Share Facebook Share WA

Lalai Laporkan Dana Kampanye, Caleg Satu Parpol Bisa Dobatalkan

Lalai Laporkan Dana Kampanye, Caleg Satu Parpol Bisa Dobatalkan
Tanggal 2018-09-10 Post : Humas
Share Facebook Share WA

Palembang

 

KPU Provinsi Sumatera Selatan menggelar  Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019,  di Hotel Swarna Dwipa, Senin-Selasa (10-11/9 2018).

 

Dalam Kata Sambutannya Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas KPU Sumsel, Abdullah menjelaskan, Bimtek ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan saat jajaran KPU Kabupaten/kota menyampaiakan informasi dan pemahaman terkait dana kampanye pada peserta Pemilu 2019.

 

"Bimtek ini akan melakukan pelatihan penggunaan system teknologi informasi berupa Aplikasi pelaporan dana kampanye sehingga memudahkan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye ," katanya.

 

Sementara itu Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Alexander Abdullah mengatakan, pelaporan dana kampanye ini merupakan hal yang penting dalam proses pemilihan dan sifatnya wajib, sesuai dengan peraturan KPU.

 

Dia melanjutkan,  peserta pemilu 2019 untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye, 22 September 2018.

Jika terlambat, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa pembatalan keikutsertaannya sebagai peserta pemilu.

"Pelaporan dana kampanye ini urgen, bisa membatalkan pencalonaan anggota DPR, DPRD, dan DPD," katanya.

Lantaran laporan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD dibuat oleh parpol, maka jika LADK terlambat diserahkan, seluruh caleg parpol di satu tingkatan itulah yang dibatalkan keikutsertaannya.

"Parpol yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu," katanya.

Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.

Tak hanya LADK,  peserta pemilu 2019 untuk tepat waktu menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), yaitu 26 April-2 Mei 2019.

Jika terlambat menyerahkan LPPDK ke kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, maka, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya anggota DPR, DPRD, dan DPD sebagai calon terpilih.

Hal itu telah diatur dalam pasal 338 ayat (3) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Kalau melanggar yang ini, calon bukan dibatalkan tapi tidak dilantik," katanya.

Tidak ditetapkannya calon tersebut sebagai anggota DPR/DPRD/DPD, akan menyebabkan kursi menjadi kosong. Sebab, kursi tersebut tak bisa digantikan oleh calon maupun parpol lain.

 

(Mhq/kpu-sumsel/hupmas)

  • ketua kpu ri lantik paw kpu kota palembang

    jakarta, jumat, (06/12) bertempat di kpu ri, dilaksanakan acara pelantik


  • plt. sekretaris kpu sumsel hadiri sosialisasi sensus penduduk tahun 2020

    palembang, kamis. (05/11) plt. sekretaris kpu prov sumatera selatan meng



  • kpu sumsel gelar bimtek aplikasi silon

    palembang- rabu (4/12). menjelang tahapan pilada serentak tahun 2020, kpu pro


  • ketua kpu ri hadiri launching rumah pilkada 2020

    palembang, selasa (3/12) ketua kpu ri (arief budiman) beserta ketua kpu&



  • raker berkelanjutan pilkada serentak tahun 2020
    palembang, senin (2/12) kpu provinsi sumatera selatan melaksanakan rapat ke

  • evaluasi kode etik penyelenggara pemilu

    batam, minggu, (1/12) komisioner divisi hukum dan pengawasan (hepriyadi,


  • peringatan ke-48 korpri "orientasi birokrasi harus berubah"
    palembang- jumat. (29/11).  dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4

  • Kontak Kami

    • +0711 - 514435
    • +0711 - 514435
    • Facebook
    • Twiter
    • Twiter
    • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

      Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

    • kpusumse@yahoo.com
    • www.sumsel.kpu.go.id

    Statistik Pengunjung

    21404133

    Pengunjung hari ini : 223
    Total pengunjung : 80444

    Hits hari ini : 223
    Total Bulan ini : 5750

    Pengunjung Online: 5


    Facebook Like Box