Share Facebook Share WA

34 Balon DPD RI Asal Sumsel Undi Nomor Awal Sampel

34 Balon DPD RI Asal Sumsel Undi Nomor Awal Sampel
Tanggal 2018-05-29 Post : Humas
Share Facebook Share WA

 

Palembang, sumsel.kpu.go.id

 

Memasuki tahap klarifikasi faktual, 34 bakal calon DPD RI asal Sumsel melakukan pengundian nomor awal sampel, Selasa (29/5/2018) di Aula Sekretariat KPU Sumsel.


Ketua KPU Sumsel Aspahani menjelaskan, nomor awal sampel ini akan menjadi dasar pencuplikan 10 persen sampel dukungan perseorangan calon DPD RI Asal Sumsel. 


"Hasil tahap ini nanti, menjadi penentu lolos tidaknya para Balon DPD untuk menjadi peserta dalam Pemilu DPD RI 2019 mendatang,"

jelasnya didampingi komisioner KPU Sumsel lainnya, Alex Abdullah, Ahmad Naafi, Liza Lizuarni dan Sekretaris KPU Sumsel Sumarwan.


Dia melanjutkan, KPU Sumsel telah menetapakan jumla sampling dukungan sebanyak 10 persen dari batas minimal dukungan. 

Di Sumsel, batas minimal dukungan sebanyak 3.000 berkas dukungan. Artinya, sampel yang diambil 10 persennya atau 300 dukungan yang tersebar minimal 50 persen dari total kabupaten kota. 

" Klarifikasi faktual dilakukan 30 Mei sampai 19 Juni 2018, kemudian tingkat provinsi rekapnya itu dilakukan 26 Juni 2018," katanya.


Sementara itu Komisioner KPU Sumsel Devisi Hukum Alex Abdullah menambahkan, dalam tahapan ini, KPU akan menemui pemberi dukungan untuk mengklarifikasi benar tidaknya dukungan tersebut. "Ada 4 tahap yang bakal dilakukan petugas di lapangan. Pertama menemui pemberi dukungan di kediamannya, bila tidak bertemu, petugas akab meiminta LO balon DPD untuk mempertemukan orang tersebut dengan petugas. Bila tidak bertemu juga, LO diminta mendatangkan pendukung yang di sampling ke kantor KPU.


"Kalau masih belum bisa dihadirkan, mungkin karena kesibukannya, tahap terakhir dilakukan dengan video call. Ini adalah upaya final yang dilakukan KPU untuk mengklarifikasi dukungan. Bila tidak bisa juga, maka dukungan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat," ujarnya.


Alex menambahkan, sesuai ketentuan, pihaknya memberikan sanksi 10 dukungan untuk setiap 1 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Hasil akhirnya minimal memenuhi syarat 3.000 dukungan. Misalkan usai klarifikasi faktual ada Balon DPD yang dukungannya berkurang menjadi 2.900 dukungan, untuk mencukupi angka 3.000, harus mencarikan dukungan perbaikan sebanyak 1.000 dukungan," jelasnya.


 

Berdasarkan pantauan penulis, hanya beberapa orang Balon DPD saja yang hadir langsung melakukan pengundian nomor awal sampling. Mayoritas diwakilkan dengan LOnya masing-masing.

Saat pengundian, panitia menyiapkan sejumlah amplop yang berisi nomor awal sampling per Kabupaten/kota untuk dipilih oleh Balon DPD atau perwakilannya.


(Mhq/kpu-sumsel/hupmas)

jelasnya didampingi komisioner KPU Sumsel lainnya, Alex Abdullah, Ahmad Naafi, Liza Lizuarni dan Sekretaris KPU Sumsel Sumarwan.


Dia melanjutkan, KPU Sumsel telah menetapakan jumla sampling dukungan sebanyak 10 persen dari batas minimal dukungan. 

Di Sumsel, batas minimal dukungan sebanyak 3.000 berkas dukungan. Artinya, sampel yang diambil 10 persennya atau 300 dukungan yang tersebar minimal 50 persen dari total kabupaten kota. 

" Klarifikasi faktual dilakukan 30 Mei sampai 19 Juni 2018, kemudian tingkat provinsi rekapnya itu dilakukan 26 Juni 2018," katanya.


Sementara itu Komisioner KPU Sumsel Devisi Hukum Alex Abdullah menambahkan, dalam tahapan ini, KPU akan menemui pemberi dukungan untuk mengklarifikasi benar tidaknya dukungan tersebut. "Ada 4 tahap yang bakal dilakukan petugas di lapangan. Pertama menemui pemberi dukungan di kediamannya, bila tidak bertemu, petugas akab meiminta LO balon DPD untuk mempertemukan orang tersebut dengan petugas. Bila tidak bertemu juga, LO diminta mendatangkan pendukung yang di sampling ke kantor KPU.


"Kalau masih belum bisa dihadirkan, mungkin karena kesibukannya, tahap terakhir dilakukan dengan video call. Ini adalah upaya final yang dilakukan KPU untuk mengklarifikasi dukungan. Bila tidak bisa juga, maka dukungan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat," ujarnya.


Alex menambahkan, sesuai ketentuan, pihaknya memberikan sanksi 10 dukungan untuk setiap 1 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Hasil akhirnya minimal memenuhi syarat 3.000 dukungan. Misalkan usai klarifikasi faktual ada Balon DPD yang dukungannya berkurang menjadi 2.900 dukungan, untuk mencukupi angka 3.000, harus mencarikan dukungan perbaikan sebanyak 1.000 dukungan," jelasnya.


 

Berdasarkan pantauan penulis, hanya beberapa orang Balon DPD saja yang hadir langsung melakukan pengundian nomor awal sampling. Mayoritas diwakilkan dengan LOnya masing-masing.

Saat pengundian, panitia menyiapkan sejumlah amplop yang berisi nomor awal sampling per Kabupaten/kota untuk dipilih oleh Balon DPD atau perwakilannya.


(Mhq/kpu-sumsel/hupmas)

">