Share Facebook Share WA

Kredibilitas PPS, Pengaruhi Kondusifnya Pemilu di Muratara

Kredibilitas  PPS, Pengaruhi Kondusifnya  Pemilu di Muratara
Tanggal 2018-12-18 Post : Humas
Share Facebook Share WA

 

Musi Rawas Utara, sumsel.kpu.go.id

Netralitas dan kredibilitas Petugas Pemungutan Suara (PPS), sangat berpengaruh dalam mencegah konflik Pemilu di kabupaten Musi Rawas Utara yang tercatat sebagai zona merah Pemilu. Hal ini terungkap saat sosialisasi pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Konflik dan dialog dengan para tokoh di kantor KPU Musi Rawas Utara, Selasa (18/22/2018).

Dalam kesempatan itu, Tokoh Masyarakat Muratara Faisal Abdul mengatakan, pada pemilihan 2015 lalu di Muratara memang terjadi konflik, hingga pemblokiran jalan. Namun saat Pilkada Gubernur 2018, pemilihan di Muratara sudah aman, para tokoh tersebut keberatan kalau Muratara masih dikatagorikan sebagai daerah rawan konflik.

"Dulu memang agak rawan, tapi sekarang sudah zona hijau," jelasnya.

Lelaki berusia 80 tahun tersebut melanjutkan, pada prinsipnya masyarakat di Muratara mengerti dan taat aturan. Konflik yang terjadi sebelumnya, dipicu kurangnya kredibilitas dan netralitas PPS serta ada intervensi politik dari pemerintah di tingkat paling bawah, seperti desa dan RT.

"Sebenarnya tidak sulit untuk menciptakan Pemilu di Muratara berjalan kondusif. Caranya, tugaskan PPS yang benar-benar bisa bekerja dan netral, serta lakukan pengawasan ketat pada Pemerintah di tingkat bawah agar tidak mengintervensi panitia," ungkapnya.

 

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Hepriyadi mengatakan, untuk mengantisipasi netralitas, KPPS tersebut, pada Pemilu 2019 nanti mulai diterapkan anggota KPPS  yang sudah menjabat dua kali harus diganti dengan yang baru.

Kemudian tim pengawas juga ditambah untuk memantau proses perhitungan suara di TPS.

 

 

"Kalau pada Pemilu sebelumya, setup desa hanya satu Panwas yang memantau hingga 7 TPS. Tapi kali ini, setiap TPS akan dipasang satu orang pengawas, guna mempersempit ruang gerak kecurangan," katanya.

 

Dia juga berharap agar semua elemen masyarakat, ikut berperan melakukan pengawasan, agar Pemilu di Muratara ini berjalan dengan kondusif. "Kalau tokoh masyarakat sudah bergerak, organisasi turun tangan, edukasi melalui reka-rekan pers dan semua warga bergerak menjaga keamanan Pemilu, didukung pihak pemeintah, TNI, Polri dan semua Steak Holder, kecil kemungkinan kecurangan akan terjadi," jelasnya.

 

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Muratara Barizal didampingi komisioner Netty Herawati dalam kata sambutannya mengakui, berdasarkan penilaian Bawaslu Muratara masuk zona rawan konflik.Mereka menentukan kriteria itu diantaranya dengan menilai tingkat sosialisasi politik,  tingkat penyelenggara Pemilu, aspek konsultasi dan partisipasi.

 

"Kejadian pada Pemilu 2015 lalu membuat kita dinilai sebagai daerah rawan konflik yang dipetakan Bawaslu. Tapi Pemilu 2018 kemarin telah membuktikan kalau di Muratara Aman, dan 2019 nanti kita akan menjaga image Muratara agar tidak lagi dicap sebagai daerah rawan," katanya.

 

Dari pantauan penulis, Sosialisasi Pemilu di Daerah Rawan Konflik Kabupaten Muratara ini juga dihadiri oleh perwakilan TNI/Polri, Pemerintah Setempat, Padat Tokoh, Organisasi, Mahasiswa dan masyarakat. Sosialisasi berlangsung kondusif, peserta juga terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan dan berdialog dengan pematari.

 

 

(Mhq/Hupmas/kpu-sumsel)

 

 

 

sumsel.kpu.go.id

Netralitas dan kredibilitas Petugas Pemungutan Suara (PPS), sangat berpengaruh dalam mencegah konflik Pemilu di kabupaten Musi Rawas Utara yang tercatat sebagai zona merah Pemilu. Hal ini terungkap saat sosialisasi pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Konflik dan dialog dengan para tokoh di kantor KPU Musi Rawas Utara, Selasa (18/22/2018).

Dalam kesempatan itu, Tokoh Masyarakat Muratara Faisal Abdul mengatakan, pada pemilihan 2015 lalu di Muratara memang terjadi konflik, hingga pemblokiran jalan. Namun saat Pilkada Gubernur 2018, pemilihan di Muratara sudah aman, para tokoh tersebut keberatan kalau Muratara masih dikatagorikan sebagai daerah rawan konflik.

"Dulu memang agak rawan, tapi sekarang sudah zona hijau," jelasnya.

Lelaki berusia 80 tahun tersebut melanjutkan, pada prinsipnya masyarakat di Muratara mengerti dan taat aturan. Konflik yang terjadi sebelumnya, dipicu kurangnya kredibilitas dan netralitas PPS serta ada intervensi politik dari pemerintah di tingkat paling bawah, seperti desa dan RT.

"Sebenarnya tidak sulit untuk menciptakan Pemilu di Muratara berjalan kondusif. Caranya, tugaskan PPS yang benar-benar bisa bekerja dan netral, serta lakukan pengawasan ketat pada Pemerintah di tingkat bawah agar tidak mengintervensi panitia," ungkapnya.

 

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Hepriyadi mengatakan, untuk mengantisipasi netralitas, KPPS tersebut, pada Pemilu 2019 nanti mulai diterapkan anggota KPPS  yang sudah menjabat dua kali harus diganti dengan yang baru.

Kemudian tim pengawas juga ditambah untuk memantau proses perhitungan suara di TPS.

 

 

"Kalau pada Pemilu sebelumya, setup desa hanya satu Panwas yang memantau hingga 7 TPS. Tapi kali ini, setiap TPS akan dipasang satu orang pengawas, guna mempersempit ruang gerak kecurangan," katanya.

 

Dia juga berharap agar semua elemen masyarakat, ikut berperan melakukan pengawasan, agar Pemilu di Muratara ini berjalan dengan kondusif. "Kalau tokoh masyarakat sudah bergerak, organisasi turun tangan, edukasi melalui reka-rekan pers dan semua warga bergerak menjaga keamanan Pemilu, didukung pihak pemeintah, TNI, Polri dan semua Steak Holder, kecil kemungkinan kecurangan akan terjadi," jelasnya.

 

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Muratara Barizal didampingi komisioner Netty Herawati dalam kata sambutannya mengakui, berdasarkan penilaian Bawaslu Muratara masuk zona rawan konflik.Mereka menentukan kriteria itu diantaranya dengan menilai tingkat sosialisasi politik,  tingkat penyelenggara Pemilu, aspek konsultasi dan partisipasi.

 

"Kejadian pada Pemilu 2015 lalu membuat kita dinilai sebagai daerah rawan konflik yang dipetakan Bawaslu. Tapi Pemilu 2018 kemarin telah membuktikan kalau di Muratara Aman, dan 2019 nanti kita akan menjaga image Muratara agar tidak lagi dicap sebagai daerah rawan," katanya.

 

Dari pantauan penulis, Sosialisasi Pemilu di Daerah Rawan Konflik Kabupaten Muratara ini juga dihadiri oleh perwakilan TNI/Polri, Pemerintah Setempat, Padat Tokoh, Organisasi, Mahasiswa dan masyarakat. Sosialisasi berlangsung kondusif, peserta juga terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan dan berdialog dengan pematari.

 

 

(Mhq/Hupmas/kpu-sumsel)

 

 

 

">
  • rapat persiapan dharma wanita persatuan kpu prov.sumsel
    kamis, 04 maret 2021 sehubungan dengan akan dilaksanakannya  kunjungan ker

  • pendidikan pemilih berkelanjutan kpu kota prabumulih tahun 2021
    rabu, 03 maret 2021 kpu kota prabumulih  mengadakan kunjungan sekaligus au

  • pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota dprd provinsi sumsel
    senin, 01 maret 2021 rapat paripurna istimewa dprd provinsi sumatera selatan, d

  • rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021
    senin, 01 maret 2021 menindaklanjuti surat edaran komisi pemilihan umum republi

  • pengambilan sumpah dan jabatan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak tah
    jumat, 26 februari 2021 kpu provinsi sumatera selatan bersama dengan ketua kpu

  • mekanisme paw anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kab/kota hasil pemilu tahun 2019
    rabu, 24 februari 2021, ketua kpu provinsi sumatera selatan, amrah muslimin ber

  • dinas koperasi dan umkm kota palembang mensosialisasikan mengenai pendirian¬† koperasi
    senin, 22 februari 2020 kpu provinsi sumatera selatan mengundang dinas koperasi

  • pembinaan kepegawaian dan penguatan kelembagaan ke kpu kab. muara enim.¬†
    rabu, 10 februari 2021.  dalam rangka untuk meningkatkan disiplin dan kine

  • hari ulang tahun bpom ke-20
    senin, 01 februari 2021 sekretaris kpu provinsi sumatera selatan, hj. haslinda,

  • Kontak Kami

    • +0711 - 514435
    • +0711 - 514435
    • Facebook
    • Twiter
    • Twiter
    • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

      Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

    • kpusumse@yahoo.com
    • www.sumsel.kpu.go.id

    Statistik Pengunjung

    21404133

    Pengunjung hari ini : 61
    Total pengunjung : 250601

    Hits hari ini : 61
    Total Bulan ini : 38685

    Pengunjung Online: 5


    Facebook Like Box