Share Facebook Share WA

Penjelasan KPU terkait Anggaran Verifikasi Parpol

Penjelasan KPU terkait Anggaran Verifikasi Parpol
Tanggal 2017-03-20 Post : Humas
Share Facebook Share WA

Palembang, sumsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menganggarkan dana hingga Rp452 miliar untuk menyukseskan kegiatan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019. Angka yang melonjak hingga 100% jika dibandingkan dengan anggaran verifkasi parpol di 2012 silam yang hanya Rp224 miliar. Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, bahwa peningkatan anggaran verifikasi parpoli untuk Pemilu 2019 terjadi karena beberapa faktor. Pertama menurut dia jumlah parpol yang kemungkinan diverifikasi berdasarkan data Kemenkumham yang juga lebih besar dari pemilu sebelumnya. Tercatat ada 73 partai berbadan hukum yang terdata di Kemenkumham. “Maka mau tidak mau kita menganggarkan untuk 73 parpol. Bahwa yang lolos berapa tergantung nanti,” ujar Arief di kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2017). Faktor kedua adalah mekanisme verifikasi yang akan digunakan KPU pada saat memverifikasi parpol. Jika sebelumnya KPU menggunakan metode sampling, maka pada proses verifikasi nanti KPU akan menggunakan metode sensus, dimana petugas akan mengecek secara langsung syarat keanggotaan parpol satu persatu. “Kalau dipersyaratan per kab/kota seribu atau seperseribu dari jumlah penduduk maka akan kita hitung. Makanya biayanya agak besar,” ucap Arief. Dengan cara ini, Arief optimis akan lebih akurat dan valid. Ditambah dukungan dari sistem informasi parpol (sipol) yang akan digunakan pada proses verifikasi nanti. “Kan kita minta data keanggotaan itu dituliskan juga NIK, dengan begitu kita tahu kalau datanya ganda, bukan hanya internal partai, tapi juga antar partai,” jelas Arief. Dewan Perwakilan Rakyat pun mengkritk besaran anggaran untuk verifikasi 73 partai politik yang saat ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai besarnya anggaran yang naik dua kali lipat dibandingkan anggaran verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014 lalu itu masih wajar. "Wajar saja. Karena konstruksi pola-pola verifikasi yang mahal seperti itu sudah dibentuk mulai hulunya yakni di Undang-Undang Pemilu. Kalau UU Pemilu tidak mensyaratkan seperti itu pasti akan lebih sederhana dan lebih murah," kata Titi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017. Ia berujar, jika DPR ingin anggaran verifikasi partai politik hemat, tak ada cara lagi, selain mengubah syarat verifikasi partai politik yang lebih sederhana dan lebih mudah, pada UU nomor 8 tahun 2012 tersebut. "Tapi kan pendekatan kita sangat administratif. Rezim kita sangat mensyaratkan keterpenuhan administrasi. Bagaimana mungkin kita mensyaratkan satu kabupaten/kota ada seribu anggota. Tapi seribu anggota itu tak perlu serius-serius verifikasinya. Akhirnya ya basa-basi saja," terang Titi. Titi anggraini mengingatkan DPR, bahwa apa yang dilakukan KPU tersebut sudah sesuai, sebagaimana yang disyaratkan regulasi yang ada. Sebab, KPU harus melakukan sensus, pencocokan dan penelitian seluruh kader partai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi."KPU kan menggunakan pendekatan sesuai yang diatur UU. Mereka masih merujuk UU Pemilu yang lama bahwa verifikasi harus betul-betul memastikan bahwa syarat-syarat itu harus dipenuhi orang per orang," "Untuk memastikan bahwa KTA yang diserahkan itu benar berarti harus ada sensus, yakni pencocokan dan penelitian. Dengan skala indonesia yang sangat luas dan sangat besar. Kalau betul-betul ingin menegakkan aturan dengan benar ya itulah konsekuensinya," lanjutnya.
  • fgd pendidikan pemilih ditengah pandemic covid-19
    rabu, 24 juni 2020, kpu provinsi sumatera selatan menggelar kegiatan fgd (f

  • rapat koordinasi persiapan pemilihan serentak tahun 2020

    senin, 22 juni 2020, dalam rangka melanjutkan tahapan pemilihan serentak


  • ketua kpu sumsel sosialisasi pkpu no 5 tahun 2020 di polda sumsel
    ketua kpu provinsi sumatera selatan dra. kelly mariana menghadiri undangan naras

  • bimtek tahapan verifikasi faktual
    sabtu, 20 juni 2020, dalam rangka melanjutkan tahapan pemilihan serentak ta

  • rakor persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan
    rabu/ 17 juni 2020, pukul 10.00 wib ruang media center sriwijaya. rapat ko

  • rapat sosialisasi reformasi birokrasi dan zona integritas
    senin, 15 juni 2020, kpu provinsi  sumatera selatan mengadakan rapat &

  • rapat pleno penetapan rekapitulasi tps
    senin, 15 juni 2020, kpu provinsi sumsel mengadakan rapat pleno penetapan r

  • sosialisasi pkpu no 5 2020 bersama 7 kab yang melaksanakan pemilihan
    senin, 15 juni 2020, kpu provinsi sumatera selatan menggelar sosialisasi pe

  • dirgahayu dkpp ke-8 tahun
    dirgahayu dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) ke-8 tahun . . sewindu me

  • Kontak Kami

    • +0711 - 514435
    • +0711 - 514435
    • Facebook
    • Twiter
    • Twiter
    • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

      Alamat: Ps. Induk Jakabaring, Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257

    • kpusumse@yahoo.com
    • www.sumsel.kpu.go.id

    Statistik Pengunjung

    21404133

    Pengunjung hari ini : 14
    Total pengunjung : 180234

    Hits hari ini : 14
    Total Bulan ini : 18008

    Pengunjung Online: 5


    Facebook Like Box