Share Facebook Share WA

Terkendala Jaringan Internet, Penetapan DPT HP 2 Sumsel Diskors

Terkendala Jaringan Internet, Penetapan DPT HP 2 Sumsel Diskors
Tanggal 2018-11-13 Post : Humas
Share Facebook Share WA

 

Palembang

Rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP) tahap 2 yang digelar KPU Sumsel di Wyndham Hotel Banyuasin/Palembang, diakors, Selasa (13/11/2018) malam. Belum ada keputusan penetapan dalam rapat tersebut.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menjelaskan,  masih ada empat Kabupaten/kota lagi yang sebagaian kecil TPS nya belum bisa di upload ke aplikasi Sistem Data Pemilih (Sidalih), karena gangguan jaringan.

"Akan diselesaikan dulu semuanya diklopkan dengan Sidalih, baru kita lakukan penetapan, Rakor diskors sampai besok, Rabu (14/11/2018) pukul 19.00 wib," ujarnya didampingi Komisioner Hendri Alma Wijaya, Hendri Daya Putra, Amrah Muslimin, Hepriyadi dan Sekretaris KPU Sumsel MS Sumarwan.

Skorsing Rakor tersebut diambil KPU Sumsel setelah sebelumnya meminta pertimbangan Bawaslu Sumsel dan persetujuan peserta rakor dari perwakilan Parpol dan KPU Kabupaten/kota.

"Kita berharap pada Rakor selanjutnya bisa clear semua," ujar fasilitator Bridge tersebut.

Sebelumnya dalam kata sambutannya, Kelly memaparkan, Rakor terbuka ini menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan 1 (DPTHP-1) Pemilu 2019 Tingkat Nasional.  KPU diminta melakukan penyempurnan DPTHP-1 selama 60 hari sejak tanggal 16 September s.d 15 November 2018. 

"Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan penyempurnaan DPTHP-1 mengikuti pentunjuk dan Iangkah-langkah yang telah disusun oleh KPU Rl. Hal tersebut tertuang dalam Surat KPU RI Nomor : 1169IPL.02.1SD/01/KPU/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPHP-1," katanya.

Ada 3 aspek perbaikan daftar pemilih dalam Penyempurnaan DPTH-1 ini. Pertama, penghapusan terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih dan perbaikan elemen data pemilih.

"Secara umum ada 2 (dua) hal pokok dalam Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu 2019 yang berbeda dengan Pemilu 2014," jelasnya 

 

Diantaranya, basis pendaftaran pemilih berdasarkan alamat de jure, yaitu merujuk pada alamat di KTP-elektronik pemilih. Selain itu, ketentuan pindah memilih yang diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017.

 Mengatur pindah memilih bisa dilakukan, dengan sebelumnya terdaftar dalam DPT dan konsekuensi apabila pemilih pindah memilih maka nama yang bersangkutan dihapus dari DPT. 

"Syaratnya paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Hal ini terkait dengan alokasi surat suara di TPS," katanya.

(Mhq/humas/KPU-Sumsel)