Share Facebook Share WA

MA Hentikan Sementara Gugatan Eks Napi Koruptor

MA Hentikan Sementara Gugatan Eks Napi Koruptor
Tanggal 0000-00-00 Post : Humas
Share Facebook Share WA

foto : net

 

Jakarta, sumsel.kpu.go.id

 Mahkamah Agung menghentikan sementara proses uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan eks narapidana korupsi mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. "PKPU itu dihentikan sementara proses pemeriksaan di MA karena ada judicial review UU-nya terhadap UUD di MK," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi dikutip dari laman Kompas.com, Senin (6/7/2018).

Undang-Undang yang dimaksud Suhadi tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada dua uji materi yang telah didaftarkan di MK, yakni yang terkait ambang batas pencalonan presiden dan periode masa jabatan presiden-wapres. Baca juga: 16 Bacaleg Mantan Napi Korupsi, Partai Berkarya Akui Kecolongan Suhadi mengatakan, pihaknya tetap harus menunggu proses uji materi di MK selesai meskipun materi perkaranya tidak berkaitan dengan uji yang tengah berlangsung di MA. Sebab, PKPU yang tengah digugat di MA merupakan turunan dari UU Pemilu.

 "Jadi memang aturannya begitu," sambung dia. Suhadi mengatakan, uji materi PKPU 20/2018 di MA sebenarnya sudah sempat berjalan. Berkas perkaranya sudah diperiksa oleh majelis hakim. Namun, ditengah proses tersebut, MA mendapat pemberitahuan dari MK bahwa di sana tengah berlangsung uji materi terkait UU Pemilu. "Karena ada pemberitahuan di sana, maka majelis hakim mengeluarkan penetapan menangguhkan sementara," ujarnya.

Suhadi memastikan, MA akan tetap menunggu sampai proses di MK selesai dilakukan. MA tidak akan berpatokan dengan proses pendaftaran caleg 2019 yang saat ini tengah berjalan. "Tidak bisa lah kalau itu dipaksakan untuk diputus, khawatir bertentangan antara putusan MK dan MA. Sedangkan di MK yang digugat lebih tinggi, yakni UU terhadap UUD. Sementara disini peraturan terhadap UU. Ini lebih rendah objeknya," ucap dia.

Adapun PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini digugat oleh enam pemohon yang semuanya adalah eks napi korupsi. Mereka yakni M Taufik, Waode Nurhayati, Djekmon Ambisi, Jumanto, Mansyur Abu Nawas, dan Abdul Ghani.

(mhq/kpu-sumsel/hupmas)

 

 

  • fgd pendidikan pemilih ditengah pandemic covid-19
    rabu, 24 juni 2020, kpu provinsi sumatera selatan menggelar kegiatan fgd (f

  • rapat koordinasi persiapan pemilihan serentak tahun 2020

    senin, 22 juni 2020, dalam rangka melanjutkan tahapan pemilihan serentak


  • ketua kpu sumsel sosialisasi pkpu no 5 tahun 2020 di polda sumsel
    ketua kpu provinsi sumatera selatan dra. kelly mariana menghadiri undangan naras

  • bimtek tahapan verifikasi faktual
    sabtu, 20 juni 2020, dalam rangka melanjutkan tahapan pemilihan serentak ta

  • rakor persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan
    rabu/ 17 juni 2020, pukul 10.00 wib ruang media center sriwijaya. rapat ko

  • rapat sosialisasi reformasi birokrasi dan zona integritas
    senin, 15 juni 2020, kpu provinsi  sumatera selatan mengadakan rapat &

  • rapat pleno penetapan rekapitulasi tps
    senin, 15 juni 2020, kpu provinsi sumsel mengadakan rapat pleno penetapan r

  • sosialisasi pkpu no 5 2020 bersama 7 kab yang melaksanakan pemilihan
    senin, 15 juni 2020, kpu provinsi sumatera selatan menggelar sosialisasi pe

  • dirgahayu dkpp ke-8 tahun
    dirgahayu dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ke-8 tahun . . sewindu me

  • Kontak Kami

    • +0711 - 514435
    • +0711 - 514435
    • Facebook
    • Twiter
    • Twiter
    • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

      Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

    • kpusumse@yahoo.com
    • www.sumsel.kpu.go.id

    Statistik Pengunjung

    21404133

    Pengunjung hari ini : 19
    Total pengunjung : 180239

    Hits hari ini : 19
    Total Bulan ini : 18013

    Pengunjung Online: 5


    Facebook Like Box