Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, website ini memberikan informasi seputar pemilihan umum di Provinsi Sumatera Selatan dipublikasikan dalam bentuk teks, video, gambar dan suara. Bagi penggguna yang berkebutuhan khusus, pengguna dapat mengklik icon di sebelah kiri atas atau memblok teks artikel untuk mendengarkan isi berita Powered By GSpeech

Optimalkan Pelayanan Pemilih di TPS

Jakarta, kpu, go, id – Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta penyelenggara pemilu di daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 memastikan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) telah menerima surat pemberitahuan memilih di TPS atau formulir C6. Formulir tersebut sudah harus diterima dengan baik oleh pemilih paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Distribusi formulir C6 yang baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
 
“Kami minta KPU Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan monitoring ke lapangan. Pastikan bahwa tidak ada problem terkait daftar pemilih. Warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih sudah harus menerima formulir C6 paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara,” kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat memberi pengarahan kepada jajaran KPU Cilacap pada Jumat (11/2) dan pengarahan pada jajaran KPU Brebes pada Sabtu (12/2).
 
Ferry juga meminta penyelenggara menginformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa tidak terdaftar dalam DPT bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilih. Warga yang tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, yaitu satu jam sebelum TPS ditutup dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
 
Untuk menghindari penyalahgunaan formulir C6 yang tidak terdistribusi, KPPS berkewajiban mengadministrasikan dan mengembalikan formulir tersebut kepada PPS paling lambat pukul 00.00 pada H-1. Pengembalian formulir tersebut harus disertai dengan keterangan yang menyebabkan formulir tersebut tidak dapat dibagikan seperti pemilih meninggal dunia, pindah alamat/domisili, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain sebagainya. “KPU Kabupaten/Kota pada H-1 hingga pukul 00.00 sudah harus tahu berapa formulir C6 yang dikembalikan beserta alasan-alasannya,” terang Ferry.
 
Ferry mengingatkan petugas TPS untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih. Jika pemilih datang ke TPS tanpa membawa formulir C6, petugas diminta tidak serta merta menolak keberadaan pemilih tersebut. Petugas dapat meminta pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain yang memuat nama, alamat dan pas photo untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dalam daftar pemilih. Jika namanya tercatat dalam DPT, maka petugas berkewajiban melayani pemilih tersebut. Dalam hal pemilih membawa formulir C6, tetapi anggota KPPS tidak menyakini orang tersebut adalah pemilih yang tercatat dalam DPT, anggota KPPS berhak meminta pemilih menunjukkan KTP. “Ini bukan untuk mempersulit pemilih tetapi memastikan bahwa yang membawa formulir C6 tersebut benar-benar pemilih yang tercatat dalam DPT,” ujarnya.
 
Pelayanan terhadap pemilih yang akan mencoblos di luar TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga perlu diperhatikan. Perlakuan terhadap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) sama dengan pemilih dalam DPT. “Pemilih dalam DPPh dilayani pada jam normal, yaitu pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Berbeda dengan pemilih tambahan (DPTb) yang dilayani pada satu jam terakhir sebelum TPS ditutup,” ujar Ferry. KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, kata Ferry, perlu mengidentifikasi pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain. PPS asal maupun PPS tujuan sudah mesti mengetahui adanya pemilih yang pindah memilih paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara. “KPU Kabupaten/Kota mesti sudah punya data berapa jumlah pemilih yang pindah memilih pada H-3. Ini penting agar proses pengadministrasiannya dapat dilakukan dengan baik,” kata Ferry.
 
Ferry juga meminta anggota KPPS mengoptimalkan pelayanan hak pilih di TPS. Karena itu pendirian TPS harus memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas, mudah dijangkau dan tidak rawan bencana. Hal-hal teknis seperti luas TPS, pintu masuk TPS, meja bilik suara dan meja kotak suara harus diupayakan standar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah. Ukuran ideal sebuah TPS, panjangnya 10 meter dengan lebar 8 meter, pintu masuk ke TPS berukuran 90 cm, meja bilik suara memiliki ruang kosong dengan tinggi minimal 100 cm untuk memberi kemudahan kepada pemilih yang menggunakan kursi roda ketika menandai pilihannya di bilik suara dan tinggi meja kotak suara maksimal 35 cm.
 
Untuk KPU Kabupaten/Kota, Ferry meminta optimalisasi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan melalui sistem informasi penghitungan suara (situng). “Pastikan operator situng bekerja dengan baik. Kalau bisa 1x24 jam, scan C1 dan hasil hitung C1 sudah tuntas 100 persen dan dapat ditampilkan pada portal situng. KPU Kabupaten/Kota juga dapat menyediakan layar di depan kantor masing-masing untuk menayangkan hasil scan dan hasil hitung C1 yang dapat diakses bersama-sama dengan masyarakat,” ujarnya. (*)
Rate this item
(0 votes)
Super User

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Website: sumsel.kpu.go.id/

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Photo Gallery

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech