#Temanpemilih, Belajar dari pengalaman Pemilu tahun sebelumnya, peningkatakan kapasitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), honor, kesehatan dan jaminan kesehatan KPPS menjadi perhatian KPU dalam pembentukan KPPS Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Sumsel dalam pengarahannya pada rapat koordinasi pembentukan KPPS KPU Kabupaten Ogan Ilir Bersama PPK dan PPS di Hotel Beston Palembang, Kamis (7/12/2023).

Berkaitan dengan Kapasitas KPPS, Ketua KPU Sumsel, Bapak Andika Pranata Jaya menjelaskan bahwa Pembentukan KPPS Pemilu 2024 ini dilakukan lebih cepat daripada Pemilu tahun sebelum-sebelumnya. Agar KPU memiliki waktu yang cukup dalam memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS. 

“Kalau Pemilu tahun sebelumnya, KPPS dilatih maksimal 2 orang, tahun ini 7 Anggota KPPS akan dilatih semuanya”, tuturnya. 

Sebagai Provinsi dengan tofografi yang memiliki daerah Perkebunan, rawa, pegunungan , Sungai dan daerah-daerah yang jauh ditempuh. Sumsel menjadi salah satu dari 9 Provinsi yang akan dimintai masukan dan tanggapan dalam pemetaan pola pelaksanaan proses bimbingan teknis KPPS. 

Sedangkan terkait kesejahteraan Badan Adhoc, KPU telah menaikkan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS untuk Pemilu tahun 2024. 
“Secara kelembagaan, KPU sudah mempersiapkan diri memfasilitasi jaminan kesehatan KPPS dengan menyiapkan santunan yang mudah mudahan tidak digunakan oleh teman-teman Badan Adhoc, seperti santunan luka ringan, luka berat, cacat berat, cacat permanen sampai biaya pemakaman sudah disiapkan”, Jelasnya. 

Banyaknya KPPS yang gugur pada Pemilu tahun sebelumnya, KPU menginginkan KPPS yang direkrut terjamin kesehatannya.  Sehingga dalam persyaratannya terdapat tes tesehatan terkait tekanan darah, kolestorel dan gula  darah. 

“ Setelah ditetapkan sebagai KPPS, nantinya KPPS akan melakukan pengadministrasian mandiri melalui SIAKBA. KPPS lewat system akan didaftarkan pada JKN dan screening kesehatan berupa kuesioner kesehatan dan akan mengeluarkan rekomendasi hasil berupa kategori aman, agak berbahaya dan membahayakan. Jika kesehatannya kurang aman maka akan dilakukan screening lanjutan oleh BPJS Kesehatan”. 

Dalam forum itu, Ketua KPU Sumsel meminta para jajaran PPK dan PPS untuk merekrut KPPS yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah masing-masing dengan berkoordinasi sebaik mungin para tokoh masyakarat, tokoh formal dan informal.