Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay (kiri) dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) mengamati aplikasi penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017 di ruang operasional KPU RI, lantai 2, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, Rabu (18/01). (TEKS/dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
 
Sekayu, infosekayu.com – Mulai tanggal 17 Desember 2016 sampai 15 Februari 2017, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kab. Muba pada tanggal 6 Desember 2016 yang lalu harus diumumkan.

Kewajiban diumumkannya DPT tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 17 ayat 10 dan lampiran PKPU Nomor 7 Tahun 2016, bahwa pengumuman DPT dilakukan PPS ditempel pada pengumuman 1. Kantor Desa/Kelurahan, 2. Sekretariat RT/ RW, 3. Arsip PPS.

Berdasarkan peninjauan lapangan khusus PPK Kecamatan Sekayu sebagian PPS sudah menempel DPT di kantor Desa/Kelurahan dan Sekretariat RT/RW, diantaranya : Kelurahan Soak Baru, Desa Lumpatan 2, Kelurahan Balai Agung, Desa Sungai Medak, Desa Sungai Batang. Menyusul Desa/Kelurahan lainnya.
 
Menurut H. Ahmad Firdaus Marvel’s selaku ketua KPU Kab. Muba, Kita memang meminta sekretariat untuk membuat edaran agar DPT harus diumumkan dan ditempel Di Kantor Desa/Kelurahan, RT/RW/Dusun, TPS maupun tempat strategis lainnya mulai 17 Desember 2016 sampai 15 Februari 2017.
 
Dengan adanya Pengumuman DPT, pemilih dapat mengecek apakah terdaftar atau belum. Jika tidak terdaftar maka pemilih masih bisa memilih dengan menggunakan KTP-El  atau jika belum memiliki KTP, segera urus masing – masing pada RT/RW/Kadus/PPS untuk koordinasi pembuatan Surat Keterangan Dukcapil agar tetap memilih pada 15 Februari 2017.
 
“Gunakan hak pilih pada Pilkada 2017, dengan berpartisipasi aktif dalam mengurus atau mengikuti setiap perkembangan dan tahapan sehingga tidak kehilangan hak untuk memilih nanti,”  Ujar Firdaus. (Red/yud). http://www.infosekayu.com/2016/12/kpu-muba-silahkan-cek-dpt-anda.html

Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin terkait Daftar Pemilih Tetap. Publikasi : 17/01/2017

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia uji coba kan sistem penghitungan secara elektronik, untuk mempercepat, mempermudah sistem tahapan rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan umum (Pemilu) nanti nya.

Meski demikian, Sistem tersebut belum akan di gunakan pada Pemilihan kepala daerah 15 Februari mendatang, karena masih dalam tahap uji coba di tingkat panitia pemilihan dari hasil dari uji coba hari ini akan digunakan untuk menyempurnakan sistem e-rekap tersebut.

"Kita sedang berupaya untuk mendapatkan sistem yang dapat mengumpulkan hasil pemungutan suara dengan cepat, akurat, tidak salah dan dapat menyimpulkan hasil (pemungutan-red) dengan segera," terang Komisioner KPU RI, Hadar Nafiz Gumay pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengisian Form C1-KWK 7 segmen, Sabtu (4/2) di Ruang Sidang Lantai 2 KPU RI.

Masuknya era digital pada sistem kepemiluan diharapkan menjadi titik terang dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, meskipun menurut Hadar butuh kesiapan lebih untuk Indonesia beralih ke era sistem elektronik voting (E-Voting).

"Yang kita bicarakan hari ini adalah sistem penghitungannya, bukan sistem pemungutannya (e-voting), untuk ke arah sana (e-voting-red) kami beranggapan kita belum siap, karena untuk kesana butuh persiapan yang lebih baik, sebab bila tidak disiapkan dengan baik terlalu beresiko untuk digunakam," terang Hadar.

Sistem e-rekapitulasi itu nanti nya akan mengandalkan operator di tingkat bawah untuk mengisi form C1-KWK dengan membuat garis menggunakan spidol di atas kertas yang bergambar layaknya angka pada jam digital (dikenal dengan istilah 7 segmen).

Setelah diisi, formulir tersebut kemudian di scan, hasil scan formulir akan ter integrasi ke dalam sistem KPU yang langsung membaca garis angka yang dibuat petugas operator. Kemudian sistem langsung akan membaca serta menjumlah garis angka tersebut.

Uji coba pengisian formulir C1-KWK dengan 7 segmen dilaksakan di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Imam Bonjol 29 dengan melibatkan satu (1) Panitia Pemilihan Kecamatan (Kecamatan Cempaka Putih), dua (2) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari keluarahan Cempaka Putih dan dua (2) anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 48 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta dengan total peserta sebanyak 99 orang.

Sedangkan dalam pengembangan sistemnya, KPU RI menggandeng Pusat Ilmu Komputer(Pusilkom) Universitas Indonesia (UI), rencana nya bimtek serupa akan kembali dilaksanakan esok di Kota Tangerang dengan melibatkan Anggota KPPS dari Kecamatan Kosambi. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Pontianak, infosekayu.com – Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muba 2017 diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP RI, di hotel harris pontianak, 20 Desember 2016.
 
Peserta Kabupaten Muba adalah KPU Kab. Muba dengan peserta H. Ahmad Firdaus Marvel’s, Drs. Said Khairil Azmi dan M. Ali, untuk KPU Provinsi Sumsel diwakili Liza Lizuarni, SE, M. Rais, S.IP, MM, sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah Andika Pranata Jaya, S.IP sedangkan Panwaslih Kab. Muba Andi Gunawan, SE dan Dodi Safari,S.Pd.
 
Pengisi Materi Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Haidar Nafis Gumay (Komisioner KPU RI), materi Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Pimpinan Bawaslu RI), materi Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Hasyim Asy’ari (KPU RI), materi Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Ida Budhiati (Komisioner KPU RI), Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Prof Muhammad (Ketua Bawaslu RI).
 
Menurut H. Ahmad Firdaus Marvel’s (Ketua KPU Kab. Muba) di antara materi tersebut diatas salah satu fokus yang menarik adalah Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam Pemungutan suara, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 
Karena menurut H. Firdaus Marvel’s yang juga pernah menjabat manajer wisma atlet sekayu, setelah pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, setelah Pukul 13.00 Wib. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan Form C1 dan lampiran C1 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kab. Muba melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari itu juga.
 
Selanjutnya form C1 dan lampiran nya di scan dan diupload ke SITUNG (Sistem Penghitungan Suara) pada hari itu juga. Sehingga masyarakat atau siapa saja di Muba bahkan Dunia dapat melihat hasil penghitungan. Hingga diketahui siapa pemenang Pilkada Muba 2017 pada hari itu juga dan beberapa hari berikutnya ujar Firdaus.
 
Bimtek yang digelar dimulai Pukul 08.00 Wib dan berakhir pada pukul 20.30wib. (red/yud) http://www.infosekayu.com/2016/12/pentingnya-it-dalam-penyelenggaraan.html
Serasan Jaya, infosekayu.com,  Bertempat di ruang media center KPU Kab. Muba, dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tingkat Kabupaten/KPU Kab. Muba.

Rapat Pleno dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kab. Muba, H. Ahmad Firdaus Marvel, SE, M.Si dilanjutkan dipandu komisioner KPU Kab. Muba, Maryani, RFP. Secara estafet, pleno mengagendakan pembacaan oleh setiap Ketua PPK sesuai hasil input Sidalih (A.3.3-KWK) dan hasil pleno ditingkat Kecamatan.

Data Sidalih/A.3.3-KWK secara berturut turut, Kecamatan Babat Supat 26.236 pemilih, Babat Toman 25.062 Batanghari Leko 17.527 Bayung Lencir 58.730 Keluang 24.209 Lais 45.338 Lalan 30.393 Lawang Wetan 20.561 Plakat Tinggi 18.460 Sanga Desa 25.616 Sekayu 61.105 Sungai Keruh 32.443 Sungai Lilin 42.349 Tungkal Jaya. 36.432 total 464.909.
 
Sesuai berdasarkan pleno tingkat kecamatan mulai Babat Supat 26.236 Babat Toman 25.062 Batanghari Leko 17.527 Bayung Lencir 58.730 Keluang 24.209 Lais 45.338 Lalan 30.393 Lawang Wetan 20.561 Plakat Tinggi 18.460 Sanga Desa 25.589 Sekayu 61.770 Sungai Keruh 32.447 Sungai Lilin 42.349 Tungkal Jaya 36.434 total 465.105 jadi DPT yang valid dan akurat adalah 464.909 pemilih.
 
Menurut Komisioner KPU Provinsi Sumsel Heni Susanti, S.Pd menyebutkan Sidalih Kabupaten Musi Banyuasin merupakan pilot project DPT tervalid dan terakurat di Provinsi Sumsel, jika Datanya tepat dan sesuai akan menjadi contoh pilkada serentak ke 3 tahun 2018, contoh di Muba menjadi acuan untuk penetapan DPT/Sidalih di Palembang, OKI, Lubuk Linggau, Provinsi Sumsel.
 
“Data ini tidak bisa dimanipulasi lagi, karena terlihat oleh Online se Indonesia bahkan Dunia, ” ujar Heni.
 
Sementara Menurut H. Ahmad Firdaus Marvel, Ketua KPU Kab. Muba, berterimakasih dan menyatakan rasa bangganya kepada seluruh operator Sidalih, 1.464 PPDP, 720 PPS, 720 sekretariat PPS, 70 PPK, 70 sekretariat PPK, seluruh komisioner dan sekretariat KPU Kab. Muba yang telah bekerja setiap saat dan siang malamnya, tak lupa pihak pihak lainnya Paswaslih/Paswascam, Dinas Dukcapil, Kepolisian, Memanggil serta pihak lainnya. Semoga kerjanya dibalas dengan kebaikan yang setimpal.
 
“Mari wujudkan DPT kita tervalid dan Terakurat di Indonesia. Menjadi Pilbup Muba 2017 terbaik di Indonesia, sesuai arahan Komisioner Provinsi Sumsel, Wujudkan Pilkada kita terbaik di Indonesia,” ujar Firdaus.
 
Rapat Pleno penetapan DPT dihadiri oleh 14 PPK, Komisioner dan Sekretariat, Paswaslih Kab. Muba, Sigid Nugroho, SH. Polres Muba, Iptu Fahad Hafidhulhaq.S.Ik (kasubsatgas IV Ops Mantap Praja), Dinas Dukcapil Mursalin, SE, Kesbangpol Fahmi.Serta Perwakilan tim pemenangan paslon Nomor Urut 1, Sugeng Riyanto, nomor urut 2, Asthawelah, SH. (Red)
http://www.infosekayu.com/2016/12/dpt-pilkada-muba-464909-pemilih.html.  http://www.lintasperistiwa.com/daerah/464-909-dpt-ditetapkan-oleh-kpu-muba

Sekayu – KPU Musi Banyuasin mengundang stakeholder Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 yang terkait dengan Daftar Pemilih yaitu Panwaslih, Badan Kesbangpol Pemda, Dinas Dukcapil Pemda, Paslon serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Rapat Koordinasi tersebut berisi agenda diskusi dan data entry terkait Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang telah direkapitulasi oleh PPK.

“Kami targetkan selesai hari ini juga, kami minta seluruh sekretariat KPU membantu fasilitas PPK untuk input Sidalih, tujuan kita DPT Kab. Muba menjadi data tervalid dan terakurat d di Indonesia,” ujar Firdaus
 
Sementara dari pantauan sampai senin 14.30 wib, data sidalih yang Sudah terinput dalam Sistem Data Pemilih adalah 18.460 pemilih Kecamatan Plakat Tinggi dan 24.208 pemilih untuk Kecamatan Keluang.
 
Rakor juga Disaksikan oleh Panwaslih Kab. Muba, Dodi Safari, S.Pd dan Sigid Nugroho, SH. (red)

http://www.infosekayu.com/2016/12/jelang-penetapan-dpt-kpu-muba-lakukan.html

Jakarta, kpu.go.id – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Bawaslu RI, DKPP, pemerintah, TNI, Polri, serta partai politik, Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan, warga yang berdomisili pada wilayah penyelenggaraan pilkada namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak serta-merta kehilangan hak pilihnya, Selasa (7/2).
 
Hal itu karena dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU tidak hanya berpedoman pada KTP-el yang dimiliki oleh warga yang didaerahnya menyelenggarakan pilkada.
 
“Di dalam kami (KPU) menyusun bukan artinya semua yang dimasukkan dalam DPT kami itu sudah mempunyai KTP elektronik. Jadi kalau ada berita ada sekian juta warga di daerah pilkada yang belum mempunyai KTP elektronik itu bukan berarti mereka otomatis akan kehilangan hak pilihnya,” kata Hadar.
 
Meskipun warga belum memiliki KTP-el, Hadar menjelaskan bahwa KPU akan tetap memasukkan warga tersebut ke dalam DPT. Dengan syarat yang bersangkutan sudah terekam dalam basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh pemerintah.
 
“Sepanjang mereka sudah ada di dalam data base kependudukan pemerintah baik itu melalui Daftar Potensial Pemilih Pilkada/DP4 yang kami terima dari pemerintah atau ada dalam data base SIAK, maka itu menjadi dasar kami untuk masuk ke dalam DPT,” tutur dia.
 
Bagi warga yang memiliki hak pilih dalam pilkada, tetapi belum sama sekali tercantum dalam basis data kependudukan pemerintah, Hadar menjelaskan, KPU sudah mengeluarkan surat ajakan untuk mencatatkan data kependudukan masing-masing warga, serta meminta surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing daerah untuk keperluan memilih.
 
“KPU mengeluarkan surat kepada mereka untuk mengingatkan kembali bahwa ‘bapak dan ibu sekalian belum ada ini di dalam database pemerintah, oleh karena itu segeralah untuk mendatangi kantor-kantor Disdukcapil,’ yang kalau di Jakarta dari info yang kami dapatkan bisa dilayani sampai ke kelurahan untuk mencatatkan data-data mereka dan mendapat surat keterangan,” terang Hadar.
 
Setelah mengantongi surat keterangan dari Disdukcapil, warga tersebut baru dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Begitu pula bagi warga yang sudah memiliki KTP-el tetapi belum terdaftar dalam DPT. Warga dengan kasus tersebut akan terdaftar sebagai pemilih tambahan, yang oleh KPU akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 
Namun calon pemilih itu baru bisa menggunakan hak pilihnya pada satu jam terakhir menjelang ditutupnya pemungutan suara di TPS. Yakni pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu setempat.
 
“Nah mereka ini bisa tetap memilih. Tetapi nanti akan menjadi pemilih yang kami sebut sebagai pemilih tambahan yang akan masuk di dalam Daftar Pemilih Tambahan/DPTb. Dengan syarat warga ini membawa KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari kantor Disdukcapil. Jadi mereka ini akan tetap dilayani pada satu jam terakhir, dan juga memperhatikan surat suara yang masih tersedia,” papar Hadar.
 
Jika pengguna hak pilih yang masuk dalam DPTb banyak, dan ketersediaan surat suara di salah satu TPS sudah habis atau tidak sebanding dengan jumlah pemilih tambahan, maka pemilih tambahan yang belum kebagian surat suara dapat beralih di TPS lain yang masih di dalam cakupan wilayah, sebagaimana tertera dalam surat keterangan Disdukcapil.
 
“Jika di dalam TPS-TPS ada banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, kemudian datang satu jam terakhir membawa surat keterangan, dan surat suaranya sudah, atau mau habis, maka dapat diarahkan ke TPS yang terdekat yang masih satu wilayah sesuai dengan surat keterangan dari Disdukcapil tersebut,” terang Hadar. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Jakarta, kpu, go, id – Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta penyelenggara pemilu di daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 memastikan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) telah menerima surat pemberitahuan memilih di TPS atau formulir C6. Formulir tersebut sudah harus diterima dengan baik oleh pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Distribusi formulir C6 yang baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
 
“Kami minta KPU Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan monitoring ke lapangan. Pastikan bahwa tidak ada problem terkait daftar pemilih. Warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih sudah harus menerima formulir C6 paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat memberi pengarahan kepada jajaran KPU Cilacap pada Jumat (11/2) dan pengarahan pada jajaran KPU Brebes pada Sabtu (12/2).
 
Ferry juga meminta penyelenggara menginformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa tidak terdaftar dalam DPT bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilih. Warga yang tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, yaitu satu jam sebelum TPS ditutup dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
 
Untuk menghindari penyalahgunaan formulir C6 yang tidak terdistribusi, KPPS berkewajiban mengadministrasikan dan mengembalikan formulir tersebut kepada PPS paling lambat pukul 00.00 pada H-1. Pengembalian formulir tersebut harus disertai dengan keterangan yang menyebabkan formulir tersebut tidak dapat dibagikan seperti pemilih meninggal dunia, pindah alamat/domisili, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain sebagainya. “KPU Kabupaten/Kota pada H-1 hingga pukul 00.00 sudah harus tahu berapa formulir C6 yang dikembalikan beserta alasan-alasannya,” terang Ferry.
 
Ferry mengingatkan petugas TPS untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih. Jika pemilih datang ke TPS tanpa membawa formulir C6, petugas diminta tidak serta merta menolak keberadaan pemilih tersebut. Petugas dapat meminta pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain yang memuat nama, alamat dan pas photo untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dalam daftar pemilih. Jika namanya tercatat dalam DPT, maka petugas berkewajiban melayani pemilih tersebut. Dalam hal pemilih membawa formulir C6, tetapi anggota KPPS tidak menyakini orang tersebut adalah pemilih yang tercatat dalam DPT, anggota KPPS berhak meminta pemilih menunjukkan KTP. “Ini bukan untuk mempersulit pemilih tetapi memastikan bahwa yang membawa formulir C6 tersebut benar-benar pemilih yang tercatat dalam DPT,” ujarnya.
 
Pelayanan terhadap pemilih yang akan mencoblos di luar TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga perlu diperhatikan. Perlakuan terhadap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) sama dengan pemilih dalam DPT. “Pemilih dalam DPPh dilayani pada jam normal, yaitu pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Berbeda dengan pemilih tambahan (DPTb) yang dilayani pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup,” ujar Ferry. KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, kata Ferry, perlu mengidentifikasi pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain. PPS asal maupun PPS tujuan sudah mesti mengetahui adanya pemilih yang pindah memilih paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara. “KPU Kabupaten/Kota mesti sudah punya data berapa jumlah pemilih yang pindah memilih pada H-3. Ini penting agar proses pengadministrasiannya dapat dilakukan dengan baik,” kata Ferry.
 
Ferry juga meminta anggota KPPS mengoptimalkan pelayanan hak pilih di TPS. Karena itu pendirian TPS harus memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas, mudah dijangkau dan tidak rawan bencana. Hal-hal teknis seperti luas TPS, pintu masuk TPS, meja bilik suara dan meja kotak suara harus diupayakan standar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Ukuran ideal sebuah TPS, panjangnya 10 meter dengan lebar 8 meter, pintu masuk ke TPS berukuran 90 cm, meja bilik suara memiliki ruang kosong dengan tinggi minimal 100 cm untuk memberi kemudahan kepada pemilih yang menggunakan kursi roda ketika menandai pilihannya di bilik suara dan tinggi meja kotak suara maksimal 35 cm.
 
Untuk KPU Kabupaten/Kota, Ferry meminta optimalisasi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan melalui sistem informasi penghitungan suara (situng). “Pastikan operator situng bekerja dengan baik. Kalau bisa 1x24 jam, scan C1 dan hasil hitung C1 sudah tuntas 100 persen dan dapat ditampilkan pada portal situng. KPU Kabupaten/Kota juga dapat menyediakan layar di depan kantor masing-masing untuk menayangkan hasil scan dan hasil hitung C1 yang dapat diakses bersama-sama dengan masyarakat,” ujarnya. (*)

Jakarta, kpu.go.id,- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus berupaya dalam meingkatkan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, salah satu cara strategi yang dijalankan ialah menciptakan beragam sistem informasi, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Selasa (14/2).

Salah satu sistem informasi yang digunakan ialah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sistem ini telah digunakan dalam pemilu 2014 baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Melalui sistem ini diharapkan dapat mengelola data pemilih secara akurat, mutakhir dan lengkap.

“Untuk pertama kali, pemilu 2014 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kami berhasil kumpulan data pemilih seluruh Indonesia. Dan ini data pemilih yang cukup besar yang ada dalam sitem kami,” Papar Hadar.

Kelebihan dari sistem ini, lanjut Hadar, para pemilih bisa mengecek langsung apakah mereka terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian apakah data mereka lengkap dan benar. Serta, mereka juga bisa cek apakah mereka terdaftar di TPS nomor berapa.

“Itu semua bisa didapatkan melalui sistem sidalih yang kami buat,” jelas Hadar.

Pernyataan tersebut terungkap di hadapan para delegasi dan peserta diskusi seminar Election Visit Program (EVP) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 yang digelar di Jakarta.

Selain itu, ada juga sistem informasi mengenai tahapan Pilkada (Sitap). Seluruh tahapan pilkada dapat dilihat dari sistem ini mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan laporan keuangan masing-masing pasangan calon (paslon).

“Laporan keuangan ini setelah diaudit akan kami publikasikan, sehingga masyarkat bisa mengetahui setiap paslon menerima dan mengelola keuangannya,” ujarnya.

KPU RI juga memiliki Sistem informasi yang mengelola hasil perolehan suara dalam pemilu atau pilkada yang disebut Situng. Melalui sistem ini, publik mendapatkan gambaran tentang hasil sementara secara akurat dan cepat. Sistem ini juga meningkatkan partisipasi dan membuka ruang masyarakat dalam memonitor dan mengontrol hasil perolehan suara dari masing-masing TPS.

Seluruh hasil di TPS bisa terlihat di sistem melalui hasil scan  formulir C1 yang akan dibawa secepat mungkin dari TPS ke KPU kab/kota. Disitu, form tersebut akan di scan oleh petugas dan sesegara mungkin dipublikasikan.

“Melalui form publikasi ini masyarakat bisa melihat satu gambar yang otentik dari hasil proses pemungutan suara di TPS,” ungkap Hadar.

KPU juga melakukan rekapitulasi hasil suara secara manual pada tiap tingkatan. Hasil resmi yang sudah diputuskan dan ditandatangi di scan dan publikasikan. Sehingga, masyarakat juga bisa membandingkan secara langsung data yang final dan sementara.

“ini upaya kami dalam mempublikasikan data pemiu secara akurat dan tepat. Kalau terjadi kekeliruan, tentu kami bisa memeriksanya dan dalam prosedur koreksi perbaikan bisa dilakukan di level atasnya,” pungkasnya. (Ook/red. FOTO KPU/Dosen/Hupmas)

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp/Fax : (0711) 514435

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech