SEJARAH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Namun, sejarah pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu sudah dimulai sejak tahun 1946. Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan megesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA (PPI)

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 Noemer 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden Soekarno menesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 April 1953 dan menyebut PPI berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi, Pemilu pertama tersebut tidak dilajutkan dengan pemilu kedua meskipu Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM (LPU)

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai Ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sekaligus mengakhiri periode Orde Baru. Jabatan kepresidenan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).

KOMISI PEMILIHAN UMU (KPU)

Pada masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada tahun 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1999.

Periode 1999-2001

Pada periode ini, keanggotaan KPU pertama diisi wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta (Partai Politik) Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntuk pemerintahan yang demokratis. Anggota KPU terdiri dari aggota sebuh Partai Politik, tetapi setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisipan.

Periode 2001 dan seterusnya

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres Nomor 70 Tahun 2001 sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU tersebut terdiri dari unusu LSM dan akademisi. Kemudian pada tahun 2007-2012 anggota KPU berkurang jumlahnya menjadi 7 orang berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007. Ini adalah jumlah anggota KPU yang sama hingga saat ini.

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

KPU Provinsi Sumatera Selatan

KPU Provinsi Sumatera Selatan berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan KPU yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, tepatnya beralamat di Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. KPU Provinsi Sumatera Selatan membawahi 17 KPU Kab/Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan inilah KPU Provinsi Sumatera Selatan menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kearifan lokal.

KPU Provinsi Sumatera Selatan mulai memiliki Komisioner yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai penyelenggara Pemilu sejak tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2003 - 2008

Ketua       :  H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota   :  Dra. Hj. Fauziah, MSi

Anggota   :  DR. Drs. Ardiyan Saputra, M. Si

Anggota   :  Drs. H. Joko Siswanto, M.Si

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2003 - 2004

Anggota   :  Rachmat Setiawan, SH (PAW)

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004 - 2008

Anggota   :  Lis Hapsari Prihatini, M.Si (PAW)

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode Juli 2008 - Des 2008

Ketua       :  Syafitri Irwan

Anggota   :  Helmi Ibrahim

Anggota   :  Mismiwati

Anggota   :  A. Bakrie

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode  2008 - 2011

Anggota   : Alfian Toni (PAW)

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009 - 2013

Ketua       : Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag (PAW)

Anggota   : Dra. Kelly Mariana (PAW)

Anggota   : Chandra Puspa Mirza, SH., M.Hum (PAW)

Anggota   : Drs. Ong Berlian, MM (PAW)

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2011 - 2013

Anggota   : Herlambang, SH., MH (PAW)

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013 - 2018

Ketua       : H. Aspahani, SE., Ak., MM.Ca

Anggota   : Liza Lizuarni, SE., M.Si

Anggota   : Ahmad Naafi, SH., M.Kn

Anggota   : Alexander Abdullah, SH., M.Hum

Anggota   : Heny Susantih, S.Pd., M.Si

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 - 2023

Ketua       : Dra. Kelly Mariana

Anggota   : Hendri Daya Putra, S.Ag

Anggota   : Amrah Muslimin, SE.,MM

Anggota   : Hepriyadi, SH., MH

Anggota   : Hendri Almawijaya, Spd., M.Pd