Share Facebook Share WA

Kotak Suara Kardus

Kotak Suara Kardus
Tanggal 2018-12-18 Post : Humas
Share Facebook Share WA

Sumsel.kpu.go.id

Kotak suara kardus atau berbahan karton anti air sebenarnya sebagian sudah digunakan sejak 2014 dan tidak ada masalah, )silahkan cek berita dan mbah google).

 

Pada 2019 nanti, undang-undang yg dibuat oleh pemerintah dan DPR baik itu oposisi maupun bukan, memerintahkan KPU menggunakan kotak suara yg transparan. Artinya kotak suara yg lama tidak bisa digunakan, KPU harus membuat kotak baru.

 KPU membuat kotak suara dari karton tentu melalui RDP atau Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, yang berisi dari partai pro pemerintah saja, tp oposisi ada didalamnya.

 

Dalam hal ini saya tidak akan memperdebatkan dasar hukum dan plus minusnya karena sudah banyak yg berpendapat.

 

Sebagai informasi dan perbandingan saja, di beberapa negara, sekalipun itu negara maju, masih saja menggunakan kotak suara berbahan karton.

Koreksi jika saya salah !,

Selandia Baru, Kanada dan Thailand menggunakan Kotak suara karton, Philipina menggunakan kotak suara karton untuk menampung voting receipt nya.

 

Artinya bukan hal baru kotak suara karton itu dan itu lazim digunakan, lantas bagaimana jika kehujanan?.

Karton ini didesain kedap air, tp apakah bisa menahan kebanjiran? 

Perlu diketahui alumunium pun sama saja, jika ada air yg banyak, tetap dalamnya kemasukan air.

KPU mengantisipasinya dengan membungkus plastik untuk isi didalam kotak suara.

Sebagai informasi juga distribusi kotak suara untuk daerah yg mudah dijangkau itu hanya bahkan hingga H-1, peluang force majeure itu semakin menipis.

 

Kebakaran?

 jika terjadi kebakaran, sama saja alumunium jg akan hangus, surat suara di dalam kotak jg hancur, seperti oven lah kira2, matang.

 

Lantas apabila terjadi force majeure bagaimana? 

Yang pasti ada aturan lebih lanjut, pada intinya, persiapan sudah dilakukan hingga kemungkinan terburuk.

 

Mengenai keamanan? 

Semua kotak baik itu alumunium ataupun karton, jika memang niatnya mau curang tetap bisa dilakukan

Memang dari segi apapun logam memang lebih kuat dari bahan baku karton, tapi jika namanya ingin curang apapun bisa dilakukan.

 

Lantas apa antisipasinya?

Ya, sistem pemilu kita ini sangat rigid dan berlapis, untuk bisa curang harus melalui sistem keamanan yg berlapis, meskipun kelihatannya itu hal yang sederhana. 

Mencelupkan jari pemilih ke tinta itu sederhana tp sangat berguna mencegah pemilih menggunakan hak suaranya berkali-kali, KPPS mengecek pemilih yang datang dengan dicocokan DPT dng KTP nya itu sederhana, tp menghilangkan potensi pemilih siluman.

 

KPPS mengecek surat suara itu sederhana, tapi menghilangkan adanya kecurangan surat suara yg lebih atau sudah dicoblos. 

 

Ada celah ? 

ya sistem sehebat apapun ada celahnya, tapi marilah bersama-sama kita awasi, maka celah itu akan dapat diminimalisir.

 

Selanjutnya perlu diketahui, konversi surat suara menjadi angka, hasil itu melalui proses yg panjang dan berjenjang, tidak serta merta surat suara itu bisa langsung dijadikan angka dan hasil.

 

Pikiran buruknya yang saya rangkum dari berbagai netizen begini;

 

1. Kotak disabotase dan surat suara dicoblos dulu.

 

2. Kotak suara yg berisi surat suara tercoblos oleh pemilih diganti dengan kotak suara yg lain dengan hasil yg beda.

 

3.Surat suara yg telah dicoblos rusak karena kotak suara kardus yg bisa sobek dll, sehingga hasil bisa berubah dan lain lain.

 

TIDAK SEPERTI ITU

Alur pemungutan suara dan penghitungan serta rekap itu sangat rigid dan berlapis. Kotak suara yg berisi surat suara itu dari KPU sampai ke TPS, tentu dengan kondisi tersegel, dan ada pengamanan.

Anda boleh menyangkal di jalan bisa saja diganti, lagian gantinya jg mudah karena kardus...

 

"Eitss lagi-lagi tidak semudah itu"

 

Di TPS, kotak suara dibuka oleh KPPS, diawasi oleh Pengawas TPS, petugas keamanan, dan yang terpenting saksi dari parpol maupun calon presiden dan DPD dan bisa jg ada pemantau.

 

Masyarakat juga boleh melihat prosesnya da pada proses inilah letak krusialnya sebuah pemilu. 

 

Tanpa mengurangi hormat yang setinggi-tingginya kepada KPPS, kinerja mereka harus diawasi dan itulah pentingnya pengawasan partisipatif, masyarakat yg peduli pemilu, yg merasa akan ada kecurangan silahkan awasi pelaksanannya.

 

Secara alurnya KPPS membuka kotak suara, memeriksa isinya, dan diperlihatkan kepada saksi dan pengawas TPS, surat suara juga dicek dan ditanda tangani oleh KPPS, bahkan di pilkada 2018 surat suara diberikan terbuka jadi bisa tau apakah surat suara telah tercoblos atau belum.

 

Untuk 2019, aturan kpu (PKPU) mengenai hal tersebut belum terbit, namun dalam undang-undang pemilu, KPPS diwajibkan memeriksa keadaan seluruh surat suara sebelum pemungutan berlangsung tentu diawasi saksi dan pengawas.

 

Skip sampai dengan penghitungan, seperti biasa surat suara dihitung dan diawasi oleh pengawas dan saksi, masyarakat juga boleh melihat. Potensi penggelembungan suara jika diawasi dengan benar maka akan sangat sulit sekali.

 

Surat suara yg dihitung harus sama persis dengan data pemilih yang hadir, jika kelebihan ataupun kekurangan hal itu akan menjadi catatan, jika terbukti ada kecurangan maka bisa diulang pemungutan suaranya.

 

Meskipun saya percaya dengan integritas KPPS yg mengecek pemilih yg datang dicocokkan KTP nya, undangan memilih dengan DPT, namun agar lebih meyakinkan.Di sini pentingnya pengawas dan saksi, mereka harus benar-benar memperhatikan jumlah  pemilih yang datang, kalau perlu memperhatikan siapa yang datang.

 

Pengawas dan saksi harus memperhatikan dengan seksama proses konversi surat suara menjadi angka hasil,  harus dilihat apakah KPPS bekerja sesuai prosedur atau tidak. Ini termasuk titik krusial...mereka menghitung 5 kotak !!!

 

Selanjutnya pembuatan berita acara C1 juga menjadi hal yang paling merumitkan. KPPS mengisi manual berita acara yg memuat hasil beratus-ratus daftar caleg dan calon presiden.

 

Ingat mereka tidak hanya menghitung dan menulis satu tingkat saja, mereka harus menghitung mulai dari DPRD kab, prov, RI, DPD dan presiden.

 

Dalam pemilu 2014 yg 4 kotak, 12 partai, rata-rata sampai malam, sementara 2019 mereka akan menghitung 5 kotak, 4 legislatif 1 presiden, dengan konfigurasi 16 partai, bisa dibayangkan sampai jam berapa pahlawan demokrasi KPPS ini akan bekerja?.

 

 Perlu diketahui mereka membuat salinan C1 yg berlembar-lembar berisikan angka-angka, dikalikan dengan jumlah peserta pemilu. "Ingat  !, disalin menggunakan tulisan tangan bukan dicopy"

 

Kembali lagi pada narasi di awal, jika ada yang merasa akan terjadi kecurangan maka awasilah pelaksanaan di TPS karena disitu letak krusialnya pemilu.

 

Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi berjenjang, disini sudah tidak menghitung lagi surat suara, ini menjawab keraguan netizen kalau surat suara nanti berubah ketika naik ke tingkat atas karena dibawa dengan kotak kardus sehingga mudah disabotase. 

 

Pasca di TPS, tidak ada lagi penghitungan surat suara menjadi angka, yang ada adalah menghitung formulir rekap, mulai dari C1 TPS, kemudian DA itu kecamatan dst.

 

Ingat itu, catat itu !!!! 

Jadi memang krusial kan, penghitungan di TPS.

Selanjutnya, rekap berjenjang ini dengan sistem manual bukan elektronik, apa yg ditampilkan di situs KPU itu hanya scan salinan C1.  Sebagai pembanding saja dan keterbukaan informasi, jadi jangan khawatir, scan itu gak bisa merubah hasil.

 

Hasil dari TPS direkap di kecamatan, kemudian Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Disini hanya merekap apa hasil dari TPS saja, perubahan hasil tidak serta merta bisa dilakukan.

Mungkin ada yang bilang bisa saja ada sedot data, ada manipulasi ?

Memang bisa terjadi manipulasi tapu itu jika penyelenggara, pengawas, dan saksi menghendaki bersama-sama!!! 

Tpi apakah mereka mau? tentu tidak

 

Untuk sedot data? apanya yg mau disedot, data bergerak secara manual. Masing-masing di tingkatan kecamatan, kabupaten, prov dan pusat, SAKSI dan Pengawas punya salinan rekap C1, DA, DB, dst dan catatan sendiri-sendiri, jika ada yg beda mereka pasti akan teriak.

 

Akhirnya, kita semua berharap pemilu ini berjalan dengan lancar, kecurigaan yang baik adalah dengan mengawasi pelaksanaannya, kalau perlu belajar sedikit tentang pemilu, agar tak terjerumus dalam jebakan hoax.

 

Diwangkara/Mhq/hupmas-KPU-Sumsel

 

  • ketua kpu ri lantik paw kpu kota palembang

    jakarta, jumat, (06/12) bertempat di kpu ri, dilaksanakan acara pelantik


  • plt. sekretaris kpu sumsel hadiri sosialisasi sensus penduduk tahun 2020

    palembang, kamis. (05/11) plt. sekretaris kpu prov sumatera selatan meng



  • kpu sumsel gelar bimtek aplikasi silon

    palembang- rabu (4/12). menjelang tahapan pilada serentak tahun 2020, kpu pro


  • ketua kpu ri hadiri launching rumah pilkada 2020

    palembang, selasa (3/12) ketua kpu ri (arief budiman) beserta ketua kpu&



  • raker berkelanjutan pilkada serentak tahun 2020
    palembang, senin (2/12) kpu provinsi sumatera selatan melaksanakan rapat ke

  • evaluasi kode etik penyelenggara pemilu

    batam, minggu, (1/12) komisioner divisi hukum dan pengawasan (hepriyadi,


  • peringatan ke-48 korpri "orientasi birokrasi harus berubah"
    palembang- jumat. (29/11).  dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4

  • Kontak Kami

    • +0711 - 514435
    • +0711 - 514435
    • Facebook
    • Twiter
    • Twiter
    • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

      Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

    • kpusumse@yahoo.com
    • www.sumsel.kpu.go.id

    Statistik Pengunjung

    21404133

    Pengunjung hari ini : 227
    Total pengunjung : 80448

    Hits hari ini : 227
    Total Bulan ini : 5754

    Pengunjung Online: 5


    Facebook Like Box