Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Pagar Alam, sumsel.kpu.go.id - Aspahani Ketua KPU Provinsi Sumsel dalam Rakor Persiapan Pilkada 2018 pada hari kedua memberikan materi kepada kelompok 1 membahas :
1. Anggaran pilkada tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota se-Sumatera Selatan
2. Peraturan terkait pilkada serentak dan pendanaan
3. peraturan terkait pengelolaan dana hibah 
4. Jadwal pilkada 2018.
Serasan Jaya, infosekayu.com –Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan paparan terkait hasil Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Muba yang telah dilakukan, tim beranggotakan 4 (empat) orang di ruang rapat KPU Kab. Muba, Minggu, 25/12.
 
Paparan disampaikan oleh Sudaryo Adi Saputra selaku ketua tim audit, dengan anggota Saefudin, Febriansyah Razak, dan M. Krisdiono, dihadapan seluruh anggota KPU Kab. Muba, yaitu H. Ahmad Firdaus Marvel’s, Maryani, RFP, Pratama, ST, Sekretaris KPU Kab. Muba, Nurmilah, S.IP, Kasubag, Bendahara, PPK dan Staf Pengelola Keuangan.
 
Hasil paparan ini, menurut Sudaryo Adi Saputra merupakan hasil audit dari April s.d Nopember 2016, kami berikan masukan dan rekomendasi terkait operasional sekretariat KPU Kab. Muba.
 
“Pertanggungjawaban yang sudah benar tolong dipertahankan, yang kurang mohon diperbaiki dan dilengkapi,” ujar Sudarto.
 
Sementara tanggapan Ketua KPU Kab. Muba, H. Ahmad Firdaus Marvel’s, mengucapkan terimakasih selama ini telah memeriksa dan mengaudit dari tanggal 20 – 25 Desember 2016, semoga hasil audit ini segera ditindaklanjuti, yang benar tetap dipertahankan.
 
“Pertanggungjawaban yang kurang atau salah segera diperbaiki, mengingat tim hari ini berakhir bertugas, kami atas nama KPU Kab. Muba mengucapkan terimakasih atas masukan serta rekomendasinya, selamat jalan semoga selamat sampai kembali ke jakarta,” sapa Firdaus.
 
Paparan dan pertemuan dimulai Pukul 13.00 Wib berakhir pada pukul 14.30 Wib yang diakhiri dengan foto bersama di galery KPU Kab. Muba. (Red/yud) http://www.infosekayu.com/2016/12/firdaus-marvels-terima-kasih-untuk.html
Jakarta, kpu.go.id – Dalam rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan KPU Tahunan 2016, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mengundang para operator SAIBA, SIMAk BMN KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan narasumber dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kamis, (9/2). 
 
Sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan keuangan semester II/Tahunan 2016 berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintahan Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 
 
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 disebutkan bahwa penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2016 Unaudited, yaitu 22 sampai dengan 28 Februari 2017.
 
Oleh karena itu KPU sebagai salah satu entitas pelaporan, mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pembenahan hal-hal tersebut di atas sebagai upaya peningkatan kualitas laporan Keuangan. 
 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim dalam sambutan menyampaikan rakor ini jadikanlah momentum besar untuk melakukan konsolidasi dari seluruh satuan kerja KPU, terkait dengan keperluan penyusunan laporan keuangan maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dan hambatan yang dijumpai di daerah masing-masing serta upaya solusi yang dapat dilakukan.
 
Sekjen juga berharap kepada seluruh jajaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar secara mandiri dapat melakukan penyusunan laporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 
Ia juga berharap kepada para peserta agar mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan di masing-masing satker.
 
Pada kesempatan yang sama Arif juga memberikan reward bagi operator SAIBA dan SIMAK-BMN, berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja dengan KPPN mengunakan Aplikasi e-rekon laporan keuangan dengan melihat beberapa kreteria, diantaranya: (1) Tidak terdapat aset yang belum diregister; (2) Pengembalian belanja tidak melebihi realisasi belanja; (3) Tidak terdapat saldo tidak normal; (4) Tidak terdapat realisasi tanpa PAGU; dan (5) Tidak terdapat jurnal tidak lazim.
 
Berdasarkan dari kriteria di atas didapat beberapa wilayah yang sudah memenuhi beberapa kriteria antara lain berdasarkan data e-Rekon-LK per tanggal 23 Januari 2017, kepada:
  1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Provinsi Jambi
  3. Provinsi Bali
  4. Provinsi Sumatera Utara
  5. Provinsi Bangka Belitung
 
Sedangkan berdasarkan e-Rekon-LK per tanggal 3 Februari 2017 jatuh kepada: 
  1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Provinsi Jambi
  3. Provinsi Kalimantan Tengah
  4. Provinsi Kepulauan Riau
  5. Provinsi Maluku Utara 
 
Sementara itu terdapat lima wilayah terbaik dalam Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan (Audited) Tahun 2015, yakni:
  1. Provinsi Bali
  2. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  3. Provinsi Bangka Belitung
  4. Provinsi Jambi
  5. Provinsi Sumatera Barat
 
Penyelenggaraan rapat koordinasi diselenggarakan selama tiga hari, 8-10 Februari 2017, bertempat di ruang rapat utama lantai II gedung KPU Jakarta. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Kegiatan Bimtek Laporan Keuangan Semester II KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kab/Kota se-Sumatera Selatan, Senin (19/12)

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech