Bahas Laporan Dana Kampanye, KPU Sumsel Kordinasi dengan KPU Daerah dan Tim Paslon Kepala

Bahas Laporan Dana Kampanye, KPU Sumsel Kordinasi dengan KPU Daerah dan Tim Paslon Kepala
Tanggal 2018-06-04 Post : Humas

 

 

Palembang 


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan KPU  Kabupaten/kota serta seluruh tim kampanye pasangan calon (Paslon) gubernur dan  Paslon Bupati/walikota se Sumsel.


Rakor yang digerl 4-6 Juni 2018 di Hotel Santika, Palembang tersebut terkait penyerahan Laporan dan Penerimaan dan Penyerahan Dana Kampanye (LPPDK).

Sekaligus membahas beberapa materi penting, yakni evaluasi pelaksanaan debat publik, persiapan pelaksanaan debat publik II, penyerahan desain iklan kampanye untuk media cetak dan elektronik, serta penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.


Komisioner KPU Sumsel Devisi Hukum Alex Abdullah didampingi komisioner Devisi Teknis Liza Lizuarni dan sekretaris KPU Sumsel Sumarwan mengatakan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. "LPPDK ini nantinya akan diserahkan ke kantoe akuntan publik untuk diperiksa," katanya.


Dia melanjutkan jenis formulir yang wajib diisi oleh tim pasangan calon antara lain:


Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;Formulir Model LPPDK2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;Formulir Model LPPDK3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;Formulir Model LPPDK4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL  : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

"Pengisian LPPDK harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota," jelasnya.


Dalam Peraturan KPU tersebut, akibat sumber dana yang digunakan untuk berkampanye, bisa membuat Paslon kena diskualifikasi dari pencalonan.

Sumber-sumber dana yang dilarang, antara lain sumbangan dari dana asing, warga asing, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dan pemerintah asing. Selain itu, dana kampanye tidak boleh dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Jika ada sumbangan dana kampanye asing pada Paslon, maupun dana yang berasal dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD, dananya akan diserahkan pada kas negara,"ungkapnya.

"Namun, jika tidak melapor dan ditemukan ketika diaudit Kantor Akuntan Publik, maka sanksi bagi Paslon akan dibatalkan ketika menang Pilkada," katanya.

(mhq/kpu-sumsel/hupmas)

 

">

Kontak Kami

  • +0711 - 514435
  • +0711 - 514435
  • Facebook
  • Twiter
  • Twiter
  • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

    Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

  • kpusumse@yahoo.com
  • www.sumsel.kpu.go.id

Statistik Pengunjung

21404133

Pengunjung hari ini : 529
Total pengunjung : 80649

Hits hari ini : 529
Total Bulan ini : 13421

Pengunjung Online: 5


Facebook Like Box