensi dan Wawancara / Uji Publik Seleksi Jabatan Pimpinana Tinggi Pratama (Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan)

Lubuk Linggau, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuk Linggau meresmikan Rumah Pintar Kota Lubuk Linggau, Minggu (05/11/2017). Dihadiri oleh komisioner KPU RI Ilham Saputra, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Rumah Pintar Pemilu tidak hanya sebatas ruang pameran saja yang berisi berbagai informasi pasip seperti dokumentasi perolehan suara pemilu presiden, Perolehan Suara Pemilu Legislatif maupun Pasangan calon dalam Pemilukada, contoh simulasi surat suara maupun modul-modul seputar pendidikan pemilih dan demokrasi, namun lebih dari itu rumah pintar pemilu dapat memberikan informasi yang aktif serta membangun kreatif, hal ini sesuai dengan fasilitas dukungan yang cukup memadai baik seperti ruang audio visual untuk memutar film dokumenter seputar sejarah kepemiluan di Indonesia, maupun pemutaran dokumentasi debat kandidat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dengan pemutaran film dokumenter dan dokumentasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan berdemokrasi.

Ruang diskusi atau ruang Focus Group Disccussion (FGD) serta ruang simulasi pemilu sebagai media pembelajaran kepemiluan bagi masyarakat.(meli)

Lubuk Linggau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuk Linggau, secara resmi melaunching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau 2018-2023, di Stadion kayuara, Perbakin, Minggu (05/11/2017). Dengan menyusung tema kita sukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang jujur, adil, langsung,umum, bebas dan rahasia, dan Maskot SI KODA Sikotak Pilkada

Hadir dalam launching tersebut, Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Drs, H. S. N Prana Putra Sohe, MM, DPRD Lubuk Linggau, unsur TNI-Polri, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-sumsel, serta undangan lainnya.

dalam launching ini, tak lupa KPU Kota Lubuk Linggau mengundang seluruh mahasiswa/i serta SMA/MA/SMK yang ada di Lubuk Linggau, guna untuk membuka wawasan tentang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Lubuk Linggau. (meli)

Palembang, sumsel.kpu.go.id - KPU Sumsel mengadakan FGD (Focus Grup Discussion) Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019 di The Excelton Hotel Palembang yang dimulai pada pukul 08.00 wib. Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Sumsel dengan peserta yaitu pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 dan Anggota DPD Provinsi Sumsel periode 2014 s.d 2019.

Acara secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Sumsel, Bapak H. Aspahani dalam pembukaannya beliau memberikan contoh beberapa permasalahan yang terjadi pada saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang terjadi kemarin. Sebagai contoh KPU secara berjenjang menerima pendaftaran parpol. Ada prilaku-prilaku parpol yang menyerahkan informasi yg unik. Misalnya ada parpol disuatu kabupaten menyerahkan 700 KTA namun ternyata hanya diwakili oleh beberapa KTP. Ini artinya 1 KTP bisa mewakili ratusan KTA.

Sebenarnya ini merupakan masalah dalam pendaftaran. Untuk mengantisipasi hal-hal serupa seperti ini KPU Sumsel mengadakan FGD Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019. Intinya pada hari ini hingga siang nanti KPU Sumsel bersama peserta acara akan merumuskan hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah yg akan mengganggu pencalonan Pemilu 2019 nanti dan kemudian menjadi masalah yg berlarut-larut. KPU Sumsel akan membawa dan membahas masalah ini lebih lanjut di tingkat KPU RI, acara ditutup pada pukul 11.30 wib. (Anggie Uli)

Upacara peringatan hari sumpah pemda.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech