Share Facebook Share WA

Mahasiswa Unsri Belajar Pemilu di KPU Sumsel

Mahasiswa Unsri Belajar Pemilu di KPU Sumsel
Tanggal 2018-11-23 Post : Humas
Share Facebook Share WA

Palembang

 

Guna menambah pemahaman  tetang kepemiluan, ratusan mahasiswa Sosial Politik Universitas Sriwijaya melakukan kunjungan dan kuliah umum di Aula Demokrasi Sekretariat KPU Sumsel, Jumat (23/11/2018).

 

 

Kedatangan mahasiswa disambut oleh  Sekretaris KPU Sumsel MS Sumarwan didampingi Kabag Hukum Teknis Humas, Abdullah dan Komisioner KPU Sumsel Divisi SDMdan Partisipasi Masyarakat Amrah Muslimin yang sekaligus menyampaikan materi ke pemiluan pada mahasiswa.

 

Dalam kesempatan itu, Amrah menjelaskan pentingnya Pemilu dan komponen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seluruh warga Indonesia untuk berperan aktif menyukseskan Pemilu. 

"Ingat pada 17 April nanti ada 5 surat suara yang harus dicoblos, yakni surat suara Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota," jelasnya.

 

Mulai dari sekarang, Amrah mengimbau pada para pemilih pemula tersebut agar lebih cerdas menentukan pilihan. Pelajari siapa calon yang terbaik dan layak untuk dipilih. "Peran para pemilih milenial sangat menentukan siapa pemimpin kedepan. Kita harus peduli, memilihkan pemimpin terbaik bagi negeri ini," katanya.

 

Para mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti  materi kepemiluan, mereka juga aktif mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang kepemiluan saat sesi dialog.

 

Seperti yang diungkapkan oleh Iqbal M Nur yang mengkritisi kenapa KPU masih melakukan pencoblosan dengan sistem manual. Padahal di era modern sekarang ini sudah ada pemilihan dengan sisten digital e voting seperti yang telah dilakukan pada pemilihan Kepala Desa di sejumlah daerah. "Sekarang ini sudah zaman milenial, kenapa KPU belum gunakan sistem e voting yang lebih akurat ?," tanyanya.

 

Lain lagi yang ditanyakan oleh M Chairul Akbar, mahasiswa berusia 17 tahun ini, mempertanyakan  bagaiman anggota KPU menjaga netralitasnya, sebagai penyelenggara dab pribadi yang memiliki hak pilih. "KPU merupakan penyelenggara Pemilu, tapi juga menyalurkan hak pilihnya memilih salah satu calon ?," katanya.

 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Amrah menjelaskan, terkait sistem E Voting telah dibahas sejak jauh hari oleh KPu. Saat ini masih terganjal undang-undang sebagai payung hukum melaksanakan itu dan tentunya masalah anggaran yang cukup besar. Belum lagi belum mendatanya jaringan internet terutama di pelosok-pelosok negeri. 

"Tapi cepat atau lambat, kita akan mengarah ke sistem e voting tersebut," paparnya.

 

Kemudian terkait netralitas KPU dalam Pemilu Dia memastikan, sebgai penyelenggara KPU wajib netral dan memberikan hak yang sama pada setiap calon, namun sebagai warga negara,  anggota KPU juga punya hak menyalurkan hak pilih. "Sejauh ini sesuai aturan undang-undang hanya orang-orang instansi TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih di Pemilu," katan nya.

 

(Mhq/hupmas/kpu-sumsel)