Share Facebook Share WA

Kredibilitas PPS, Pengaruhi Kondusifnya Pemilu di Muratara

Kredibilitas  PPS, Pengaruhi Kondusifnya  Pemilu di Muratara
Tanggal 2018-12-18 Post : Humas
Share Facebook Share WA

 

Musi Rawas Utara, sumsel.kpu.go.id

Netralitas dan kredibilitas Petugas Pemungutan Suara (PPS), sangat berpengaruh dalam mencegah konflik Pemilu di kabupaten Musi Rawas Utara yang tercatat sebagai zona merah Pemilu. Hal ini terungkap saat sosialisasi pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Konflik dan dialog dengan para tokoh di kantor KPU Musi Rawas Utara, Selasa (18/22/2018).

Dalam kesempatan itu, Tokoh Masyarakat Muratara Faisal Abdul mengatakan, pada pemilihan 2015 lalu di Muratara memang terjadi konflik, hingga pemblokiran jalan. Namun saat Pilkada Gubernur 2018, pemilihan di Muratara sudah aman, para tokoh tersebut keberatan kalau Muratara masih dikatagorikan sebagai daerah rawan konflik.

"Dulu memang agak rawan, tapi sekarang sudah zona hijau," jelasnya.

Lelaki berusia 80 tahun tersebut melanjutkan, pada prinsipnya masyarakat di Muratara mengerti dan taat aturan. Konflik yang terjadi sebelumnya, dipicu kurangnya kredibilitas dan netralitas PPS serta ada intervensi politik dari pemerintah di tingkat paling bawah, seperti desa dan RT.

"Sebenarnya tidak sulit untuk menciptakan Pemilu di Muratara berjalan kondusif. Caranya, tugaskan PPS yang benar-benar bisa bekerja dan netral, serta lakukan pengawasan ketat pada Pemerintah di tingkat bawah agar tidak mengintervensi panitia," ungkapnya.

 

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Hepriyadi mengatakan, untuk mengantisipasi netralitas, KPPS tersebut, pada Pemilu 2019 nanti mulai diterapkan anggota KPPS  yang sudah menjabat dua kali harus diganti dengan yang baru.

Kemudian tim pengawas juga ditambah untuk memantau proses perhitungan suara di TPS.

 

 

"Kalau pada Pemilu sebelumya, setup desa hanya satu Panwas yang memantau hingga 7 TPS. Tapi kali ini, setiap TPS akan dipasang satu orang pengawas, guna mempersempit ruang gerak kecurangan," katanya.

 

Dia juga berharap agar semua elemen masyarakat, ikut berperan melakukan pengawasan, agar Pemilu di Muratara ini berjalan dengan kondusif. "Kalau tokoh masyarakat sudah bergerak, organisasi turun tangan, edukasi melalui reka-rekan pers dan semua warga bergerak menjaga keamanan Pemilu, didukung pihak pemeintah, TNI, Polri dan semua Steak Holder, kecil kemungkinan kecurangan akan terjadi," jelasnya.

 

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Muratara Barizal didampingi komisioner Netty Herawati dalam kata sambutannya mengakui, berdasarkan penilaian Bawaslu Muratara masuk zona rawan konflik.Mereka menentukan kriteria itu diantaranya dengan menilai tingkat sosialisasi politik,  tingkat penyelenggara Pemilu, aspek konsultasi dan partisipasi.

 

"Kejadian pada Pemilu 2015 lalu membuat kita dinilai sebagai daerah rawan konflik yang dipetakan Bawaslu. Tapi Pemilu 2018 kemarin telah membuktikan kalau di Muratara Aman, dan 2019 nanti kita akan menjaga image Muratara agar tidak lagi dicap sebagai daerah rawan," katanya.

 

Dari pantauan penulis, Sosialisasi Pemilu di Daerah Rawan Konflik Kabupaten Muratara ini juga dihadiri oleh perwakilan TNI/Polri, Pemerintah Setempat, Padat Tokoh, Organisasi, Mahasiswa dan masyarakat. Sosialisasi berlangsung kondusif, peserta juga terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan dan berdialog dengan pematari.

 

 

(Mhq/Hupmas/kpu-sumsel)

 

 

 

sumsel.kpu.go.id

Netralitas dan kredibilitas Petugas Pemungutan Suara (PPS), sangat berpengaruh dalam mencegah konflik Pemilu di kabupaten Musi Rawas Utara yang tercatat sebagai zona merah Pemilu. Hal ini terungkap saat sosialisasi pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Konflik dan dialog dengan para tokoh di kantor KPU Musi Rawas Utara, Selasa (18/22/2018).

Dalam kesempatan itu, Tokoh Masyarakat Muratara Faisal Abdul mengatakan, pada pemilihan 2015 lalu di Muratara memang terjadi konflik, hingga pemblokiran jalan. Namun saat Pilkada Gubernur 2018, pemilihan di Muratara sudah aman, para tokoh tersebut keberatan kalau Muratara masih dikatagorikan sebagai daerah rawan konflik.

"Dulu memang agak rawan, tapi sekarang sudah zona hijau," jelasnya.

Lelaki berusia 80 tahun tersebut melanjutkan, pada prinsipnya masyarakat di Muratara mengerti dan taat aturan. Konflik yang terjadi sebelumnya, dipicu kurangnya kredibilitas dan netralitas PPS serta ada intervensi politik dari pemerintah di tingkat paling bawah, seperti desa dan RT.

"Sebenarnya tidak sulit untuk menciptakan Pemilu di Muratara berjalan kondusif. Caranya, tugaskan PPS yang benar-benar bisa bekerja dan netral, serta lakukan pengawasan ketat pada Pemerintah di tingkat bawah agar tidak mengintervensi panitia," ungkapnya.

 

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Hepriyadi mengatakan, untuk mengantisipasi netralitas, KPPS tersebut, pada Pemilu 2019 nanti mulai diterapkan anggota KPPS  yang sudah menjabat dua kali harus diganti dengan yang baru.

Kemudian tim pengawas juga ditambah untuk memantau proses perhitungan suara di TPS.

 

 

"Kalau pada Pemilu sebelumya, setup desa hanya satu Panwas yang memantau hingga 7 TPS. Tapi kali ini, setiap TPS akan dipasang satu orang pengawas, guna mempersempit ruang gerak kecurangan," katanya.

 

Dia juga berharap agar semua elemen masyarakat, ikut berperan melakukan pengawasan, agar Pemilu di Muratara ini berjalan dengan kondusif. "Kalau tokoh masyarakat sudah bergerak, organisasi turun tangan, edukasi melalui reka-rekan pers dan semua warga bergerak menjaga keamanan Pemilu, didukung pihak pemeintah, TNI, Polri dan semua Steak Holder, kecil kemungkinan kecurangan akan terjadi," jelasnya.

 

 

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Muratara Barizal didampingi komisioner Netty Herawati dalam kata sambutannya mengakui, berdasarkan penilaian Bawaslu Muratara masuk zona rawan konflik.Mereka menentukan kriteria itu diantaranya dengan menilai tingkat sosialisasi politik,  tingkat penyelenggara Pemilu, aspek konsultasi dan partisipasi.

 

"Kejadian pada Pemilu 2015 lalu membuat kita dinilai sebagai daerah rawan konflik yang dipetakan Bawaslu. Tapi Pemilu 2018 kemarin telah membuktikan kalau di Muratara Aman, dan 2019 nanti kita akan menjaga image Muratara agar tidak lagi dicap sebagai daerah rawan," katanya.

 

Dari pantauan penulis, Sosialisasi Pemilu di Daerah Rawan Konflik Kabupaten Muratara ini juga dihadiri oleh perwakilan TNI/Polri, Pemerintah Setempat, Padat Tokoh, Organisasi, Mahasiswa dan masyarakat. Sosialisasi berlangsung kondusif, peserta juga terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan dan berdialog dengan pematari.

 

 

(Mhq/Hupmas/kpu-sumsel)

 

 

 

">
  • ketua kpu ri lantik paw kpu kota palembang

    jakarta, jumat, (06/12) bertempat di kpu ri, dilaksanakan acara pelantik


  • plt. sekretaris kpu sumsel hadiri sosialisasi sensus penduduk tahun 2020

    palembang, kamis. (05/11) plt. sekretaris kpu prov sumatera selatan meng



  • kpu sumsel gelar bimtek aplikasi silon

    palembang- rabu (4/12). menjelang tahapan pilada serentak tahun 2020, kpu pro


  • ketua kpu ri hadiri launching rumah pilkada 2020

    palembang, selasa (3/12) ketua kpu ri (arief budiman) beserta ketua kpu&



  • raker berkelanjutan pilkada serentak tahun 2020
    palembang, senin (2/12) kpu provinsi sumatera selatan melaksanakan rapat ke

  • evaluasi kode etik penyelenggara pemilu

    batam, minggu, (1/12) komisioner divisi hukum dan pengawasan (hepriyadi,


  • peringatan ke-48 korpri "orientasi birokrasi harus berubah"
    palembang- jumat. (29/11).  dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4

  • Kontak Kami

    • +0711 - 514435
    • +0711 - 514435
    • Facebook
    • Twiter
    • Twiter
    • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

      Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

    • kpusumse@yahoo.com
    • www.sumsel.kpu.go.id

    Statistik Pengunjung

    21404133

    Pengunjung hari ini : 249
    Total pengunjung : 80470

    Hits hari ini : 249
    Total Bulan ini : 5776

    Pengunjung Online: 5


    Facebook Like Box